Wiranto minta rakyat tak terbelenggu pelanggaran HAM masa lalu

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak terbelenggu pada kasus pelanggaran HAM masa lalu. Menurut dia, masyarakat perlu memikirkan perubahan global yang terus terjadi.

"Untuk apa kita terbelenggu dengan masa lalu, tatkala banyak problem masa kini yang kita perlu selesaikan ke depan," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/9).

Pemerintah menginginkan kasus pelanggaran HAM masa lalu diselesaikan dengan langkah non yudisial. Alasannya, kasus tersebut terjadi di masa lalu dan banyak pengklaiman oleh sejumlah pihak.

"Penyelesaian secara yudisial sudah tak mungkin lagi," ucapnya.

Mantan Pangdam Jaya ini menegaskan, secara kultur Indonesia, setiap persoalan bangsa diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Ini juga yang menjadi salah satu alasan kuat perlunya langkah non yudisial dalam menuntaskan kasus HAM masa lalu.

"Ada konflik horizontal diselesaikan secara adat, secara musyawarah mufakat, tidak semuanya melalui pengadilan. Salah kalau kita lewat pengadilan selalu apalagi peristiwa ini sudah masa lalu," ujar dia.

Mantan Ketua Umum Partai Hanura ini menduga, isu pelanggaran HAM masa lalu dimanfaatkan oleh pihak tertentu dalam dunia politik. Sehingga isu tersebut selalu mencuat jelang momentum pesta demokrasi.

"Mendekati Pilkada, mendekati Pilpres, selalu tunggang menunggang itu ada," katanya.

"Jangan menggunakan hal-hal semacam ini untuk kepentingan politik yang akibatnya bangsa ini enggak satu lagi, bangsa ini terpecah belah yang rugi ya kita, yang rugi ya rakyat," tutupnya.