Wiranto Sebut Bendera Bintang Kejora Tak Boleh Berkibar di Indonesia

Merdeka.com - Menko Polhukam Wiranto menilai pengibaran bendera bintang kejora dilarang dalam aksi unjuk rasa, apalagi di Istana Kepresidenan. Menurut dia, bendera yang diperbolehkan hanyalah bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Ya enggak boleh, ya enggak boleh ini. Negara ini kan punya simbol yang salah satu simbol adalah bendera Kesatuan Republik Indonesia bendera kebangsaan hanya satu," kata Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (29/8).

Wiranto mengatakan pihaknya akan mengikuti aturan yang ada soal pengibaran bendera tersebut. Pasalnya, aksi pengibaran bendera semacam itu memiliki aturan hukumnya tersendiri.

"Jadi kalau ada kemudian mengibarkan bendera itu apalagi di Istana di depan Istana dan sebagainya, pasti ada hukumnya, ada undang-undangnya, kita ikut undang-undang aja lah," ungkapnya.

Dia menegaskan selama ini pemerintah selalu bertindak sesuai dengan aturan yang ada. Karena itu, Wiranto meminta semua masyarakat bisa mematuhi aturan yang ada

"Pemerintah selalu bertindak sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku itu saya jamin kali itu," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tidak mempermasalahkan terkait puluhan mahasiswa Papua yang mengibarkan bendera bintang kejora di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Rabu (28/8). Dia mengatakan pihak pemerintah saat ini tidak ingin menggunakan emosi sesaat untuk menghadapi hal tersebut.

"Begini, kalau kita itu bermain di batas psikologi. Jadi kita juga harus ukur dengan baik. Kita juga enggak boleh emosional," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (28/8).

Menurut dia jika pemerintah melakukan aksi balasan maka akan semakin tidak kondusif. Agar tidak terjadi provokasi seperti apa yang diharapkan pihak lain.

"Karena kalau kita ikut larut dalam emosi maka langkah tindakan menjadi tidak terkontrol. Memang sengaja diprovokasi untuk itu, tujuannya apa, agar kita melakukan tindakan. Apalagi angkatan bersenjata seperti TNI atau Polri itu sangat diharapkan. Ada korban baru digulirkan," kata Moeldoko.