Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wiranto desak penyelesaian revisi UU Terorisme

Wiranto desak penyelesaian revisi UU Terorisme Wiranto. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, banyaknya aksi terorisme dalam beberapa waktu terakhir terjadi karena sampai saat ini belum ada payung hukum yang kuat.

Wiranto menjelaskan, tidak adanya aturan yang tegas membuat terorisme terus meningkat. Sehingga dia terus mendesak revisi Undang-Undang Terorisme cepat di tuntaskan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kalau terorisme kan kita kan selalu berkutat dengan masalah UU. UU-nya belum selesai. Kita akan terus mendesak teman-teman dari DPR segera menuntaskan UU itu. Mengapa? Karena di satu sisi terorisme global meningkat," katanya di Kemenko Polhukam, Senin (3/7).

Orang lain juga bertanya?

Dia mengungkapkan, saat ini teror yang terjadi beberapa waktu lalu bukan merupakan dari satu jaringan, namun dilakukan secara lone wolf atau secara sendiri atau tidak masuk dalam suatu jaringan.

"Lalu di Indonesia juga terjadi beberapa kejadian yang dilakukan oleh lone wolf. Bukan terencana tapi dilaksanakan oleh orang-orang yang terjebak oleh pengaruh internet. Teror yang bukan menjadi bagian dari satu jaringan tapi atas inisiatif sendiri. Ini kan perlu perhatian kita," jelasnya.

Untuk mencegah itu, Wiranto menilai, perlu dipercepatnya penyelesaian revisi dari UU Terorisme. Bukan hanya itu, masyarakat juga perlu dilibatkan mulai dari mengaktifkan kembali siskamling.

"Memberdayakan mereka untuk masuk ke dalam jaringan early warning system. Pendeteksian dini terhadap orang-orang yang dicurigai akan melakukan aksi terorisme," ujarnya.

"Masyarakat yang tahu lingkungannya, yang tahu tetangganya mungkin ada sesuatu yang patut dicurigai, segera lapor. Ini semua memang bagian dari deteksi dini masyarakat. Kita galakkan," tutup Wiranto. (mdk/noe)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Wakapolri: RUU Perampasan Aset akan Berikan Efek Jera Koruptor
Wakapolri: RUU Perampasan Aset akan Berikan Efek Jera Koruptor

Agus menilai pemerintah melalui kebijakan strategis perlu menyelesaikan RUU Perampasan Aset.

Baca Selengkapnya
MUI: Kita Bangsa Bermartabat di Mata Dunia Mampu Jadikan Perbedaan Sebagai Kekuatan dan Kekayaan
MUI: Kita Bangsa Bermartabat di Mata Dunia Mampu Jadikan Perbedaan Sebagai Kekuatan dan Kekayaan

Jangan ada lagi perbedaan dengan latar belakang termasuk agama, kemudian menjadi alasan dan pembenaran untuk melakukan tindakan kekerasan

Baca Selengkapnya
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1

DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
Respons Polri Soal Revisi UU Beri Kewenangan Melakukan Penyadapan dan Galang Intelijen
Respons Polri Soal Revisi UU Beri Kewenangan Melakukan Penyadapan dan Galang Intelijen

Beberapa poin revisi UU Polri menjadi sorotan akan diberi kewenangan pengawasan dan akses blokir ruang siber, penyadapan, sampai penggalangan intelijen.

Baca Selengkapnya
Kapolri Ajak Masyarakat Rekonsiliasi Usai Pemilu: Jangan Larut pada Perbedaan yang Bisa Buat Polarisasi
Kapolri Ajak Masyarakat Rekonsiliasi Usai Pemilu: Jangan Larut pada Perbedaan yang Bisa Buat Polarisasi

Imbauan itu disampaikan sebagai antisipasi agar tidak terjadi perpecahan atau polarisasi di masyarakat selama tahapan proses Pemilu 2024 yang masih berlangsung.

Baca Selengkapnya
Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri, Ini Alasannya
Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri, Ini Alasannya

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri, Ini Alasannya

Baca Selengkapnya
Muncul Kekhawatiran Soal Revisi UU TNI, Panglima: Berpikiran Positif, Saya Rasa Masyarakat Mengerti
Muncul Kekhawatiran Soal Revisi UU TNI, Panglima: Berpikiran Positif, Saya Rasa Masyarakat Mengerti

Agus mengungkapkan, saat ini prajurit TNI dibutuhkan di berbagai aspek

Baca Selengkapnya
DPR Dorong Gencarkan Ruang Lintas Agama buat Cegah Penyebaran Paham Radikal Terorisme
DPR Dorong Gencarkan Ruang Lintas Agama buat Cegah Penyebaran Paham Radikal Terorisme

Ruang perjumpaan lintas agama diharapkan semakin banyak untuk memperkuat kerukunan umat beragama

Baca Selengkapnya
Strategi Kapolri Antisipasi Teroris saat Pemilu 2024
Strategi Kapolri Antisipasi Teroris saat Pemilu 2024

Sigit menyebut bahwa ada kelompok yang terafiliasi dengan teroris menumpang aksi saat terjadi perbedaan pendapa

Baca Selengkapnya
Masyarakat Diingatkan Perkuat Empat Bingkai Kerukunan Agar Tak Mudah Dipecah Belah
Masyarakat Diingatkan Perkuat Empat Bingkai Kerukunan Agar Tak Mudah Dipecah Belah

Empat bingkai kerukunan sebagai pilar kekuatan bangsa adalah kunci untuk melawan radikalisme dan terorisme.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Pesan Kapolri Usai Pemilu 2024
VIDEO: Pesan Kapolri Usai Pemilu 2024 "Kita Kembali Bersatu Lakukan Rekonsiliasi"

Kapolri Jenderal Listyo Sigit akan menindaklanjuti instruksi serta pengarahan Presiden Jokowi dalam Rapim TNI-Polri 2024

Baca Selengkapnya