Wiranto: Ada Tokoh di Luar Negeri Hasut Masyarakat Ambil Tindakan Langgar Hukum

Merdeka.com - Menko Polhukam Wiranto mengatakan ada tokoh di luar negeri yang berusaha menghasut masyarakat untuk mengambil langkah-langkah inkonstitusional. Hal itu ia ungkap saat membuka Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri, tentang permasalahan hukum pasca Pemilu 2019.

Pada kesempatan itu ia menyebut ada pihak-pihak, yang tak ingin Pemerintah menegakkan aturan saat Pemilu 2019. Sehingga, membuat keamanan nasional terganggu. Termasuk gangguan yang datang dari luar negeri.

"Ada pihak tertentu yang mencoba mengadu domba tentara-tentara, militer, dengan pihak kepolisian, ada itu. Dengan mengatakan 70 persen TNI/Polri sudah dapat dipengaruhi untuk berpihak kepada langkah-langkah inkonstitusional. Itu tidak benar, seperti itu. Siapa bicara seperti itu, dimana? Kalau engak bisa membuktikan, harus mengambil resiko secara hukum. Enggak bisa dibiarkan seenaknya ngomong," kata Wiranto di ruang Parikesit, Gedung Utama Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5).

"Apalagi ada tokoh di luar negeri, ngomong setiap hari, mengompori menghasut masyarakat, untuk mengambil langkah-langkah inkonstitusional. Itu tidak diperkenankan. Apa langkah yang harus kita lakukan. Tindakan hukum apa yang harus kita lakukan," kata Wiranto.

Rakortas dihadiri oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, Wakapolri Komjen Ari Dono, dan sejumlah perwakilan lembaga lainnya, yang telah berkumpul di ruang Parikesit, Gedung Utama Kemenko Polhukam, Jakarta.

"Saya persilakan pada teman-teman semua, untuk menginventarisasi, mengamati, mana-mana yang kira-kira sudah masuk pelanggaran hukum itu, kita akan bahas bersama. Langkah apa dan tindakan hukum apa yang kita lakukan," kata Wiranto.

"Dengan demikian, maka ini nanti keluar dari rapat koordinasi bukan lagi dituduh sebagai sewenang-wenangan pemerintah, bukan dituduh sebagai ke sewenang-wenangan TNI/Polri, bukan lagi dituduh langkah diktaktorial dari pemerintah. Karena itu dihembuskan, supaya kita takut mengambil langkah-langkah itu. Dan kita tidak takut," lanjut dia.

Minta Kominfo Tegas Tutup Akun Melanggar Hukum

Selain itu, dia juga menyinggung soal perilaku di media sosial. Dimana Kemenkominfo harus lebih tegas.

"Demikian pula tindakan-tindakan melanggar hukum di medsos, di Kemenkominfo sudah melakukan langkah-langkah itu, tapi mungkin perlu langkah-langkah yang lebih tegas lagi. Media (akun media sosial) mana yang membantu melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran hukum, kalau perlu kita shutdown, kita hentikan, kita tutup, enggak apa-apa demi keamanan nasional, ada UU, ada hukum yang mengizinkan kita melakukan itu," jelas Wiranto.

"Sekali lagi demi tegaknya NKRI, demi masyarakat yang ingin damai, masyarakat yang ingin kedamaian di bulan suci Ramadan," katanya.

Reporter: Putu Surya (mdk/rhm)