Wiranto Minta Jangan Ada Aksi Saat Putusan MK, Kalau Rusuh Akan Ditangkap

Merdeka.com - Menko Polhukam Wiranto heran dengan pihak-pihak yang akan melakukan aksi massa saat putusan hasil sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (25/6). Dia pun mengaku akan segera menangkap pihak dari yang melakukan kerusuhan saat aksi berlangsung.

"Kalau mereka tetap turun ke jalan dan menimbulkan kerusuhan tinggal saya cari yang bertanggung jawab siapa," kata Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6).

Wiranto mengatakan para pemimpin seperti Prabowo dan Sandi sudah memberikan imbauan untuk tidak turun ke jalan. Serta menerima semua putusan MK.

"Yang diperjuangkan apa, Tadinya mereka kan dukung Prabowo-Sandi tatkala yang didukung mengatakan ayo Kita damai saja, menjaga suasana bersahabat, terima keputusan MK, apapun keputusan itu," ungkapnya.

Tambahnya, negara tidak bisa main-main jika berkaitan dengan keamanan nasional. Kata Wiranto, kebebasan tidak boleh mengganggu keamanan nasional.

"Jika toleransi hukum dilanggar, dilewati ya kita tinggal menindak aja kok siapa tokohnya itu siapa," ucapnya.

Sebelumnya, Massa Persaudaraan Alumni 212 berencana memobilisasi massa saat sidang putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang putusan rencananya akan diselenggarakan pada Jumat, (28/6).

Namun, di sisi lain calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto telah mengimbau pendukungnya agar tidak mendatangi Mahkamah Konstitusi. Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan tidak bisa melarang massa datang ke MK karena melanggar hak konstitusional warga negara.

"Imbauan Prabowo sudah berulang, di sisi lain masyarakat punya hak konstitusional punya pandangan, masyarakat kita tak ingin dikendalikan pihak tertentu, hak dasar saya pikir," kata Dahnil di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Senin (24/6). (mdk/ian)