Waspada Surat Palsu KPK Berisi Ketua DPRD Papua Diperiksa Soal Korupsi Dana PON 2020

merdeka.com Sekitar 2 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menemukan dugaan penipuan dengan membuat surat panggilan palsu mengatasnamakan lembaga antirasuah. Surat panggilan tersebut ditujukan kepada Yunus Wonda selaku pimpinan DPRD Papua.

Dalam surat disebutkan bila Yunus diminta menghadap penyidik KPK dan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di gedung KPK. Pemanggilan pemeriksaan berkaitan dengan pengusutan kasus dugaan korupsi dalam penggunaan dan pengelolaan dana PON XX 2020 serta tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan Yunus Wonda.

Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan surat tersebut bukan dari lembaga antirasuah. "KPK menerima informasi beredarnya surat panggilan palsu berlogo dan berstempel KPK yang menyebut adanya pemanggilan kepada pihak-pihak tertentu terkait dugaan tindak pidana pengelolaan dana PON XX 2020," ujar Ali dalam keterangannya, Kamis (22/9).

Orang lain juga bertanya?

Ali mengatakan, dalam surat tertanggal 21 September 2022 ditandatangani Muh Ridwan Saputra yang disebut sebagai penyidik itu tidak benar. Ali juga memastikan tidak ada pegawai di KPK yang bernama Muh Ridwan Saputra.

"KPK telah memeriksa dan memastikan bahwa tidak ada pegawai KPK atas nama tersebut," kata Ali.

Lapor ke KPK

Ali mengatakan, surat palsu ini diketahui beredar di wilayah Papua. Namun menurut Ali, tidak menutup kemungkinan juga beredar di wilayah lain, selain Papua dengan modus-modus penipuan lainnya.

"KPK tegas meminta kepada oknum yang membuat atau pun menyalahgunakan surat palsu tersebut untuk segera menghentikan aksinya. KPK juga mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan KPK," kata Ali.

Ali mengimbau kepada seluruh masyarakat jika menemui atau mengetahui adanya pihak yang mengaku sebagai pegawai atau berkorespondensi dengan identitas KPK, dan melakukan tindakan kriminal pemerasan atau sejenisnya agar segera melapor kepada aparat berwenang.

"Segera laporkan ke call center 198 atau kepada aparat penegak hukum setempat," kata Ali.

Reporter: Fachrur Rozie/Liputan6.com

(mdk/gil)