Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wiranto sebut pembubaran ormas anti-Pancasila butuh Rp 5 M

Wiranto sebut pembubaran ormas anti-Pancasila butuh Rp 5 M Menko Polhukam Wiranto bertemu Ketua MPR Zulkifli Hasan. ©2017 Merdeka.com/Rendi Perdana

Merdeka.com - Menko Polhukam Wiranto mengatakan untuk membubarkan organisasi massa (ormas) anti-Pancasila membutuhkan anggaran Rp 5 miliar. Anggaran itu merupakan kalkulasi apabila nantinya pemerintah telah memetakan ormas mana saja yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila.

"Untuk sosialisasinya, rapat-rapat, perjalanan dinasnya. Kita bukan membiayai ormasnya, tetapi pembubaran-pembubaran itu," katanya usai rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (8/6).

Menurut Wiranto, pihaknya telah memetakan mana saja ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Namun dia tidak mengungkapkan jumlah pasti ormas tersebut.

Orang lain juga bertanya?

Dia mengatakan ormas di tanah air yang berjumlah ratusan ribu terus didata kegiatannya oleh pemerintah. Apabila, terbukti bertentangan dengan Pancasila maka, pemerintah akan mengambil langkah hukum untuk mengusulkan pembubaran.

"Pasti ada. Ratusan ribu itu kita harus cari data, fakta di lapangan yang nyata-nyata sudah bisa kita pastikan sudah bertentangan dengan Pancasila," kata Dewan Pembina Partai Hanura ini.

Dalam rapat dengan Banggar DPR, Wiranto mengajukan tambahan anggaran sebanyak Rp 60 miliar dalam alokasi tahun anggaran 2018.

Pemerintah melalui Menko Polhukam sampai saat ini baru menyatakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai ormas anti-Pancasila.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Diingatkan Harus Lebih Tegas Tangani Kelompok Anti-Pancasila
Pemerintah Diingatkan Harus Lebih Tegas Tangani Kelompok Anti-Pancasila

Organisasi kelompok anti-Pancasila sudah dibubarkan, tapi sel-sel mereka masih terus bergerak di bawah tanah.

Baca Selengkapnya
Membedah Aturan KUHP Tindak Pidana Terorisme dan Perlunya Kehati-hatian dalam Penanganan Pelaku
Membedah Aturan KUHP Tindak Pidana Terorisme dan Perlunya Kehati-hatian dalam Penanganan Pelaku

Salah satu praktik yang masih ditemui saat ini adalah terorisme yang berbasis ideologi agama dan kekerasan.

Baca Selengkapnya
15 Anggota Ormas Bikin Onar dan Rusak Puluhan Kendaraan di Pekanbaru Diringkus Polisi
15 Anggota Ormas Bikin Onar dan Rusak Puluhan Kendaraan di Pekanbaru Diringkus Polisi

Para pelaku merusak sepeda motor sebanyak 22 unit, mobil 3 unit dan bangunan car wash.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rezim Jokowi Digugat ke Mahkamah Rakyat, Bubarkan HTI & FPI Sampai Diskriminasi LGBT
VIDEO: Rezim Jokowi Digugat ke Mahkamah Rakyat, Bubarkan HTI & FPI Sampai Diskriminasi LGBT

Banyak pelanggaran terjadi termasuk, pembubaran organisasi masyarakat hingga diskriminasi kelompok LGBT

Baca Selengkapnya
Saat Megawati Ngamuk Jagoannya Tumbang di 5 Daerah Pilkada 2024
Saat Megawati Ngamuk Jagoannya Tumbang di 5 Daerah Pilkada 2024

Megawati menyindir pihak yang menghalalkan segala cara untuk menang Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Kapolri Perintahkan Anggotanya Tindak Tegas Pelaku Pembubaran Diskusi Kebangsaan di Kemang
Kapolri Perintahkan Anggotanya Tindak Tegas Pelaku Pembubaran Diskusi Kebangsaan di Kemang

Kapolri tidak mentolerir segala bentuk tindakan premanisme dan anarkis.

Baca Selengkapnya
Jangan Coba-coba Main Judi Online, Pemerintah Bakal Pelototi Rekening Bank Masyarakat, Ketahuan Bakal Diblokir
Jangan Coba-coba Main Judi Online, Pemerintah Bakal Pelototi Rekening Bank Masyarakat, Ketahuan Bakal Diblokir

Pemerintah melalui OJK telah memblokir 10 ribu rekening yang terindikasi dengan judi online.

Baca Selengkapnya
PPATK Catat Transaksi Judi Online Rp600 Triliun Lebih, Dikirim ke Sejumlah Negara
PPATK Catat Transaksi Judi Online Rp600 Triliun Lebih, Dikirim ke Sejumlah Negara

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat transaksi dari judi online di Indonesia hingga kuartal 1 2024 lebih dari Rp600 triliun.

Baca Selengkapnya
Kepala BSSN Blak-blakan Ungkap Aplikasi Pemerintah Rentan Disusupi Judi Online
Kepala BSSN Blak-blakan Ungkap Aplikasi Pemerintah Rentan Disusupi Judi Online

BSSN mengatakan, fenomena itu terjadi karena pengamanan siber terhadap aplikasi-aplikasi itu lemah.

Baca Selengkapnya
MUI Gelar Rapat Bahas Arya Wedakarna, Ini Hasilnya
MUI Gelar Rapat Bahas Arya Wedakarna, Ini Hasilnya

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali Bali menggelar rapat yang dihadiri seluruh komponen ormas Islam di Denpasar, Rabu (3/1) sore.

Baca Selengkapnya
Menko Yusril Beri Hadiah Bebas Bersyarat buat Narapidana Jamaah Islamiyah
Menko Yusril Beri Hadiah Bebas Bersyarat buat Narapidana Jamaah Islamiyah

Pendataan harus segera dilakukan untuk mengetahui jumlah narapidana anggota JI yang memenuhi syarat

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Blak-blakan Ganti Nama KKB Papua Jadi OPM: Tidak Ada Negara dalam Satu Negara
Panglima TNI Blak-blakan Ganti Nama KKB Papua Jadi OPM: Tidak Ada Negara dalam Satu Negara

Menurut Panglima TNI, aksi teror pihak separatis di Papua harus segera diberantas.

Baca Selengkapnya