Wiranto Tutup Ruang Dialog untuk Referendum Papua dan Larang Bendera Bintang Kejora
Merdeka.com - Menko Polhukam Wiranto mengatakan, pemerintah membuka diri untuk berdialog dengan siapapun terkait konflik Papua. Wiranto mengakui, dialog sangat dibutuhkan untuk sekarang ini.
"Dialog itu penting, dialog itu memang dibutuhkan. Tapi dialog yang konstruktif," ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Selasa (3/9).
Namun pemerintah memberi catatan. Tidak akan membuka ruang dialog jika berkaitan dengan referendum.
-
Siapa yang membuat pernyataan tentang Indonesia? Tidak ada pembahasan terkait PM Singapura sebut Indonesia sebagai negara yang tidak akan maju karena gila agama.
-
Bagaimana Prabowo menanggapi? 'Itu hak politik,' kata Prabowo usai menghadiri acara bertajuk 'Trimegah Political and Economic Outlook 2024' di Grand Ballroom, The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Rabu (31/1).
-
Siapa yang menjadi juru bicara Indonesia di PBB? Untuk memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi, Presiden Soekarno meminta LN Palar untuk menjadi juru bicara Indonesia di pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa kesepakatan Prabowo dengan KWI? 'Intinya semuanya adalah kesatuan dan di situ di bawah judul kesatuan itu ada sekian banyak hal, yaitu pemilu yang jujur, dikatakan oleh Bapak Prabowo sendiri, damai, adil, dan sebagainya,' kata Uskup Agung Jakarta Kardinal Suharyo dikutip Antara.
-
Apa yang dibahas BP2MI dengan Menkopolhukam? 'Kami bicara dengan Pak Menko terkait praktik perdagangan orang dalam konteksnya pekerja migran Indonesia,' kata Benny.
"Kita sedang menutup pintu dialog referendum. Enggak ada. Dialog untuk merdeka, jangan," jelas Wiranto.
Pemerintah juga berjanji untuk menindak tegas aksi pengibaran bendera bintang kejora. Menurutnya itu adalah ilegal.
"Bendera bintang kejora, bintang apa lagi nanti itu, itu pasti ilegal. Makanya tidak boleh dikibarkan sebagai bendera kebangsaan," ucapnya.
Dia kembali menegaskan, dialog hanya untuk menata kemajuan Papua ke depan. Termasuk perbaikan yang harus dilakukan.
"Dialog untuk memperbaiki hal-hal yang kira-kira perlu diperbaiki tentang bagaimana kehidupan di Papua-Papua Barat, itu perlu," tutupnya.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia menyebut, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara soal pencopotan baliho Ganjar dan bendera PDIP di lokasi kunjungan kerja Bali
Baca SelengkapnyaSudah ada aturan yang mengatur terkait Presiden boleh berkampanye atau tidak.
Baca SelengkapnyaKeputusan ini menunjukkan bahwa negara-negara Melanesia dan Pasifik mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua dan menolak upaya separatisme yang dipimpin Benny
Baca SelengkapnyaTerlebih, kata Ganjar, semua pihak juga ikut netral dalam menghadapi pemilu serentak 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Menko Polhukam Mahfud MD, Indonesia berhak mengusir mereka
Baca SelengkapnyaKonflik di Papua terjadi karena perbedaan paham yang menyulut untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Baca SelengkapnyaHasil Rakernas ke-V PDIP akan memutuskan sikap oposisi atau mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaPrabowo meminta kepada pihak-pihak yang tidak mau diajak kerja sama untuk tidak mengganggu.
Baca SelengkapnyaPDIP akan memberikan dukungan kebijakan politik negara yang sesuai dengan perintah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaSaat itu dibahas sekitar 496 Daftar Inventaris Masalah (DIM) dengan beberapa bagian.
Baca Selengkapnya