Follow
Wasekjen Golkar: Tindakan membubarkan HTI sudah tepat
Merdeka.com - Wasekjen Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mendukung langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurutnya, negara tidak boleh kalah dengan ormas yang jelas-jelas anti-Pancasila.
"Negara tidak boleh kalah dengan pihak-pihak yang jelas-jelas menyatakan dirinya sebagai anti-Pancasila dan NKRI. Tindakan membubarkan HTI sudah tepat," kata Ace saat dihubungi, Rabu (19/7).
Sebab, kata dia, HTI telah menyatakan ingin menegakkan khilafah dan membubarkan NKRI. Oleh karena itu, wajar apabila pemerintah mengambil tindakan tegas kepada HTI.
-
Kapan PKI dibubarkan? Sampai pada akhirnya mereka berseteru hingga keberadaannya pun dibredel. Para anggota PKI pun dipecat dari kabinet dan partai merah tersebut dibubarkan.
-
Bagaimana Hasto menanggapi upaya memecah belah koalisi Ganjar-Mahfud? 'Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme,' ujarnya.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
-
Mengapa Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi HAM? Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan sila kedua Pancasila, “kemanusiaan yang adil dan beradab“ yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai prinsip-prinsip HAM.
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
"Negara harus tegas terhadap ormas yang nyata-nyata ingin mengganti dan merongrong ideologi Pancasila dan NKRI. HTI merupakan organisasi gerakan yang jelas-jelas ingin menegakkan khilafah dan membubarkan sistem negara-bangsa seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegasnya.
Anggota Komisi II DPR ini mengakui UU tentang Ormas tidak mengatur tindakan cepat dan tegas bagi ormas yang menentang Pancasila.
"Soal Perppu itu, alasannya bukan hanya soal negara dalam keadaan genting. Tapi UU tentang Ormas tidak mengatur secara tegas tentang adanya ormas yang bertentangan dengan ideologi negara. Oleh karena dalam UU itu tidak mengatur tentang itu, maka keluarlah Perppu tersebut," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anies sebelumnya berbagai partai tersandera kekuasaan untuk memasukkannya sebagai kader atau anggota.
Baca Selengkapnya
Indonesia harus kuat dari berbagai upaya destabilisasi gencar dilakukan khususnya dari kelompok dan jaringan teror.
Baca Selengkapnya
Organisasi kelompok anti-Pancasila sudah dibubarkan, tapi sel-sel mereka masih terus bergerak di bawah tanah.
Baca Selengkapnya
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal jadi dewan pembina Partai Golkar.
Baca Selengkapnya
Sri Yunanto mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa pergerakan kelompok pro-khilafah masih tetap eksis di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan ditanya soal kemungkinan menormalisasi organisasi Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
Baca Selengkapnya
Jokowi dan keluarga disebut tidak lagi selaras dengan cita-cita PDIP.
Baca Selengkapnya
Pengurus Masjid Assalam Purimas pun membeberkan kronologi GP Ansor membubarkan jemaah di Masjid Assalam Purimas Kota Gunung Anyar.
Baca Selengkapnya
Hasto menyebut berbagai intimidasi diterima PDIP usai memecat Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya
BNPT hadir sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk menjalankan fungsi pencegahan terhadap virus-virus intoleransi.
Baca Selengkapnya
Hasto menyadari sejak awal saat mengkritisi demokrasi dan pemerintah, ia paham resiko akan dipenjara suatu hari nanti.
Baca Selengkapnya
Ketua Dewan Penasihat Golkar Luhut Binsar Pandjaitan bicara lantang di hadapan kader partainya.
Baca Selengkapnya