Follow
Wiranto sebut Pilgub Jabar berpotensi terjadi konflik
Merdeka.com - Menko Polhukam Wiranto mengatakan Pilgub Jabar berpotensi bakal memanas. Salah satu potensi pemicu konflik adalah praktik politik uang.
"Jabar memang termasuk daerah panas, cukup besar potensi terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan," katanya saat ditemui usai Rapat koordinasi dan sosialisasi penataan Sungai citarum di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (16/1).
Lalu, gangguan di TPS dan rivalitas simpatisan saat kampanye. Namun, ia mengaku sudah melakukan langkah-langkah untuk menangani masalah tersebut.
-
Kenapa Pilkada DIY rawan konflik? Di beberapa daerah, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) rawan terjadi konflik, tak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
-
Bagaimana cara meredam potensi konflik setelah pengumuman hasil Pilpres? 'Ada manfaatnya juga petinggi parpol tidak membuat eskalasi konflik lebih besar. Dan hari ini tidak banyak pernyataan keluar dari elite partai politik yang mengomentari atau membangun opini ketika hari pertama persidangan MK ini,' kata Anto.
-
Siapa yang berhasil mengelola potensi konflik di Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
-
Siapa yang berpotensi menimbulkan konflik di Pilkada Sleman? Umi mengatakan bahwa strategi yang disiapkan antara lain memetakan situasi politik yang berkembang di tengah masyarakat menyusul kemungkinan majunya petahana Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dan wakilnya, Danang Maharsa dengan kendaraan politik yang berbeda.
-
Apa komitmen PKB di Pilgub Jabar? 'Pokoknya prinsipnya PKB siap siapapun yang berkompetisi karena PKB akan menyuguhkan alternatif pilihan untuk publik, sebanyak-banyaknya,' ujar Huda ketika ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/6).
-
Kenapa polisi gencar jaga Kamtibmas menjelang pemilu? 'Pentingnya menjaga ketertiban umum (Kamtibmas) demi kelancaran Pemilu yang damai. Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah salat Isya kemarin,' kata Bagus, Rabu (10/1)
"Daerah mana yang rawan berpotensi ada konflik sudah ada di catatan kami, dari sekarang kita neteralisir itu agar saat nanti kerawanan sudah hilang," ucapnya.
Meski begitu, Ia menyebut, keikutsertaan masyarakat penting dalam bertanggung jawab menjaga keamanan wilayahnya. Jika sudah begitu, maka akan lebih mudah menjaga proses politik.
"Memang ini tahun politik, artinya pilkada jadi bagian fokus kita, saya mengharapkan tahun ini dapat berlangsung dengan aman, harus kita jaga stabilitasnya," terangnya.
"Itu sangat penting karena kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat kala kita bisa mengawal kegiatan politik dengan baik," lanjutnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jawa Tengah menjadi salah satu titik rawan Pilkada 2024, KPU beberkan sejumlah faktornya.
Baca Selengkapnya
Polri sudah melakukan pemetaan terhadap beberapa wilayah yang rawan akan terjadinya gangguan selama proses Pilkada.
Baca Selengkapnya
Kerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca Selengkapnya
Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengungkap potensi kerawanan konflik di daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024.
Baca Selengkapnya
Kapolda Metro Jaya mengatakan, seluruh personel diharapkan siap melaksanakan tugas yang telah diberikan.
Baca Selengkapnya
Kemenko Polhukam melakukan pemetaan untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial tersebut.
Baca Selengkapnya
Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca Selengkapnya
Mendagri Tito kemudian menyinggung ketidak harmonisan antara Gubernur dengan Wali Kota dan Bupati karena unsur politis
Baca Selengkapnya
Rasa fanatik itu harus dicegah dengan edukasi, agar mencegah terjadinya konflik.
Baca Selengkapnya
Listyo meminta jajarannya mengoptimalkan preventif strike agar pelaku teror bisa ditangkap sebelum melancarkan aksinya.
Baca Selengkapnya
Bima Arya menegaskan, stabilitas politik dan keamanan diperlukan agar potensi konflik yang terjadi pasca-pelaksanaan Pilkada dapat diminimalkan.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU, masa tenang Pilkada dimulai pada 24 sampai 26 November 2024.
Baca Selengkapnya