WHO Tetapkan Corona Pandemi, Istana Ajak Dosen Hingga Dokter Cari Antivirus
Merdeka.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), secara resmi telah menyatakan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi. Pandemi adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia. Namun, tidak memiliki sangkut paut dengan perubahan pada karakteristik penyakitnya,.
Pandemi juga memiliki level yang lebih tinggi dibanding epidemi atau keadaan ketika suatu penyakit menyebar dengan cepat di antara banyak orang dan dalam jumlah lebih banyak dibanding yang normal terjadi.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menuturkan, Kementerian Kesehatan pasti mengantisipasi hal tersebut.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Kapan Covid-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Siapa yang mengumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia? Presiden Jokowi mengumumkan hal ini pada 2 Maret 2020, sebagai kasus Covid-19 pertama di Indonesia.
-
Bagaimana Kemenkes RI memperkuat kesiapsiagaan? Kemenkes berkomitmen untuk mengoptimalkan daftar patogen prioritas ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat surveilans rutin, termasuk program ILI (Influenza-like Illness) dan SARI (Severe Acute Respiratory Infections).
-
Mengapa Covid-19 menjadi pandemi global? Pandemi Covid-19 telah menjadi salah satu peristiwa paling berdampak di abad ke-21. Penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru ini telah menginfeksi lebih dari 200 juta orang dan menewaskan lebih dari 4 juta orang di seluruh dunia.
-
Apa tugas Kementerian Kesehatan? Tugasnya membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
"Intinya itu sebuah ketentuan WHO yang menjadi rujukan utama," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).
Pihaknya juga mengundang semua perguruan tinggi, masyarakat, hingga dokter-dokter untuk mencari solusi persoalan Corona. Sehingga beban tidak bertumpu pada pihak Kemenkes.
"Besok akan kita undang, agar persoalan ini menjadi masif kita bergerak," ungkap Moeldoko.
Dia menjelaskan tujuan untuk mengumpulkan seluruh pihak agar ikut serta mencari antivirus. Salah satunya mengajak rektor Universitas Airlangga untuk menemukan vaksin.
"Bisa melakukan, mendeteksi. Nah ini nanti akan kita komunikasikan agar bisa ditangani sama-sama," ungkap Moeldoko.
Pemerintah juga menggandeng Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Institute yang saat ini tengah fokus mencari vaksin virus corona.
"Mereka (Eijkman) sudah komit fokus dalam membangun kemungkinan bisa didapatkannya vaksin," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto di Kantor Presiden, Rabu 11 Maret 2020.
Pemerintah, kata dia, mendukung segala upaya yang dilakukan lembaga Eijkman menemukan vaksin. Dengan begitu, Eijkman bersama Lembaga Penyakit Tropis dari Universitas Airlangga (Unair) bisa lebih berkonsentrasi mencari vaksin yang dapat menekan penyebaran corona.
"Eijkman sudah fokus ke sana (menemukan vaksin) dan kita support itu. Sehingga bisa full berkonsentrasi bersama (lembaga) penyakit tropis dari Unair jadi mengarah membangun mencari vaksin," jelasnya.
Hingga kini, total ada 34 kasus virus corona di Indonesia. Dimana, 20 kasus diantaranya adalah imported case atau pasiennya terinfeksi virus corona di luar negeri.
Indonesia Harus Tanggap
Wakil Ketua MPR RI Asrul Sani yang terpenting dari Indonesia bukanlah ikut-ikutan menaikkan status. Tapi bagaimana Pemerintah Indonesia mesti tanggap soal wabah tersebut."Yang paling penting bukan soal perlu atau tidak perlu menurut saya. Tapi yang paling penting respons itu harus tanggap dan tentu kemudian terukur dari waktu ke waktu kan ini kasus yang berkembang," tutur dia di Komplek Parlemen, Jakarta.
Asrul menyebut yang terpenting Pemerintah Indonesia terus memantau situasi penyebaran wabah tersebut. Ketika kondisi sudah mumpuni untuk ditingkatkan menjadi darurat, maka pemerintah diharapkan segera melakukannya."Ketika sudah pada situasi tertentu apakah perlu dinyatakan darurat atau tidak itu terpulang pada pemerintah untuk melihat negara-negara lain," ucapnya.Terakhir, politis PPP itu mengatakan perlu tidaknya peningkatan status bergantung pada protokol kesehatan yang telah pemerintah adopsi."Kalau memang menurut protokolnya itu sudah perlu harus ditingkatkan statusnya, kalau sekarang siaga, ya silakan dinyatakan," tandasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejumlah patogen dikhawatirkan bisa menjadi ancaman bagi munculnya pandemi baru sehingga jadi perhatian bagi Kemenkes.
Baca SelengkapnyaDari semua perang yang dihadapi manusia, melawan patogen mencatatkan kematian yang paling banyak.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meneken Perpres ini 4 Agustus 2023.
Baca SelengkapnyaInformasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaMenurut Puan, edukasi dan kesadaran masyarakat harus gencar dilakukan terkait informasi wabah Mpox tersebut,
Baca SelengkapnyaWHO menaikkan status Mpox menjadi darurat kesehatan pada 14 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaBudi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaImbauan ini untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Pemerintah akan pentingnya kesiapan dalam menghadapi potensi pandemi yang mungkin terjadi di masa depan.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diminta lakukan pola hidup bersih dan sehat
Baca SelengkapnyaMoeldoko mewanti, jangan sampai ada keteledoran dalam memberikan layanan kesehatan bagi petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaPenyiapan tempat karantina ini untuk mencegah penularan TBC di Indonesia.
Baca Selengkapnya