Wiranto: Dengan UU Terorisme baru, aparat keamanan punya keluasaan menanggulangi
Merdeka.com - Revisi Undang-undang Terorisme didesak segera dirampungkan. Sembari menunggu selesai dibahas dan disahkan, Menko Polhukam Wiranto, menegaskan pihak keamanan tetap bisa melakukan penindakan meskipun, dia enggan menjelaskan bagaimana cara kerjanya.
"Kita kan melawan terorisme, jadi saya enggak akan jelaskan, caranya begini, nanti begini, akibatnya begini, kita pakai alat begini, dan sebagainya. Enggak usah, percayakan saja bahwa dengan UU atau revisi UU Terorisme yang baru, maka aparat keamanan mempunyai satu keluasan yang lebih luas untuk menanggulangi," ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Rabu (16/5/2018).
Dia menuturkan, jika nanti sudah rampung, maka aparat keamanan jelas lebih bisa melakukan pencegahan aksi teroris.
-
Bagaimana cara mencegah terorisme di Indonesia? Di Hari Peringatan dan Penghargaan Korban terorisme ini, Anda bisa membagikan cara mencegah radikalisme di media sosial. Hal ini penting dilakukan agar tindakan terorisme bisa diminimalisir atau dihilangkan.
-
Siapa yang berperan penting dalam mencegah terorisme di Indonesia? Ary mengatakan tantangan tersebut semakin kompleks dengan adanya bonus demografi 2045. Hal itu, ucapnya, menjadi salah satu tugas utama BNPT.
-
Bagaimana cara meningkatkan peluang keselamatan? Salah satunya adalah dengan mempertimbangkan posisi tempat duduk di dalam pesawat.
-
Siapa yang diimbau TNI-Polri untuk menjaga keamanan? Mereka mengimbau agar warga berpartisipasi aktif dalam kegiatan siskamling.
-
Bagaimana aparat keamanan merespon serangan KKB? 'Tindakan tegas aparat gabungan melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi, merupakan upaya menjaga stabilitas keamanan dalam rangka kelancaran percepatan pembangunan di wilayah Papua,' kata Penkogabwilhan III, Letjen TNI Richard Tampubolon.
-
Bagaimana cara Komisi III agar polisi bisa tegas? “Dua sikap yang penting bagi jajaran di lapangan; tegas dan humanis. Berikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat dan tegas dalam menegur yang menyalahi aturan,“ demikian Sahroni.
"Bolak-balik saya katakan, yang dicari aparat keamanan, adanya payung hukum yang dapat membuat mereka lebih leluasa untuk bertindak, melakukan langkah-langkah preventif. Itu kalau sudah represif, sudah kejadian, sudah ada korban. Kita kan mengharapkan sebelum ada korban, sebelum ada aksi, ada langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh aparat keamanan. Nah itu butuh payung hukum," ungkap Wiranto.
"Enggak usah dipolemikkan. Itu sesuatu yang sangat wajar. Aparat keamanan perlu senjata. Senjatanya apa? Ya payung hukum itu," katanya.
Reporter: Putu Merta Surta Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agus menilai pemerintah melalui kebijakan strategis perlu menyelesaikan RUU Perampasan Aset.
Baca SelengkapnyaBeberapa poin revisi UU Polri menjadi sorotan akan diberi kewenangan pengawasan dan akses blokir ruang siber, penyadapan, sampai penggalangan intelijen.
Baca SelengkapnyaMenkum HAM mengatakan bahwa akan ada peraturan menteri (permen) terkait penggunaan senpi itu.
Baca SelengkapnyaRomo Benny menyampaikan harapannya agar Indonesia tidak mudah dipecah belah oleh perbedaan kebudayaan atau keagamaan.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Polri Beri Wewenang ke Polisi untuk Penyadapan dan Galang Intelijen, Ini Isi Aturannya
Baca SelengkapnyaRevisi UU Polri: Polisi Bisa Awasi, Menindak dan Memblokir Akses Ruang Siber
Baca Selengkapnya