Wiranto soal kasus kematian Munir: Saya ketemu pak Teten dulu

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto akan menemui Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Pertemuan itu guna membahas soal dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kematian aktivis HAM, Munir Said Thalib.

"Saya ketemu pak Teten dulu," katanya saat ditemui di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

Saat para wartawan menanya kapan akan bertemu dengan Teten, Wiranto memilih untuk diam. Sebab, dia beralasan sudah ditunggu oleh seseorang.

Orang lain juga bertanya?

"Saya jam 12 ditunggu," katanya seraya masuk kendaraan dinasnya.

Seperti diketahui, sejumlah pihak kembali mendesak Presiden Joko Widodo agar segera membuka dokumen hasil tim pencari fakta (TPF) kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib. Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan Jokowi sudah menginstruksikan Menko Polhukam dan Jaksa Agung untuk menangani persoalan tersebut.

"Sebenarnya sudah waktu itu dalam beberapa kesempatan termasuk dalam rapat kabinet, Presiden kan sudah meminta Pak Wiranto, Jaksa Agung, untuk menyelesaikan beberapa kasus HAM," ucapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/9).

"Kalau enggak salah itu ada enam dibawa Komnas HAM. Sebenarnya harusnya yang memberi keterangan Pak Wiranto," sambung dia.

Untuk diketahui Istri Munir, Suciwati mendesak Jokowi membuka hasil tim pencari fakta kematian suaminya.

"Kalau Presidennya berjanji ya harus ditepati. Sebetulnya itu harapan bukan harapan saya saja tapi harapan banyak orang. Bahwa Munir ada dan berlipat ganda ini bisa lihat itu," kata Suciwati di kantor LBH Jakarta, Kamis (7/9) malam.

Dia menyebut janji menuntaskan kasus Munir merupakan bagian dari Nawacita. Jokowi harus serius merealisasikan janji tersebut.

"Jangan isu HAM hanya jadi alat komunikasi politik untuk meraup suara rakyat saja," tambah dia.

Suciwati menilai jika pemerintah tidak membahas kembali soal kematian Munir dan tidak membuka dokumen TPF maka Jokowi terkesan melindungi pelanggar HAM.

"Melihat bahwa bagian dari orang melindungi penjahat Munir dan pelaku pelanggar HAM yang lainnya," tambah dia.

Suciwati juga mengatakan Majelis Komisi Informasi Publik (KIP) telah mengabulkan permohonan informasi yang diajukan Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan pada 10 Oktober 2016. KIP menyatakan pemerintah wajib mengumumkan hasil TPF kematian Munir kepada publik.

"Sekarang yang penting bagaimana caranya agar pemerintah ini lebih berani mengungkap kebenaran," tandasnya.

(mdk/dan)