Follow
Wiranto Mengaku Belum Tahu Ditunjuk Jadi Wantimpres
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melantik sembilan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (13/12) siang. Satu dari sembilan nama tersebut adalah mantan Menko Polhukam, Wiranto.
Ditanya kabar tersebut, Wiranto tersenyum dan memberi tanggapan singkat. "Kita belum tahu," kata Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (13/12).
Wiranto tampak mengenakan baju Koko putih lengkap dengan peci. Dia mengaku singgah ke bekas kantornya untuk Salat Jumat. Wiranto langsung menuju masjid.
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Siapa yang mengusulkan Jokowi undang capres? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Mengapa Sekretaris Kabinet harus membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan? Sebagai penghubung antara Presiden dengan kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, Sekretaris Kabinet bertanggung jawab memastikan bahwa kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
-
Siapa yang mendampingi Jokowi dalam pertemuan? Sementara, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi lebih dulu datang di istana Kepresidenan. Budi ikut mendampingi Jokowi dalam pertemuan bersama Satya.
"Iya, saya salat dulu," kata Wiranto di lokasi.
Ada Nama Agung Laksono dan Sidharto Danusubroto
Seperti diberitakan sebelumnya, selain Wiranto, ada nama politikus senior PDIP, Sidharto Danusubroto, Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono, pengusaha Arifin Panigoro, pengusaha Dato Sri Tahir, Habib Luthfi bin Yahya dan pengusaha Putri Wardhani.
Merujuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres, Dewan Pertimbangan Presiden adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.
Nasihat dan pertimbangan disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan. Pada periode pertama pemerintahannya, Jokowi memiliki 9 Wantimpres dengan berbagai latar belakang.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Usai pelantikan ini, tak sedikit publik bertanya soal perbedaan Penasihat Khusus Presiden dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Baca Selengkapnya
Jokowi tidak ingin berkomentar soal apakah dirinya akan masuk dalam Wantimpres Prabowo.
Baca Selengkapnya
Sebelum disahkannya RUU Wantimpres itu, DPR lebih dulu menyempurnakan rumusan Pasal 8 huruf g.
Baca Selengkapnya
Nama Jenderal Wiranto sudah tak asing di telinga masyarakat Indonesia.
Baca Selengkapnya
Menurut Yusril, dasar pembentukan Wantimpres dimulai ada era pemerintahan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca Selengkapnya
Baleg DPR RI setuju RUU Wantimpres menjadi usulan inisiatif DPR.
Baca Selengkapnya
Wantimpres merupakan lembaga negara yang memiliki struktur sendiri.
Baca Selengkapnya
Hal tersebut sesuai hasil rapat pimpinan (rapim) dan rapat badan musyawarah (bamus).
Baca Selengkapnya
Luluk menyampaikan PKB tak masalah dengan Dewan Pertimbangan Agung.
Baca Selengkapnya
Menurut Airlangga, semua fraksi di DPR termasuk parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) di parlemen sudah menyetujui.
Baca Selengkapnya
Dasco mengaku belum bisa menjawab karena beleid itu masih berproses di DPR.
Baca Selengkapnya
Ketua MPR: Tak Masalah Wantimpres Berubah Menjadi Dewan Pertimbangan Agung
Baca Selengkapnya