Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Website Bawaslu Kabupaten Bandung Diretas, Berisi Pesan Pelaku

Website Bawaslu Kabupaten Bandung Diretas, Berisi Pesan Pelaku Ilustrasi Hacker. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Website Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung diretas. Meski sudah bisa dipulihkan kurang dari 24 jam, ada banyak spekulasi yang mengiringinya. Dalam laman www.bandungkab.bawaslu.go.id terlihat tampilan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko berseragam diapit anggota polisi dalam momen diduga gelar perkara.

Di belakangnya terlihat pula seorang tahanan mengenakan pakaian warna biru dijaga oleh dua anggota polisi lainnya. Latar belakangnya pun terdapat tulisan 'Polda Jatim'.

Di bawah foto tersebut peretas menuliskan pesan berisi 'Hacked by Skizoroot ft. BlackSec1337. TAHAN PERUSAKNYA BUKAN PENJUALNYA. SAVE DAVID. #RIP_KEADILAN #SAVE DAVID CHU 404.

Orang lain juga bertanya?

Saat dikonfirmasi, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga pada Bawaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia mengatakan bahwa masalah laman website sudah mulai diretas pada Selasa (13/10). Tim IT dari Bawaslu Kabupaten Bandung ia sebut sudah berhasil memulihkan laman website pada hari ini, Rabu (14/10).

"Kejadian (peretasan), kemungkinan berdasarkan penelusuran tim IT itu pada Selasa sore. Setelah diketahui web di-hack, kami bergerak cepat mencari solusi. Alhamdulillah sekarang sudah dinormalkan," kata Hedi Ardia saat dihubungi wartawan.

Dia mengaku belum mengetahui motif dari peretas tersebut. Foto diduga tersangka yang sempat terpampang dalam laman website Bawaslu Kabupaten Bandung sangat memiliki banyak makna.

"Teori simulacra itu kan simbol. Bermakna banyak, bisa memang kejahilan orang yang punya kompetensi di bidang IT, bisa juga ada pesan yang ingin disampaikan pihak yang kurang berkenan atas apa yang dilakukan Bawaslu," terang dia.

"Terutama selama ini banyak temuan dan laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran menyangkut orang besar, kami sedang memprosesnya. Tapi ini dugaan kan," ia melanjutkan, meski memilih tak merinci siapa orang besar yang dimaksud.

Hedi memastikan dalam peretasan tersebut tidak sampai merusak data-data penting yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Bandung. Terlebih, semua data yang bisa diakses secara daring sudah disalin dalam bentuk dokumen fisik. Namun, peristiwa ini akan dikoordinasikan dengan Bawaslu Jawa Barat.

Menurut dia, selain situs Bawaslu Kabupaten Bandung, sejumlah situ Bawaslu di daerah pun sempat diretas. Yakni, Bawaslu Poso, Bawaslu Bengkulu. "Kegiatan dan kerja kita masih berjalan. Secara prinsip data tidak terganggu. Saat ini, tim IT sedang memperkuat keamanan sistem agar peristiwa ini tidak terjadi lagi," kata dia. (mdk/cob)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Situs Bawaslu Makassar Diretas
Situs Bawaslu Makassar Diretas

Ketua Bawaslu Makassar, Abdillah Mustari membenarkan domain website Bawaslu Makassar diretas. Hanya saja peretasan sudah dilakukan sejak lama.

Baca Selengkapnya
Bukan Hanya KPU, Ini Sederet Situs Pemerintah yang Pernah Dibobol Hacker
Bukan Hanya KPU, Ini Sederet Situs Pemerintah yang Pernah Dibobol Hacker

Indonesia kembali dihebohkan kabar kebobolan 204 juta Data Pemilih Tetap (DTP) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran Minta TKD Kepri Cabut Laporan Polisi Terkait Pencopotan Baliho di Batam
TKN Prabowo-Gibran Minta TKD Kepri Cabut Laporan Polisi Terkait Pencopotan Baliho di Batam

Wakil Komandan Echo TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman meminta TKD Kepri untuk mencabut laporan kepolisian terhadap Ketua Bawaslu Kepri dan Bawaslu Batam.

Baca Selengkapnya
Tak Lapor Dana Kampanye, Bawaslu Diskualifikasi 5 Parpol
Tak Lapor Dana Kampanye, Bawaslu Diskualifikasi 5 Parpol

Bawaslu masih menunggu pengajuan sengketa dari parpol apabila merasa rugi karena didiskualifikasi.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Belum Bisa Menindak Kepala Desa Langgar Aturan Pilkada Serentak 2024
Bawaslu Belum Bisa Menindak Kepala Desa Langgar Aturan Pilkada Serentak 2024

Bawaslu melaporkan setiap pelanggaran terkait dengan Pilkada Serentak 2024 oleh kepala desa ke Kemendagri.

Baca Selengkapnya
3 Pekan Kampanye, Bawaslu Jabar Temukan 10 Jenis Dugaan Pelanggaran
3 Pekan Kampanye, Bawaslu Jabar Temukan 10 Jenis Dugaan Pelanggaran

Sejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.

Baca Selengkapnya
FOTO: Protes Kecurangan Pemilu, Massa Bakar Ban dan Caleg Bikin Laporan di Bawaslu DKI
FOTO: Protes Kecurangan Pemilu, Massa Bakar Ban dan Caleg Bikin Laporan di Bawaslu DKI

Kantor Bawaslu DKI Jakarta DKI Jakarta menjadi sasaran aksi protes dugaan kecurangan Pemilu 2024, pada Kamis (7/3).

Baca Selengkapnya
Bikin Kerja Terhambat Gara-Gara Akses Silon Dibatasi, Bawaslu Minta DKPP Sanksi Komisioner KPU Pusat
Bikin Kerja Terhambat Gara-Gara Akses Silon Dibatasi, Bawaslu Minta DKPP Sanksi Komisioner KPU Pusat

Bawaslu tidak dapat mengakses Silon seluas-luasnya sehingga menghambat pengawasan dilakukan.

Baca Selengkapnya
60 Ribu Pemilih Potensial di Bandung Belum Memilili E-KTP
60 Ribu Pemilih Potensial di Bandung Belum Memilili E-KTP

Pemilih potensial tersebut rata-rata akan menginjak usia 17 tahun pada 14 Februari mendatang.

Baca Selengkapnya
Viral Kepala Desa Ramai-Ramai Dukung Cagub di Pilkada Banten 2024, Dilaporkan ke Bawaslu
Viral Kepala Desa Ramai-Ramai Dukung Cagub di Pilkada Banten 2024, Dilaporkan ke Bawaslu

Bukan hanya itu, bahkan sejumlah kepala desa di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, terang-terangan membuat video mendukung Andra-Dimyati.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Menkominfo soal Data Bocor: Ini Peringatan Buat KPU, Harganya Mahal!
VIDEO: Menkominfo soal Data Bocor: Ini Peringatan Buat KPU, Harganya Mahal!

Menkominfo Budi Arie Setiadi menjelaskan data pemilih yang bocor merupakan data daftar pemilih tetap atau DPT

Baca Selengkapnya
514 Jabatan Anggota Bawaslu Kabupten dan Kota Kosong Jelang Pemilu 2024
514 Jabatan Anggota Bawaslu Kabupten dan Kota Kosong Jelang Pemilu 2024

Kekosongan jabatan sama halnya dengan melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 3 terkait pemilu

Baca Selengkapnya