Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wiranto tegaskan pemerintah tak campuri proses hukum kasus e-KTP

Wiranto tegaskan pemerintah tak campuri proses hukum kasus e-KTP Menko Polhukam Wiranto. ©2017 Merdeka.com/Genan

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, pemerintah tidak mencampuri penegakan hukum kasus e-KTP. Ini menanggapi sikap tersangka kasus e-KTP, Setya Novanto yang menghilang saat hendak dijemput Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dari awal memang kita kan sudah mendengarkan penjelasan presiden bahwa pemerintah, eksekutif, tidak akan mencampuri urusan yudikatif. Pemerintah tidak akan mengintervensi ke masalah-masalah hukum," katanya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/11).

Mantan Ketua Umum Partai Hanura ini menekankan, siapa pun yang terlibat masalah pidana maka harus mematuhi proses hukum yang berlaku.

Orang lain juga bertanya?

"Apa pun akibatnya, resikonya seperti itu," sambungnya.

Wiranto juga mengingatkan, publik jangan menilai pemerintah selalu mencampuri penegakan hukum di Tanah Air. Pemerintah, tegas dia, justru menghormati hukum.

"Tidak ada satu keinginan sedikit pun dari pemerintah untuk mencampuri urusan hukum yang sedang berjalan. Karena itu, kembali lagi bahwa siapa pun harus melakukan langkah-langkah yang orientasinya pada hukum itu," pungkasnya.

Pada Rabu (15/11) malam, KPK hendak melakukan penangkapan terhadap Setya Novanto. Namun, KPK gagal melakukannya karena Setya Novanto tidak berada di kediamannya.

Upaya penangkapan ini diambil setelah Setya Novanto mangkir dari panggilan Penyidik KPK selama empat kali. Tiga kali mangkir sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo dan satu kali mangkir sebagai tersangka korupsi e-KTP. (mdk/fik)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Hasto: Kapolri Harusnya Jawab Begitu Banyak Laporan Kader PDIP yang Diintimidasi
Hasto: Kapolri Harusnya Jawab Begitu Banyak Laporan Kader PDIP yang Diintimidasi

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengomentari pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal estafet kepemimpinan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Keras Sentil Jaksa, Polisi & KPK, Minta Tak Lagi Permainkan Hukum!
VIDEO: Jokowi Keras Sentil Jaksa, Polisi & KPK, Minta Tak Lagi Permainkan Hukum!

Presiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.

Baca Selengkapnya
Wamendagri soal Putusan MK Kepala Daerah Tak Netral di Pilkada Bisa Dipidana: Kami Laksanakan
Wamendagri soal Putusan MK Kepala Daerah Tak Netral di Pilkada Bisa Dipidana: Kami Laksanakan

Kemendagri siap menjalankan putusan MK tersebut sebab bersifat final dan mengikat (final and binding).

Baca Selengkapnya
Kejagung Tegaskan Tidak Politisasi Penyidikan Kasus Izin Ekspor Minyak Sawit Mentah
Kejagung Tegaskan Tidak Politisasi Penyidikan Kasus Izin Ekspor Minyak Sawit Mentah

Kejagung menegaskan pengusutan perkara tersebut berdasarkan bukti dan fakta hukum.

Baca Selengkapnya
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai

Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak

Baca Selengkapnya
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penegakan Hukum di Papua Tak Cederai HAM
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penegakan Hukum di Papua Tak Cederai HAM

Ma'ruf Amin mengingatkan, harus ada kejelasan penegakan hukum di tanah Papua.

Baca Selengkapnya
Kejagung: Kalau Ada Jaksa atau Pegawai Kejaksaan Tidak Netral di Pilkada akan Kita Jewer
Kejagung: Kalau Ada Jaksa atau Pegawai Kejaksaan Tidak Netral di Pilkada akan Kita Jewer

Pihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.

Baca Selengkapnya
Wali Kota Semarang Hevearita Muncul Setelah Kantornya Digeledah KPK: Saya Tidak ke Mana-Mana
Wali Kota Semarang Hevearita Muncul Setelah Kantornya Digeledah KPK: Saya Tidak ke Mana-Mana

Hevearita menegaskan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di Pemkot Semarang tetap berjalan dengan baik meski sedang diterpa isu dugaan korupsi.

Baca Selengkapnya
Hari Bhakti Adhyaksa ke-63, Jokowi: Jangan Ada Lagi Aparat Kejaksaan Permainkan Hukum
Hari Bhakti Adhyaksa ke-63, Jokowi: Jangan Ada Lagi Aparat Kejaksaan Permainkan Hukum

Jokowi juga meminta aparat Kejaksaan tidak bermain proyek.

Baca Selengkapnya
Megawati Wanti-Wanti Aparat Jangan Intimidasi Rakyat: Jelek-Jelek Saya Pernah Panglima Tertinggi
Megawati Wanti-Wanti Aparat Jangan Intimidasi Rakyat: Jelek-Jelek Saya Pernah Panglima Tertinggi

Megawati Wanti-Wanti Aparat Jangan Intervensi Rakyat: Jelek-Jelek Saya Pernah Panglima Tertinggi

Baca Selengkapnya