YARA akan kawal perjanjian damai antara Din Minimi dan Sutiyoso
Merdeka.com - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) memberikan apresiasi atas kembalinya Nurdin Ismail alias Din Minimi ke tengah-tengah masyarakat yang dijemput oleh Kepala BIN, Sutiyoso. Pihaknya juga akan melakukan pengawalan terhadap kesepakatan ini.
YARA selama ini merupakan satu-satunya lembaga advokat yang selalu mengadvokasi dan menjadi kuasa hukum Din Minimi. Melalui YARA ini juga Din Minimi sering menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.
Direktur YARA, Safaruddin mengatakan hal yang paling utama dilakukan saat ini adalah pemberian amnesti atau pengampunan untuk seluruh anggota Din Minimi. Baik yang sudah ditangkap maupun yang turun gunung bersama Din Minimi.
-
Siapa pemimpin pemberontakan DI/TII di Aceh? Sosok Teungku Muhammad Daud Beureueh, Gubernur Militer yang Jadi Pemimpin Pemberontakan DI/TII di Aceh
-
Siapa yang dianiaya? Yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah, kenapa Devianus Kagoya dianiaya oleh atau tindak kekerasan dilakukan kepada dirinya adalah bahwa Devianus Kogoya itu tertangkap pasca patroli aparat keamanan TNI - Polri.
-
Siapa yang dituntut? Seorang pria Inggris dihukum hampir 20 tahun penjara karena menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah foto asli anak-anak menjadi gambar pelecehan seksual yang menjijikkan.
-
Kenapa Anies-Cak Imin keberatan? Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Rusman Sudarsono membacakan keberatan saksi pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin atas hasil rekapitulasi suara di Bengkulu. Dia mengatakan, saksi Anies-Cak Imin mengaku keberatan karena ada dugaan pejabat memenangkan pasangan tertentu melalui program pemerintah.
-
Kenapa operasi militer di Aceh dimulai? Operasi ini mulai dilakukan setelah ultimatum selama dua minggu agar GAM menerima otonomi khusus untuk Aceh di bawah NKRI.
-
Apa nama timnas Anies-Cak Imin? Pasangan bakal capres dan bakal cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) resmi mengumumkan tim nasional (timnas) pemenangan pada Pilpres 2024 mendatang.
"Pemberian amnesti kepada seluruh anggota Din Minimi termasuk yang sudah divonis hukuman dan yang sedang dalam proses hukum sebagai bentuk penyelesaian reintegrasi kembali proses reintegrasi yang belum selesai," kata Safaruddin, Selasa (29/12) di Banda Aceh.
Selain itu, dia juga menyebutkan penting untuk segera Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk pembentukan Komisi Bersama Penyelesaian Klaim. Presiden harus segera membentuk komisi klaim tersebut dengan Keputusan Presiden (Kepres).
"Supaya prosesnya tidak memakan waktu yang lama agar para korban konflik dapat segera mendapatkan ganti rugi harta bendanya yang hilang/musnah pada saat konflik," imbuhnya.
Lanjutnya, termasuk memberikan kompensasi bagi keluarga anggota Keluarga Din Minimi yang sudah meninggal dan menjamin kehidupan keluarganya dan anak yatim.
"Kami mengharapkan agar kesepakatan tersebut serius untuk dilaksanakan dan Din Minimi juga bertanggung jawab akan hal tersebut khususnya terhadap anggota dan keluarga anggotanya," imbuhnya.
Katanya, pemerintah harus melihat lahirnya perlawanan Din Minimi cs karena ketidakadilan yang mereka dapatkan. Sehingga harus mengangkat senjata kembali untuk mendapatkan keadilan tersebut.
"Jangan sampai hal ini terulang kembali, YARA akan mengawal proses reintegrasi ini sampai benar tuntas dan seluruh masyarakat Aceh dapat menikmati perdamaian," tutupnya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jangan selalu menyematkan produk orde baru ke TNI. Karena TNI terbuka, dan tak menutupi segala kasus yang terjadi.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Yudo Margono menegaskan proses peradilan dugaan korupsi penerimaan suap melibatkan KaBasarnas Marsdya Henri Alfiandi, dilaksanakan terbuka.
Baca SelengkapnyaPilot Susi Air, Kapten Philips Mertens, sudah disandera KKB sejak Februari 2023 silam.
Baca SelengkapnyaGubernur Suryo melobi penjajah agar tak sewenang-wenang pada rakyat Jawa Timur. Perjuangannya mengharukan.
Baca SelengkapnyaIa terlibat dalam perlawanan kebijakan pemerintah lalu bergabung dengan PRRI.
Baca SelengkapnyaMajelis hakim panel memberikan waktu 14 hari kepada pemohon untuk menyempurnakan permohonannya.
Baca SelengkapnyaHenri ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik PUSPOM TNI sebagai pihak yang berhak menetapkan status tersangka terhadap anggota TNI aktif.
Baca SelengkapnyaEra kolonialisme Jepang, sosok birokrat yang satu ini menduduki jabatan sebagai Gubernur residen Sumatra Barat.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas Komunikasi dan Informatikan Konawe Selatan, Anas Masud mengungkapkan alasan melayangkan somasi kepada Supriyani.
Baca SelengkapnyaSelama adanya pengumpulan dana untuk kebutuhan SYL, Kasdi mengatakan situasi kerja di Kementan menjadi tidak kondusif.
Baca Selengkapnya