Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wiranto Tegaskan Tak Ada Jalan untuk Referendum Papua dan Papua Barat

Wiranto Tegaskan Tak Ada Jalan untuk Referendum Papua dan Papua Barat Konser Masyarakat Papua di CFD. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Menko Polhukam Wiranto menegaskan, tak ada ruang lagi bagi Papua dan Papua Barat untuk jajak pendapat atau referendum. Belakangan, isu ini kembali disuarakan oleh aktivis kemerdekaan Papua.

Wiranto menjelaskan alasannya. Referendum hanya untuk wilayah yang bukan bagian dari pemerintahan sebuah negara. Sedangkan Papua dan Papua Barat sudah masuk bagian dari pemerintahan Indonesia. Lalu dia mengambil contoh Timor Timur saat menggelar referendum dan berakhir memerdekakan diri dari Indonesia. Timor Leste adalah bagian dari penjajahan Portugis. Sedangkan Indonesia, dulu adalah Hindia Belanda.

"Kalau bicara referendum, maka sebenarnya hukum internasional sudah tak ada lagi tempat untuk Papua, Papua Barat kita suarakan referendum. Sebab dalam hukum internasional, referendum itu bukan untuk wilayah yang sudah merdeka. Tapi wilayah yang non governing territory, seperti misal Timor Timur dulu. Itu merupakan provinsi seberang lautan dari Portugis di PBB. Bukan wilayah Indonesia," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Selasa (3/9).

Wiranto melanjutkan, berdasarkan piagam PBB, Papua dan Papua Barat sudah sah sebagai wilayah NKRI. Dia menegaskan, keputusan PBB itu tidak bisa ditinjau kembali atau diganti.

"Sehingga jalan untuk ke sana (referendum) sebenarnya tidak ada lagi," tegas Wiranto.

Dia menepis isu dari aktivis Papua Benny Wenda yang menyebut hak-hak masyarakat Papua dikebiri. Menurutnya itu tak benar. Pemerintah mengklaim sudah memberikan perhatian khusus pada Papua. Salah satunya dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Otsus Papua.

Payung hukum itu untuk menjamin pemenuhan hak dasar bagi masyarakat Papua. Pemerintah daerah menjadi penanggungjawab.

"Tak ada seperti berita yang disampaikan Benny Wenda di luar negeri. Bahwa Indonesia itu mengebiri hak-hak rakyat Papua, Papua Barat, setiap hari ada pembunuhan, setiap hari ada pelanggaran HAM, tak ada pembangunan di sana, di anak tirikan, itu semua tak benar. Jangan terkecoh dengan hal ini," ucapnya.

Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran
300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran

300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran

Baca Selengkapnya
PDIP Meradang Masa Jabatan Ketum Parpol Digugat Lagi: Salah Makan Obat
PDIP Meradang Masa Jabatan Ketum Parpol Digugat Lagi: Salah Makan Obat

Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto menegaskan gugatan masa jabatan ketua umum parpol salah alamat. Alasannya, partai punya kemandirian untuk membuat aturan di inte

Baca Selengkapnya
Rekapitulasi Pemilihan DPRD Belum Rampung, Bawaslu Ingatkan KPU Hasil Pemilu 2024 di Papua Belum Bisa Disahkan
Rekapitulasi Pemilihan DPRD Belum Rampung, Bawaslu Ingatkan KPU Hasil Pemilu 2024 di Papua Belum Bisa Disahkan

Bawaslu Papua mencatat hasil pemilihan anggota legislatif untuk tingkat provinsi Papua pada Pemilu 2024 belum rampung.

Baca Selengkapnya
Jokowi Akui Tak Akan Kampanye, Ganjar: Sangat Hormat, Apalagi Semua Netral
Jokowi Akui Tak Akan Kampanye, Ganjar: Sangat Hormat, Apalagi Semua Netral

Terlebih, kata Ganjar, semua pihak juga ikut netral dalam menghadapi pemilu serentak 2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Prabowo Bahas Masalah Papua Keluarkan Kuda-Kuda Silat: Tak Semudah itu Pak Anies
VIDEO: Prabowo Bahas Masalah Papua Keluarkan Kuda-Kuda Silat: Tak Semudah itu Pak Anies

Capres Prabowo Subianto setuju permasalahan Papua bisa diselesaikan dengan mengedepankan dialog.

Baca Selengkapnya
Jokowi Masih Tunggu Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 oleh KPU
Jokowi Masih Tunggu Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 oleh KPU

kowi masih menunggu Komisi Pemilihan Umum menyelesaikan rekapitulasi.

Baca Selengkapnya
Debat Capres soal Papua, Prabowo Bilang: Tidak Sesederhana itu Pak Anies
Debat Capres soal Papua, Prabowo Bilang: Tidak Sesederhana itu Pak Anies

Hal itu dikatakan Prabowo menjawab pertanyaan panelis terkait strategi yang disiapkan untuk menyelesaikan masalah HAM di Papua

Baca Selengkapnya
Redam Konflik Papua, Kasad Tak akan Gunakan Pendekatan Tempur
Redam Konflik Papua, Kasad Tak akan Gunakan Pendekatan Tempur

Konflik di Papua terjadi karena perbedaan paham yang menyulut untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Baca Selengkapnya
MRP Minta Jokowi agar Kepala Daerah di Papua Dijabat Orang Asli Papua
MRP Minta Jokowi agar Kepala Daerah di Papua Dijabat Orang Asli Papua

MRP meminta kepada Presiden Jokowi kepala daerah pada Pilkada 2024 diisi oleh orang-orang asli Papua.

Baca Selengkapnya
Benny Wenda Keok, Indonesia ‘Menang’ di KTT MSG
Benny Wenda Keok, Indonesia ‘Menang’ di KTT MSG

Keputusan ini menunjukkan bahwa negara-negara Melanesia dan Pasifik mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua dan menolak upaya separatisme yang dipimpin Benny

Baca Selengkapnya
Gibran: Papua Tidak Boleh Ditinggal, Harus Terus Dibangun
Gibran: Papua Tidak Boleh Ditinggal, Harus Terus Dibangun

Gibran mengatakan pembangunan Indonesia ke depannya tidak boleh lagi Jawa sentris.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jawaban Jokowi Soal Ikut Kampanye Akbar 10 Februari, Singgung Lagi Aturan Presiden Bisa Kampanye
VIDEO: Jawaban Jokowi Soal Ikut Kampanye Akbar 10 Februari, Singgung Lagi Aturan Presiden Bisa Kampanye

Presiden Jokowi menegaskan tidak akan ikut berkampanye pada 10 Februari nanti

Baca Selengkapnya