Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wiranto Sebut Pemberontak Papua Orang Tersesat, jika Insaf NKRI Pasti Menerima

Wiranto Sebut Pemberontak Papua Orang Tersesat, jika Insaf NKRI Pasti Menerima Ilustrasi Wiranto komentari pemberontak Papua. ©2018 Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan Indonesia selama ini tidak pernah berkompromi dengan kelompok pemberontak di Papua. Hal ini dikatakan Wiranto terkait pembunuhan yang dilakukan kelompok pemberontak di Papua kepada 20 pekerja Trans Papua di Kabupaten Nduga, beberapa waktu lalu.

"Kita tidak pernah kompromi sebenarnya dengan kelompok itu. Tidak ada satu kesetaraan antara negara yang sah NKRI dengan kelompok-kelompok seperti itu, apa kelompok kriminal atau kelompok yang menentang keberadaan NKRI. Kita enggak pernah menempatkan kita sejajar dengan mereka," jelas Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat, Senin (17/12).

Menurut dia, pemerintah memandang kelompok seperti itu sebagai orang yang tersesat. Wiranto menuturkan pemerintah Indonesia akan menerima dengan tangan terbuka apabila kelompok penentang NKRI itu ingin kembali ke Ibu Pertiwi. Namun, tidak dengan cara negosiasi.

"Sebagai negara yang berdaulat dan demokrasi akan menerima kalau mereka insaf, kita akan terima kalau mereka sadar. Tapi tidak dalam bentuk negosiasi. Tidak ada negosiasi antara pemerintah dengan kelompok seperti itu," tegasnya.

"Jadi kita masih pakai persuasif tapi tegas, persuasif juga tegas. Kita negara berdaulat, punya angkatan bersenjata yang tugasnya untuk menjaga kemanan nasional," sambung Wiranto.

Polri telah memetakan pergerakan para pemberontak yang membunuh belasan pekerja PT Istaka Karya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, itu. Diketahui, Egianus Kogoya (EK) bukan pimpinan tertinggi di kelompok Kodap III Ndugama tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, ada beberapa orang yang aktif sebagai komandan di lapangan. Kelompok tersebut dipimpin oleh seorang panglima berinisial PU.

"Salah satu pelakunya yang mengomandoi langsung di lapangan adalah EK. Di atasnya kita sudah berhasil mengidentifikasi panglimanya juga atas nama PU," ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (12/12).

PU diketahui ikut merestui pembantaian terhadap para pekerja proyek Trans Papua dan penyerangan pos TNI di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua awal Desember 2018. PU, kata Dedi, mendapatkan dukungan dari kaki-kaki di bawahnya yang dipimpin oleh panglima-panglima kecil.

Reporter: Lizsa Egeham

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Hormati PPP dan Perindo Gabung Koalisi Indonesia Maju
PDIP Hormati PPP dan Perindo Gabung Koalisi Indonesia Maju

PDIP menghargai setiap keputusan pimpinan partai politik (parpol) dalam memilih mitra koalisi

Baca Selengkapnya
Benny Wenda Keok, Indonesia ‘Menang’ di KTT MSG
Benny Wenda Keok, Indonesia ‘Menang’ di KTT MSG

Keputusan ini menunjukkan bahwa negara-negara Melanesia dan Pasifik mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua dan menolak upaya separatisme yang dipimpin Benny

Baca Selengkapnya
Debat Capres soal Papua, Prabowo Bilang: Tidak Sesederhana itu Pak Anies
Debat Capres soal Papua, Prabowo Bilang: Tidak Sesederhana itu Pak Anies

Hal itu dikatakan Prabowo menjawab pertanyaan panelis terkait strategi yang disiapkan untuk menyelesaikan masalah HAM di Papua

Baca Selengkapnya
Prabowo Singgung Soal Bung Karno dan Minta Tidak Diganggu, PDIP Respons Jangan Antikritik
Prabowo Singgung Soal Bung Karno dan Minta Tidak Diganggu, PDIP Respons Jangan Antikritik

Prabowo meminta kepada pihak-pihak yang tidak mau diajak kerja sama untuk tidak mengganggu.

Baca Selengkapnya
Prabowo: Pemimpin-pemimpin Kita Punya Akhlak Kesetiaan, Bukan Pagi Tempe Sore Tahu
Prabowo: Pemimpin-pemimpin Kita Punya Akhlak Kesetiaan, Bukan Pagi Tempe Sore Tahu

"Kita harus bersatu. Pemimpin-pemimpin kita punya akhlak kesetiaan, bukan pagi tempe, sore tahu," kata Prabowo.

Baca Selengkapnya
Redam Konflik Papua, Kasad Tak akan Gunakan Pendekatan Tempur
Redam Konflik Papua, Kasad Tak akan Gunakan Pendekatan Tempur

Konflik di Papua terjadi karena perbedaan paham yang menyulut untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Baca Selengkapnya
PDIP Tunggu Keputusan Megawati, Jadi Oposisi Atau Koalisi di Pemerintahan Prabowo
PDIP Tunggu Keputusan Megawati, Jadi Oposisi Atau Koalisi di Pemerintahan Prabowo

"Itu akan diputuskan dalam ibu Megawati Soekarnoputri termasuk di dalam kongres yang akan datang," kata Hasto

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Blak-blakan Ganti Nama KKB Papua Jadi OPM: Tidak Ada Negara dalam Satu Negara
Panglima TNI Blak-blakan Ganti Nama KKB Papua Jadi OPM: Tidak Ada Negara dalam Satu Negara

Menurut Panglima TNI, aksi teror pihak separatis di Papua harus segera diberantas.

Baca Selengkapnya
Jokowi Klaim Situasi Papua Aman: Jangan Masalah Kecil Dibesar-besarkan
Jokowi Klaim Situasi Papua Aman: Jangan Masalah Kecil Dibesar-besarkan

Presiden Jokowi menyatakan, secara keseluruhan Papua dalam situasi aman.

Baca Selengkapnya
Saat Barisan Para Jenderal TNI AD Angkat Suara Jelaskan 'Ulah' Prajurit di Tanah Papua
Saat Barisan Para Jenderal TNI AD Angkat Suara Jelaskan 'Ulah' Prajurit di Tanah Papua

Buntut kejadian itu, belasan prajurit dari satuan Batalion Infanteri Raider 300/Braja Wijaya jalani pemeriksaan internal

Baca Selengkapnya
Pilot Susi Air Bebas dari Sandera KKB, DPR: Satgas & Semua Pihak Terlibat Layak Diberi Apresiasi
Pilot Susi Air Bebas dari Sandera KKB, DPR: Satgas & Semua Pihak Terlibat Layak Diberi Apresiasi

Kapten Phillip sudah diterbangkan ke Jakarta pada Sabtu (21/9) malam. Kondisinya sehat meski sudah disandera sejak Februari 2023 lalu.

Baca Selengkapnya
Hasto: Tidak Ada Kader PDIP Jadi Menteri Prabowo, tapi Kami Dukung Kebijakan Politik Negara
Hasto: Tidak Ada Kader PDIP Jadi Menteri Prabowo, tapi Kami Dukung Kebijakan Politik Negara

PDIP akan memberikan dukungan kebijakan politik negara yang sesuai dengan perintah Konstitusi.

Baca Selengkapnya