Waria Arus Pelangi: Aku kecewa Jokowi gak tegas jadi Presiden
Merdeka.com - Semua pihak kini menanti sikap Presiden Joko Widodo soal status Komjen Budi Gunawan akan dilantik atau tidak sebagai Kapolri. Sebab hari ini, Hakim Sarpin Rizaldi sudah mengabulkan gugatan praperadilan yang dilayangkan Komjen Budi terhadap KPK karena tak terima dijadikan tersangka.
Masalah ini rupanya menjadi perhatian kaum transgender yang tergabung di Sanggar Waria Remaja (SWARA) Arus Pelangi. Saat berunjuk rasa di depan Balai Kota, mereka mengkritik sikap Jokowi sebagai Presiden yang dianggap tak tegas.
"Aku kecewa sama Jokowi, jelas-jelas sudah tahu faktanya gimana, tapi mereka malah membebaskan pihak yang bersalah," ucap seorang transgender bernama Vina kepada merdeka.com di Balai Kota, Jakarta, Senin (16/2).
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang disebut Jokowi sebagai sosok yang keliru? “Karena ia percaya sumber daya planet bumi terbatas. Akan tetapi, ternyata Thanos keliru.“
Komunitas ini memilih berdemo di kawasan jalan Medan Merdeka Selatan. Menurutnya, karena ketidaktegasan Jokowi, akhirnya KPK kembali diserang. Mereka memutuskan berpihak pada KPK.
"Kami mewakilkan kaum minoritas yang membela pihak yang benar. Baik itu dari kaum waria, lesbian, atau apalah, kalau mereka membela pihak yang benar, kenapa tidak," ucap Vina.
Dia menambahkan masyarakat seharusnya tahu pihak mana yang harusnya dibela. Dengan adanya kasus rekening gendut, sudah terbukti bahwa Polri memang bersalah. Sementara kasus yang dilimpahkan kepada para pemimpin KPK hanya sebagai pengalihan.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi enggan menanggapi sindiran Megawati.
Baca SelengkapnyaAliansi Mahasiswa Bekasi-Karawang menggelar demonstrasi di Jalan Cut Meutia, Kota Bekasi, Selasa (6/2). Mereka membakar foto Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaBelum lama ini kembali viral video ucapan Ketum PDIP Megawati tentang penghinaan terhadap Jokowi.
Baca SelengkapnyaTidak banyak yang dikatakan Jokowi saat diminta tanggapan terkait rasa sedih PDIP.
Baca SelengkapnyaHubungan PDIP dengan Jokowi dikabarkan memanas, usai
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyampaiakan ia sering mendapat umpatan kata-kata kasar di media sosial. Hal itu disampaikan Jokowi dalam sidang umum di DPR, Rabu (16/8).
Baca SelengkapnyaPKB mengungkapkan hubungan Jokowi dan Megawati Soekarnoputri sedang tidak baik-baik saja.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan tidak semua data keamanan negara bisa dibuka sembarangan.
Baca SelengkapnyaMegawati meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan KPK karena tidak efektif memberantas korupsi.
Baca SelengkapnyaDisusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.
Baca SelengkapnyaPihak Istana mewacanakan pertemuan antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri.
Baca Selengkapnya