Wiranto minta demo 313 tidak menakuti masyarakat
Merdeka.com - Sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) berniat kembali turun ke jalan melakukan aksi pada Jumat (31/3). Dalam aksi yang disebut 313 tersebut, mereka kembali meminta agar Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dicopot dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan dipenjara karena telah menyandang status terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama.
Menko Polhukam Wiranto tak masalah jika sejumlah ormas Islam kembali melakukan aksi. Asalkan taat pada aturan yaitu meminta izin dahulu ke kepolisian dan harus mampu menggelar aksi secara damai tanpa kericuhan. Wiranto berharap peserta aksi tak membuat tindakan yang seolah-olah menakuti masyarakat.
"Demo yang menakuti rakyat membuat khawatir tentu merugikan kita, merugikan masyarakat juga. Masyarakat tenang jangan ikut-ikutan, sebab ini sudah jelas sasarannya bagaimana," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/3).
-
Apa yang diminta oleh massa demo? Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Apa tujuan warga demo? Dilansir dari akun Instagram @merapi_uncover, mereka mengadakan arak-arakan itu dengan tujuan 'Mberot Jalan Rusak' di sepanjang Jalan Godean.
-
Apa tuntutan utama aksi demo? Reza Rahadian ikut turun ke jalan dan berorasi di depan gedung DPR RI untuk menolak RUU Pilkada dan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi.
-
Siapa yang ikut demo? Pada Minggu (17/3), warga di sepanjang Jalan Godean, tepatnya di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Sleman, bersama satuan Jaga Warga mengadakan arak-arakan dengan membawa banner.
-
Siapa saja yang ikut demo? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
-
Bagaimana polisi menanggapi demo buruh? Polisi saat ini sudah melakukan rekayasa lalu lintas. Adapun, exit tol Cikarang dialihkan ke exit tol lain seperti Bekasi Barat maupun Cibitung.
Wiranto mengatakan demonstrasi merupakan hak bagi setiap warga negara. Namun, bukan berarti, diperbolehkannya demonstrasi justru membuat peserta cenderung kebablasan sehingga mengganggu orang lain.
"Demonstrasi kebebasan di negeri ini. Kebebasan ada batasnya. Jangan sampai kebebasan disalahgunakan untuk ganggu orang lain. Itu yang penting. Demonstrasi boleh, sesuai etika, sesuai aturan dilaksanakan dengan tertib," ujarnya.
Sebelumnya, Koordinator lapangan aksi FUI Ustaz Bernard Abdul Jabbar mengatakan, peserta aksi merupakan organisasi peserta aksi bela Islam 2 Desember 2016 lalu. Menurut Abdul Jabbar, tuntutan aksi itu masih sama yakni mendesak Presiden Jokowi memberhentikan Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) karena sudah menjadi terdakwa kasus penistaan agama.
"Dalam rangka penegakan tentang perundang-undangan untuk meminta kepada Presiden Jokowi mencopot Ahok sebagai Gubernur Jakarta karena sudah menjadi terdakwa penistaan agama," ujar Abdul Jabbar.
Rencananya aksi tersebut akan dimulai dengan Salat Jumat berjamaah di Masjid Istiqlal kemudian mengarah ke Istana Merdeka. Abdul Jabbar mengatakan, aksi tersebut bakal diikuti sejumlah tokoh ormas Islam dan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Syihab.
"Habis Salat Jumat di Istiqlal kemudian longmarch ke istana," katanya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gibran mengaku dirinya terbuka bila ada pihak yang ingin mengevaluasi dan mendapat kritik, termasuk adanya people power.
Baca SelengkapnyaPerintah Jokowi mendapat apresiasi banyak pihak, tak terkecuali aktivis.
Baca SelengkapnyaKapolri mengingatkan, warga yang tak puas hasil pemilu harus tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan masyarakat lainnya.
Baca SelengkapnyaAda sekitar ratusan orang yang ditangkap Polda Metro Jaya, namun sebagian sudah dibebaskan
Baca SelengkapnyaSalah seorang orator menghentikan sementara orasi di kawasan Patung Kuda dan dilanjutkan dengan salat Zuhur.
Baca SelengkapnyaAksi demonstrasi di depan Gedung MPR DPR RI antara yang mendukung hak angket dan menolak ricuh.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
Baca Selengkapnyaanggota gabungan akan ditempatkan di titik yang telah ditentukan guna mengantisipasi adanya aksi yang anarkis
Baca SelengkapnyaKarena kalimat itu, diakui Yudo, berujung kesalahan tafsir di masyarakat
Baca SelengkapnyaLukman menegaskan, masyarakat Indonesia harus bersatu menjaga demokrasi agar tidak dibajak oleh kepentingan penguasa.
Baca SelengkapnyaDemo ini menuntut DPR agar tidak mengesahkan RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaHabiburrokhman mengaku, ingin beraudiensi dengan massa aksi yang berdemo hari ini.
Baca Selengkapnya