Follow
Wiranto Soal Akses Internet Papua: Tunggu Dulu Ini kan Baru Mulai Damai
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memastikan akses internet di Papua dan Papua Barat akan segera normal kembali. Terlebih menurutnya, kondisi terakhir di sana sudah kondusif.
"Bisa (dibuka), dibuka pasti. Pasti dibuka. Saya katakan bahwa kalau sudah damai memang untuk apa kita blocking medsos," tutur Wiranto di Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta Pusat, Minggu (1/9).
Wiranto menyebut, situasi yang aman juga akan mempengaruhi jumlah aparat keamanan di Papua. "Kalau sudah damai untuk apa aparat keamanan ribut-ribut, ramai-ramai di sana? Enggak ada," jelas dia.
-
Apa tugas Kominfo di Papua? Tugas yang diemban Libra dan rekannya sesama bidan maupun tenaga kesehatan di Papua tidak mudah. Kondisi geografis provinsi paling timur Indonesia penuh tantangan. Pemerintah dalam 10 tahun terakhir memang terus membenahi Papua. Namun medan yang berat membuat upaya itu belum bisa menjangkau setiap jengkal tanah Papua.
-
Bagaimana solusi penyelesaian konflik Papua? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
-
Bagaimana cara Menkominfo wujudkan internet yang merata? 'Karena saya perempuan, saya juga akan menambahkan bagaimana internet ramah anak dan pembenahan ruang digital. Kemudian dalam waktu dekat, saya bersama dengan Wakil Menteri akan ke daearh 3T terutama timur Indonesia. Kita akan memerika koneksi internet di sana. Internet harus cepat dan merata. Sebagaimana diketahui, 98 persen koneksi internet merata tapi belum cepat,' jelas dia.
-
Apa yang menjadi masalah akar konflik Papua? Peneliti dari Yayasan Bentala Rakyat, Laksmi Adriani Savitri mengatakan bahwa salah satu akar masalah dari konflik Papua adalah dorongan modernisasi yang dipaksakan.
-
Mengapa kekerasan di Papua meningkat? Sekretaris Gugus Tugas Papua UGM Arie Ruhyanto mengatakan bahwa angka kekerasan di Papua meningkat di tengah gencarnya proses pembangunan oleh pemerintah.
-
Kapan Menkominfo Budi Arie menyatakan situasi ruang digital lebih baik dibanding 2019? Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan situasi ruang digital pasca Pemilu 2024 disebut lebih baik dibandingkan pada 2019.
Hanya saja, lanjutnya, sejumlah pertimbangan masih tetap dilakukan. Termasuk membaca situasi awal pasca-kerusuhan di Papua dan Papua Barat.
"Tunggu dulu ini kan baru mulai damai, mulai aman. Sabar, dari tadi sabar, tenang, kan begitu," kata Wiranto menandaskan.
Reporter: Nanda Perdana Putra
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
3 provinsi yakni, Provinsi Papua, Papua Pegunungan dan provinsi Papua Tengah
Baca Selengkapnya
Kapolres mengaku, aksi penyerangan disertai penembakan itu dilakukan KKB sejak Jumat (19/1) dari segala arah.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menyatakan, secara keseluruhan Papua dalam situasi aman.
Baca Selengkapnya
Kapolri Klaim Perayaan Tahun Baru di Indonesia Berjalan Aman dan Lancar
Baca Selengkapnya
TNI mengungkapkan operasional bandara Bilorai, Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah masih belum normal usai penembakan KKB.
Baca Selengkapnya
Peninjauan PDNS 2 juga telah tuntas dan tengah menunggu validasi dari BSSN untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keamanan data.
Baca Selengkapnya
janjinya tahun depan semester 1. Jangan siap-siap lho, saya catat bener lho," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
Sejumlah persiapan telah dilakukan warga di ujung timur Indonesia
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait pembangunan Papua.
Baca Selengkapnya
Seperti diketahui, teror KKB tak pernah berhenti. Tak hanya menyasar personel Polri dan prajurit TNI yang bertugas. Mereka juga melukai warga sipil.
Baca Selengkapnya
Dalam kajian Percepatan pembangunan Papua tersebut, TNI telah mendapat amanah untuk menjalankan tiga tugas.
Baca Selengkapnya
Pemerintah sudah memetakan tingkat kerawanan Pilkada serentak.
Baca Selengkapnya