Wiranto sebut tingkat kerukunan menurun akibat penggunaan simbol agama di Pilkada
Merdeka.com - Indeks Kerukunan Beragama di Tanah Air menurun 2,27 persen pada tahun 2017. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) mengatakan, banyak hal yang mempengaruhi Indeks Kerukunan Beragama merosot.
Pertama, penggunaan simbol-simbol agama dalam kontestasi politik. Menurut Wiranto, penggunaan isu agama kerap memicu konflik horizontal.
"Ini karena Pilkada Serentak. Sebelum ada Pilkada Serentak enggak ada gesekan-gesekan. Tapi pada saat Pilkada Serentak, ada kecenderungan dalam kegiatan politik menggunakan agama sebagai simbol-simbol kontestasi," kata Wiranto dalam konfrensi pers 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (25/10).
-
Mengapa penghindaran berita meningkat? Para penulis laporan ini memperkirakan kenaikan angka ini disebabkan oleh berita perang di Ukraina dan Timur Tengah. Saat ini, penghindaran berita berada pada tingkat rekor tertinggi.
-
Apa isi hoaks yang beredar? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Apa isi hoaks tentang Kominfo? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Siapa yang menyebarkan hoaks ini? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Siapa yang menyebarkan informasi hoaks itu? Yayuk memastikan akun Instagram bernama BP2MI dengan centang hijau yang menyebarkan informasi tersebut bukan akun resmi milik BP2MI.
-
Bagaimana Kominfo tangani isu hoaks? Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses atas konten yang teridentifikasi sebagai isu hoaks. Pemutusan akses ditujukan agar konten hoaks tidak tersebar luas dan merugikan masyarakat.
Selain itu, lanjut dia, menurunnya Indeks Kerukunan Beragama diakibatkan penyebaran hoaks. Wiranto menyadari penyebaran hoaks belakangan ini sangat masif.
"Dulu ancaman tradisional kita dari negara lain. Tapi sekarang diganti ancaman baru yang lebih dahsyat, yang tak terlihat, yang massal, yang masif, enggak terlihat tapi menghancurkan betul yaitu hoaks," ujarnya.
Mantan Pangab ini menyebut, sepanjang 2018 ada 324 kasus hate speech atau ujaran kebencian yang ditangani penegak hukum. Dari total tersebut, 152 kasus di antaranya sudah diselesaikan.
Sementara hoaks tercatat sebanyak 53 kasus. 30 Kasus di antaranya sudah dapat diselesaikan.
Berdasarkan hasil survei Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama, Indeks Kerukunan Beragama tahun 2017 hanya berada pada angka 72,2 persen. Angka tersebut menurun dari tahun 2016 yang bertengger pada 75,47 persen. Sementara pada tahun 2015 Indeks Kerukunan Beragama mencapai 75,36 persen.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Situasi panas yang terjadi di ruang publik berpotensi disusupi agenda politik tertentu
Baca SelengkapnyaBerita hoaks didominasi oleh isu kesehatan, pemerintahan, penipuan dan politik di luar pada isu-isu lain
Baca SelengkapnyaPenyelenggaraan Pilkada Serentak tahun ini bisa menjadi tolak ukur praktik demokrasi yang sesuai dengan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaPenyebaran hoaks Pemilu ditemukan paling tinggi di Facebook.
Baca SelengkapnyaWapres Ma'ruf Amin meminta masyarakat berhati-hati, dan selalu menyaring setiap informasi yang diterima saat Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut masih banyak media online yang tidak memiliki dewan redaksi.
Baca SelengkapnyaAgama saat ini lebih sering digunakan sebagai alat politik dan ekonomi.
Baca SelengkapnyaKondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan di era Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaDaftar platform ini paling banyak sebar hoaks terlebih jelang pemilu.
Baca SelengkapnyaSiswa yang sudah memiliki hak pilih diminta untuk menjadi pemilih yang cerdas dalam Pilkada.
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaTKN menilai ada yang mengatur hal ini untuk merusak elektabilitas Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya