Warga miskin di Kupang dipersulit berobat di RSUD Naibonat

Merdeka.com - Para pasien miskin atau dari keluarga kurang mampu yang mengantongi kartuJaminan Kesehatan Kabupaten Kupang (JK3) itu merasa dipersulit oleh manajemen RSUD Naibonat ketika menjalani perawatan atau pengobatan di rumah sakit tersebut.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur meminta manajemen RSUD Naibonat tidak mempersulit administrasi bagi pasien miskin berobat di rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Kupang.

Salah satu anggota DPRD Kabupaten Kupang Anton Natun telah menerima pengaduan dari para pasien yang mengantongi kartu JK3.

"Memang benar ada aturan tentang administrasi harus dipenuhi pasien ketika datang berobat, namun manajemen rumah sakit tentunya lebih mengedepankan penangan pasien, lalu membicarakan kelengkapan administrasi harus dilengkapi pasien," kata Anton.

Menurutnya, program JK3 dikucurkan pemerintahan Bupati Kupang Ayub Titu Eki itu untuk membantu masyarakat miskin. Sehingga saat menjalani perawatan atau pengobatan di rumah sakit harus dipermudah.

"Janganlah mereka dipersulit dengan urusan administrasi panjang, karena mereka datang dari kampung-kampung di pegunungan dengan medan jalan berat untuk dilalui menuju rumah sakit," tutur dia.

Hal-hal semacam itu, sambungnya, harus diperhatikan oleh manajemen rumah sakit. Administrasi itu memang penting untuk kepentingan manajemen, tetapi jangan sampai menjadi penghambat dalam pelayanan kesehatan.

"Jika seorang pasien dalam keadaan kritis, apakah lebih dahulu memberikan pelayanan kepada pasien bersangkutan atau mendahulukan administrasi?. Jangan sampai, setelah selesai urusan administrasi, pasiennya sudah tidak bernyawa lagi. Ini harus menjadi perhatian utama pelayanan di rumah sakit," tegasnya.

Anggota DPRD Kabupaten Kupang Sofia Malelak de Haan menambahkan, bahwa kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin harus menjadi prioritas utama pemerintah Kabupaten Kupang dalam memberikan pelayanan kebutuhan layanan kesehatan di RSUD Naibonat.

Dia juga meminta manajemen untuk menghindari bentuk pelayanan terkesan mempersulit pasien JK3 mayoritas dari kalangan keluarga tidak mampu lantas tidak lagi mendapat pelayanan kesehatan memadai lantaran karena pelayanan administrasi berbelit-belit.

"Masyarakat desa umumnya polos dan apa adanya, sehingga perlu terus diberi pemahaman agar mereka bisa mengerti akan hak dan kewajibannya dalam pelayanan kesehatan," pungkasnya dilansir dari Antara.