Wiranto: Pelanggaran HAM peristiwa G30S diselesaikan dengan non yudisial

Merdeka.com - Menko Polhukam Wiranto menggelar rapat koordinasi terbatas tingkat menteri, Senin (16/7). Materi yang dibicarakan terkait penanganan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Wiranto menegaskan sikap pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Jangan sampai ada dugaan prasangka masyarakat luas, bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, bukan. Jangan sampai ada dugaan juga bahwa pemerintah tidak terlalu peduli dengan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, baik di Republik ini termasuk di Papua," ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (16/7).

Mantan Pangab ini menegaskan, belum selesainya beberapa kasus pelanggaran HAM hingga hari ini bukan karena ketidakseriusan pemerintah. Melainkan ada proses yang harus dijalani dan tidak serta merta bisa cepat diselesaikan.

"Dalam kenyataannya kita sangat ingin, kalau bisa diselesaikan hari ini, mau kita kita selesaikan hari ini. Tapi tidak semua itu (bisa dengan cepat). Karena ada proses, ada hukum, ada Undang-undang Dasar yang harus kita lalui. Misalnya dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, Komnas (HAM) mengatakan penyelidikan. Kalau sebelum UU HAM diundangkan, maka penyelidikan harus lewat DPR, buat Pansus, terus ada rekomendasi, benarkah ini pelanggaran berat. Kalau bukan silakan lanjutkan dengan peradilan yang sudah berlaku," beber Wiranto.

Tidak hanya itu, proses pengadilan juga tak mudah. Serta memakan waktu panjang. Namun, pihak pemerintah terus melakukan proses. Wiranto mengungkit cara pemerintah menyelesaikan persoalan HAM kasus G30S dengan cara non yudisial.

"Tapi ini terus berjalan. Buktinya memang tahun lalu kita selesaikan pelanggaran HAM berat di Peristiwa G30S, ya selesai. Selesai artinya bahwa tidak bisa dengan yudisial, tapi dengan non yudisial. Sekarang bagaimana non yudisial itu, nanti kita bincangkan lagi," ucapnya.

Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com