Wiranto Tegaskan Tak Ada Jalan untuk Referendum Papua dan Papua Barat
Merdeka.com - Menko Polhukam Wiranto menegaskan, tak ada ruang lagi bagi Papua dan Papua Barat untuk jajak pendapat atau referendum. Belakangan, isu ini kembali disuarakan oleh aktivis kemerdekaan Papua.
Wiranto menjelaskan alasannya. Referendum hanya untuk wilayah yang bukan bagian dari pemerintahan sebuah negara. Sedangkan Papua dan Papua Barat sudah masuk bagian dari pemerintahan Indonesia. Lalu dia mengambil contoh Timor Timur saat menggelar referendum dan berakhir memerdekakan diri dari Indonesia. Timor Leste adalah bagian dari penjajahan Portugis. Sedangkan Indonesia, dulu adalah Hindia Belanda.
"Kalau bicara referendum, maka sebenarnya hukum internasional sudah tak ada lagi tempat untuk Papua, Papua Barat kita suarakan referendum. Sebab dalam hukum internasional, referendum itu bukan untuk wilayah yang sudah merdeka. Tapi wilayah yang non governing territory, seperti misal Timor Timur dulu. Itu merupakan provinsi seberang lautan dari Portugis di PBB. Bukan wilayah Indonesia," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Selasa (3/9).
-
Apa yang menjadi masalah akar konflik Papua? Peneliti dari Yayasan Bentala Rakyat, Laksmi Adriani Savitri mengatakan bahwa salah satu akar masalah dari konflik Papua adalah dorongan modernisasi yang dipaksakan.
-
Siapa yang terlibat dalam konflik Papua? Gerakan Papua Merdeka semakin terorganisir melalui budaya, sosial, politik luar negeri, senjata, bahkan berhasil menarik perhatian aktivis NGO.
-
Bagaimana solusi penyelesaian konflik Papua? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
-
Siapa yang membuat pernyataan tentang Indonesia? Tidak ada pembahasan terkait PM Singapura sebut Indonesia sebagai negara yang tidak akan maju karena gila agama.
-
Apa yang dibawa KPU Papua? Ada 22 orang penumpang yang dibawa dan pesawat tadi telah berangkat pukul 22.11 WIT ke Jakarta dengan transit di Makassar.
-
Mengapa kekerasan di Papua meningkat? Sekretaris Gugus Tugas Papua UGM Arie Ruhyanto mengatakan bahwa angka kekerasan di Papua meningkat di tengah gencarnya proses pembangunan oleh pemerintah.
Wiranto melanjutkan, berdasarkan piagam PBB, Papua dan Papua Barat sudah sah sebagai wilayah NKRI. Dia menegaskan, keputusan PBB itu tidak bisa ditinjau kembali atau diganti.
"Sehingga jalan untuk ke sana (referendum) sebenarnya tidak ada lagi," tegas Wiranto.
Dia menepis isu dari aktivis Papua Benny Wenda yang menyebut hak-hak masyarakat Papua dikebiri. Menurutnya itu tak benar. Pemerintah mengklaim sudah memberikan perhatian khusus pada Papua. Salah satunya dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Otsus Papua.
Payung hukum itu untuk menjamin pemenuhan hak dasar bagi masyarakat Papua. Pemerintah daerah menjadi penanggungjawab.
"Tak ada seperti berita yang disampaikan Benny Wenda di luar negeri. Bahwa Indonesia itu mengebiri hak-hak rakyat Papua, Papua Barat, setiap hari ada pembunuhan, setiap hari ada pelanggaran HAM, tak ada pembangunan di sana, di anak tirikan, itu semua tak benar. Jangan terkecoh dengan hal ini," ucapnya.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Bambang Wuryanto menegaskan gugatan masa jabatan ketua umum parpol salah alamat. Alasannya, partai punya kemandirian untuk membuat aturan di inte
Baca SelengkapnyaBawaslu Papua mencatat hasil pemilihan anggota legislatif untuk tingkat provinsi Papua pada Pemilu 2024 belum rampung.
Baca SelengkapnyaTerlebih, kata Ganjar, semua pihak juga ikut netral dalam menghadapi pemilu serentak 2024.
Baca SelengkapnyaCapres Prabowo Subianto setuju permasalahan Papua bisa diselesaikan dengan mengedepankan dialog.
Baca Selengkapnyakowi masih menunggu Komisi Pemilihan Umum menyelesaikan rekapitulasi.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Prabowo menjawab pertanyaan panelis terkait strategi yang disiapkan untuk menyelesaikan masalah HAM di Papua
Baca SelengkapnyaKonflik di Papua terjadi karena perbedaan paham yang menyulut untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Baca SelengkapnyaMRP meminta kepada Presiden Jokowi kepala daerah pada Pilkada 2024 diisi oleh orang-orang asli Papua.
Baca SelengkapnyaKeputusan ini menunjukkan bahwa negara-negara Melanesia dan Pasifik mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua dan menolak upaya separatisme yang dipimpin Benny
Baca SelengkapnyaGibran mengatakan pembangunan Indonesia ke depannya tidak boleh lagi Jawa sentris.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menegaskan tidak akan ikut berkampanye pada 10 Februari nanti
Baca Selengkapnya