WNI diculik lagi, MPR pertanyakan efektivitas diplomasi pemerintah
Merdeka.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai diplomasi pemerintah Indonesia belum efektif terhadap negara tetangga. Pernyataan ini menyikapi kasus penculikan WNI yang kembali terjadi di wilayah Kinabatangan, Sabah, Malaysia, berdekatan dengan wilayah perbatasan laut Filipina pada Rabu (3/8) lalu.
"Lagi-lagi itu di mana letak efektivitas dan wibawa dari diplomasi Indonesia," kata Hidayat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/8).
Terlebih lagi, tiga negara yakni Indonesia, Malaysia dan Filipina telah sepakat menjalankan patroli bersama. Dia heran mengapa hingga saat ini patroli itu belum berjalan.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Di mana WNI dievakuasi ke? Pagi ini, saya menerima laporan bahwa mereka telah sampai di Suriah, melalui Damaskus dengan selamat.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Siapa yang menyerukan WNI untuk mengikuti prosedur? Oleh karena itu, saya menyerukan kepada semua yang ingin bekerja di Kamboja untuk mengikuti prosedur penempatan PMI yang telah ditetapkan.
-
Siapa yang ditugaskan Jokowi untuk membujuk Megawati? 'Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik untuk 21 tahun ke depan,' sebutnya.
"Kalau sudah disepakati kesepakatan tapi enggak berjalan lalu jadi korban lagi sangat selayaknya pemerintah Indonesia lakukan lobi efektif," ujarnya.
Jika patroli dan diplomasi sejauh ini tidak membuahkan hasil, Hidayat menyarankan presiden Jokowi untuk turun tangan sebelum kian banyak WNI yang tersandera dan diculik oleh kelompok ekstremis.
"Kalau jalur menteri enggak mempan ya tinggal lewat kepala negara. Kesepakatan harus dilaksanakan. Kawasan itu enggak bertuan. Kalau dibiarkan mereka semakin nyaman lakukan kejahatan," tegas Hidayat.
Sebelumnya diketahui, seorang WNI kembali diculik di perairan perbatasan Malaysia-Filipina. Kali ini yang mengalaminya adalah Harman Mangga (30), kapten kapal ikan yang sedang berlayar di Perairan Kinabatangan. Penculik menuntut tebusan 10 ribu Ringgit Malaysia (setara Rp 32,4 juta) untuk pembebasan Harman.
Dari informasi polisi Kota Kinabalu, Malaysia, Harman sedang berada di kapal bersama dua anak buahnya ketika sebuah kapal cepat berisi sekelompok pria merapat. Mereka hanya membawa Haman, sementara dua anak buahnya dibiarkan tetap di atas kapal setelah ditawan dua hari. Penculikan ini terjadi 3 Agustus lalu, namun awak kapal tersebut baru bisa melapor dua hari sesudahnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hingga akhir November 2023, tercatat 1.084 warga Rohingya yang mendarat di Aceh menggunakan 6 kapal kayu.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO.
Baca Selengkapnya"Saya sampaikan bahwa sementara, sementara kita tampung, sementara," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, konflik panjang antara Israel dan Palestina ini mesti segera diselesaikan.
Baca SelengkapnyaPDIP meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons
Baca SelengkapnyaKemenlu juga memperkuat infrastruktur hukum, IT, dan SDM di kantor-kantor perwakilan.
Baca SelengkapnyaJumlah minoritas Muslim Myanmar yang tiba di Aceh mengalami peningkatan.
Baca SelengkapnyaPernyataan Megawati tersebut digaungkan berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Efriza menilai sulit jika Jokowi ingin mengambil alih PDIP.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan keselamatan dan perlindungan WNI harus diprioritaskan.
Baca SelengkapnyaPengungsi Rohingya terus berdatangan ke Indonesia menuai pro dan kontra
Baca SelengkapnyaPanel Barus menyebut PDIP tengah memainkan taktik bambu
Baca SelengkapnyaKomisi I DPR dari fraksi PDIP Utut Adianto mengatakan Presiden Jokowi lebih mendengar relawan Projo dibandingkan Gubernur Lemhannas
Baca Selengkapnya