Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Warga Sumsel Diimbau Tak Ikut Gerakan People Power

Warga Sumsel Diimbau Tak Ikut Gerakan People Power Ulama dan Pemimpin di Sumsel Imbau Warga Tak Terpancing Gerakan People Power. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Sejumlah ulama dan kepala daerah di Sumatera Selatan mengimbau masyarakat tidak mengikuti ajakan gerakan people power pada 22 Mei 2019 atau bersamaan dengan pengumuman hasil pemilu oleh KPU. Jika ada dugaan kecurangan, diminta diselesaikan secara hukum yang berlaku.

Imbauan disampaikan salah satunya Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Palemban, M Saim Marsadan. Menurut dia, seluruh masyarakat harus menaati setiap proses termasuk hasil Pemilu 17 Apri 2019 karena dinilainya berlangsung sukses.

"Terutama yang beragama Islam, saya mengimbau untuk menaati pemilihan yang aman, jujur, adil dan demokratis," ungkap Saim, Selasa (14/5).

Orang lain juga bertanya?

Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat untuk tidak mengikuti gerakan people power. Bagi dia, KPU sudah menyelenggarakan pemilu sesuai

"Kita berusaha menolak ajakan menghadiri People power," imbaunya.

Hal senada disampaikan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Palembang Imron Rosyidi. Dia meminta seluruh umat beragama tidl terpancing dengan gerakan people power terhadap pengumuman hasil pemilu oleh KPU pada 22 Mei nanti.

"Andaikata di dalam prosesnya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan dan sebagainya, tentu ada jalur hukum yang dapat menyelesaikannya," kata dia.

Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru, menilai warganya cukup dewasa dalam menyikapi berbagi persoalan yang terjadi selama proses pemilu 2019. Sikap terhormat tersebut membuat Sumsel tetap kondusif meski sempat terjadi gesekan di beberapa daerah.

"Ini juga tak lepas dari kewaspadaan dari aparat keamanan, polisi dan TNI yang sampai saat ini masih terus mengamati dan mengawal proses demokrasi," ujarnya.

Deru mengajak warga Sumsel dapat menerima apapun hasil pemilu 2019 karena digelar secara transparan dan semua pihak yang berkepentingan. Jika ada ajakan-ajakan gerakan tertentu dari pihak-pihak lain yang berdampak melanggar hukum, sebaiknya ditolak tegas.

"Siapapun pemenangnya tolong kita hormati, konstitusi kita di dalam proses demokrasi perolehan suara terbanyak itulah sebagai pemenang. Kita hormati siapapun pemenangnya," kata dia.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
‘Cari Keadilan Lewat MK, Bukan Mengerahkan Massa Turun ke Jalan’
‘Cari Keadilan Lewat MK, Bukan Mengerahkan Massa Turun ke Jalan’

Semua pihak diminta menghormati proses di MK yang sedang berjalan saat ini

Baca Selengkapnya
Cegah Kerusuhan, Kapolri Minta Warga Tak Puas Hasil Pemilu 2024 Jangan Anarkis
Cegah Kerusuhan, Kapolri Minta Warga Tak Puas Hasil Pemilu 2024 Jangan Anarkis

Kapolri mengingatkan, warga yang tak puas hasil pemilu harus tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan masyarakat lainnya.

Baca Selengkapnya
Gibran: People Power Kui Opo?
Gibran: People Power Kui Opo?

Gibran menyampaikan jika spanduk spanduk terkait people power tersebut sudah diturunkan oleh Satpol PP. Penurunan dilakukan lantaran tak sesuai UU.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Diminta Tindak Provokator di Masa Tenang Pemilu
Bawaslu Diminta Tindak Provokator di Masa Tenang Pemilu

Dia menyayangkan pelaku pembuat dan penyebaran berita profokatif yang membuat kegaduhan di masa tenang.

Baca Selengkapnya
Aksi People Power di Solo Jadi Digelar, Gibran: Bebas, Santai-Santai
Aksi People Power di Solo Jadi Digelar, Gibran: Bebas, Santai-Santai

Gibran mengaku dirinya terbuka bila ada pihak yang ingin mengevaluasi dan mendapat kritik, termasuk adanya people power.

Baca Selengkapnya
7 Hari Jelang Pencoblosan, Semua Pihak Diminta Bijak Jaga Stabilitas Politik
7 Hari Jelang Pencoblosan, Semua Pihak Diminta Bijak Jaga Stabilitas Politik

Indonesia akan memilih pemimpin baru pada 14 Februari 2024

Baca Selengkapnya
PBNU: Pemilu untuk Memilih Pemimpin, Bukan untuk Memecah Belah
PBNU: Pemilu untuk Memilih Pemimpin, Bukan untuk Memecah Belah

Jangan larut pada perbedaan pandangan politik, karena tujuan pesta demokrasi bukan untuk memecah belah

Baca Selengkapnya
KPU Bicara Ancaman Pidana di Balik Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon di Pilgub Jakarta
KPU Bicara Ancaman Pidana di Balik Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon di Pilgub Jakarta

Sanksi itu mengancam pihak mengajak tidak mencoblos terlebih mengiming-imingi atau memberi uang kepada masyarakat.

Baca Selengkapnya
Pilkada Semakin Dekat, Polisi Wanti-Wanti Hal Ini ke Warga Pekanbaru
Pilkada Semakin Dekat, Polisi Wanti-Wanti Hal Ini ke Warga Pekanbaru

Pemilihan kepala daerah semakin dekat. Masyarakat akan mencoblos calon kepala daerah pada tanggal 27 November 2024.

Baca Selengkapnya
Komnas HAM Sorot Polisi Usai Demo di Semarang & Makassar Ricuh, Ada Dugaan Kekerasaan & Pakai Gas Air Mata
Komnas HAM Sorot Polisi Usai Demo di Semarang & Makassar Ricuh, Ada Dugaan Kekerasaan & Pakai Gas Air Mata

Komnas HAM mendesak Kapolda Jawa Tengah dan Kapolda Sulawesi Selatan melakukan evaluasi atas dugaan penggunaan kekerasan oleh polisi saat mengamankan demo.

Baca Selengkapnya
Pentingnya Jaga Kondusifitas Setelah Pemilu
Pentingnya Jaga Kondusifitas Setelah Pemilu

Usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang disuarakan di DPR

Baca Selengkapnya