Warga Wonogiri tolak rencana Jokowi bangun waduk Pidekso

Merdeka.com - Ratusan warga dari Desa Tukulrejo dan Pidekso di Kecamatan Giriwoyo serta Desa Sendangsari di Kecamatan Batuwarno mendatangi Kantor DPRD dan Kantor Bupati Wonogiri, Senin (26/1). Mereka menolak rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan membangun waduk di ketiga desa itu dalam waktu dekat.

Penolakan tersebut dilakukan bukan tanpa dasar. Mereka mengaku ada sebanyak 700 warga yang huniannya akan dijadikan waduk. Hingga saat ini juga belum ada pembicaraan mengenai proses pembebasan tanah termasuk ganti rugi. Padahal Jokowi sudah memerintahkan Bupati agar membangun waduk pada tahun 2015 ini.

"Ada 700 warga yang terkena proyek Waduk Pidekso. Tapi kami belum diajak bicara. Padahal pemerintah sudah melakukan persiapan, termasuk mendatangkan alat berat," ujar Hermawan, perwakilan warga.

Menurut Hermawan, sebelumnya pemerintah pernah berjanji akan menyelesaikan dulu proses pembebasan tanah sebelum memulai pembangunan waduk. Namun kenyataannya hingga pembangunan akan dimulai, janji tersebut belum dipenuhi.

"Pemerintah saat ini justru sudah membuat nota kerja sama pembangunan tubuh bendungan. Mereka juga sudah mendatangkan alat berat ke Pidekso, padahal pembicaraan mengenai ganti rugi tanah warga belum pernah dilakukan," katanya.

Hermawan menambahkan, hingga saat ini pemerintah juga belum memberikan kejelasan terkait lokasi untuk relokasi warga terdampak.

"Kami sangat kecewa karena dulu sudah sepakat, sebelum ganti rugi dibayar kontan 100 persen, pembangunan belum akan dimulai. Kenyataannya, kami diabaikan,” keluhnya.

Ketua DPRD Wonogiri Setyo Sukarno mengaku pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam rencana pembangunan Waduk Pidekso.

"Kami selalu ditinggal, sampai saat ini belum pernah sekalipun unsur pemerintah berinisiatif koordinasi dengan DPRD," kilahnya.

Perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) Agus S saat menemui warga menegaskan pembangunan Waduk Pidekso adalah perintah pemerintah pusat. Dia hanya memastikan semua hak warga akan dipenuhi sesuai tahapannya.

Senada Bupati Wonogiri, Danar Rahmanto menjanjikan ganti rugi memang seharusnya diberikan secara serentak sebelum pembangunan fisik waduk dimulai.