Wiranto tegaskan pemerintah tak campuri proses hukum kasus e-KTP
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, pemerintah tidak mencampuri penegakan hukum kasus e-KTP. Ini menanggapi sikap tersangka kasus e-KTP, Setya Novanto yang menghilang saat hendak dijemput Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Dari awal memang kita kan sudah mendengarkan penjelasan presiden bahwa pemerintah, eksekutif, tidak akan mencampuri urusan yudikatif. Pemerintah tidak akan mengintervensi ke masalah-masalah hukum," katanya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/11).
Mantan Ketua Umum Partai Hanura ini menekankan, siapa pun yang terlibat masalah pidana maka harus mematuhi proses hukum yang berlaku.
-
Siapa saja yang wajib patuhi hukum? Menurut Aristoteles hukum tidak hanya memiliki arti kumpulan aturan yang bisa mengikat dan berlaku kepada masyarakat saja. Namun juga berlaku kepada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, namun juga wajib dipatuhi oleh para pejabat negara.
-
Kenapa Kapolda Jateng mengimbau masyarakat Sukolilo untuk patuh hukum? 'Hukum itu mengatur tatanan hubungan kita bersama, Indonesia adalah Negara hukum dan hukum adalah panglima tertinggi yang menjaga ketertiban di wilayah kita,' kata Luthfi dalam keteranganya, dikutip Jumat (21/6).'Tidak boleh seseorang dihukum tanpa melalui proses (Peradilan Pidana), Sehingga siapapun di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, termasuk di Pati, dalam bermasyarakat kita tidak boleh menciptakan hukum sendiri,' tambah dia.
-
Kenapa Ganjar Pranowo soroti penegakan hukum Polri? Chico mengatakan hal ini bisa dilihat dari adanya pencopotan baliho capres-cawapres tertentu.'Terlihat dari kejadian kejadian seperti pemasangan baliho capres cawapres/parpol tertentu yang disinyalir dilakukan oleh aparatnya.
-
Siapa yang diimbau TNI-Polri untuk menjaga keamanan? Mereka mengimbau agar warga berpartisipasi aktif dalam kegiatan siskamling.
-
Kenapa Pangkoopsudnas ingatkan netralitas TNI? Hal yang harus menjadi perhatian meliputi keimanan dan ketakwaan, peningkatan kualitas SDM, kepedulian lingkungan dan alutsista, ketahanan keluarga, lambangja, dan netralitas prajurit dalam Pemilu.
-
Siapa yang meminta masyarakat hati-hati? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat untuk tidak memberikan foto diri beserta KTP secara sembarangan.
"Apa pun akibatnya, resikonya seperti itu," sambungnya.
Wiranto juga mengingatkan, publik jangan menilai pemerintah selalu mencampuri penegakan hukum di Tanah Air. Pemerintah, tegas dia, justru menghormati hukum.
"Tidak ada satu keinginan sedikit pun dari pemerintah untuk mencampuri urusan hukum yang sedang berjalan. Karena itu, kembali lagi bahwa siapa pun harus melakukan langkah-langkah yang orientasinya pada hukum itu," pungkasnya.
Pada Rabu (15/11) malam, KPK hendak melakukan penangkapan terhadap Setya Novanto. Namun, KPK gagal melakukannya karena Setya Novanto tidak berada di kediamannya.
Upaya penangkapan ini diambil setelah Setya Novanto mangkir dari panggilan Penyidik KPK selama empat kali. Tiga kali mangkir sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo dan satu kali mangkir sebagai tersangka korupsi e-KTP. (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengomentari pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal estafet kepemimpinan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca SelengkapnyaKemendagri siap menjalankan putusan MK tersebut sebab bersifat final dan mengikat (final and binding).
Baca SelengkapnyaKejagung menegaskan pengusutan perkara tersebut berdasarkan bukti dan fakta hukum.
Baca SelengkapnyaPlh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin mengingatkan, harus ada kejelasan penegakan hukum di tanah Papua.
Baca SelengkapnyaPihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.
Baca SelengkapnyaHevearita menegaskan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di Pemkot Semarang tetap berjalan dengan baik meski sedang diterpa isu dugaan korupsi.
Baca SelengkapnyaJokowi juga meminta aparat Kejaksaan tidak bermain proyek.
Baca SelengkapnyaMegawati Wanti-Wanti Aparat Jangan Intervensi Rakyat: Jelek-Jelek Saya Pernah Panglima Tertinggi
Baca Selengkapnya