Yasonna Nilai Pelaporan Wali Kota Tangerang Sebagai Uji Kebenaran
Merdeka.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) melaporkan Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah ke polisi. Kemenkum HAM melaporkan Arief atas dugaan penguasaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengatakan, jika pelaporan Arief ke polisi sebagai bagian dari menguji kebenaran. Dari pelaporan itu disebut bahwa benar atau salahnya akan ditentukan lewat proses hukum.
"Saya bilang ke staf saya. Kita uji saja. Kalau mereka (Wali Kota Tangerang) yang benar ya kita yang salah. Tapi kalau kita yang benar, ya kita lihat saja. Kan itu tanah kita, tanah kementerian," katanya di Komplek Kepatihan DIY, Rabu (17/7).
-
Mengapa Wali Kota Tarakan menekankan pengelolaan sampah? Dalam arahannya, Wali Kota menyampaikan beberapa poin penting terkait pengelolaan sampah demi kenyamanan dan keindahan kota Tarakan melalui program TPS3R.
-
Bagaimana Pemkab Sleman atasi masalah sampah? Pemkab Sleman menetapkan beberapa kebijakan dalam pengelolaan sampah rumah tangga agar semakin dapat terkelola dengan baik.
-
Kenapa Pemkab Sleman harus atasi masalah sampah? Permasalahan yang sering muncul, biasanya sulitnya mencari lokasi untuk tempat pengolahan atau pembuangan akhir sampah (TPA), kapasitas TPA, sampai munculnya penolakan masyarakat sekitar TPA akibat dampak yang ditimbulkan, seperti bau tidak sedap, dan pencemaran lingkungan.
-
Apa yang digaungkan oleh pemerintah Kota Pasuruan untuk membuat kota lebih bersih? Salah satu upaya pemerintah kota Pasuruan dalam mengatasi permasalahan lingkungan adalah dengan meningkatkan keterlibatan peran serta masyarakat dalam program Pasuruan Resik yang selalu digaungkan demi terwujudnya Pasuruan Kota Madinah.
-
Bagaimana Anies ingin menuntaskan kasus Kanjuruhan dan KM 50? 'Kami sampaikan bahwa ada empat hal yang harus terpenuhi baik di peristiwa Kanjuruhan maupun di KM 50,' kata Anies di Pekanbaru, Riau, Rabu (13/12).Pertama perlunya menghadirkan keadilan. Proses penegakan hukum harus berujung kepada rasa keadilan. 'Satu, adalah tentang melahirkan rasa keadilan. Jadi proses penegakan hukum yang benar-benar berujung pada rasa keadilan,' kata Anies.
-
Kenapa warga menggugat Waskita Karya? Mereka menyatakan penolakan terhadap pembangunan tersebut.
Politisi PDIP ini mengungkapkan, lewat pembuktian di jalur hukum, diharapkan tak ada lagi arogansi dari Wali Kota Tangerang. Yasonna menuding pemutusan listrik dan layanan sampah kepada Kantor Kemenkumham di Tangerang sebagai bentuk arogansi.
"Melupakan tugasnya sebagai pelayanan publik. Kan menyetop lampu, lampu jalan itu sudah dibayar sama rakyat. Kantor kami sudah membayar lampu jalan. Bill-nya kan ada. Itu disetop sama sampah dibiarin numpuk di situ. Ini kan tugas dan tanggung jawab kepala daerah, Wali Kota kan. Dia menghilangkan hak publik yang gak ada urusannya dengan kita," tegasnya.
Yasonna pun menyinggung jika ada permasalahan hukum yang akan dihadapi oleh Walikota Tangerang. Diantaranya adalah menggunakan anggaran untuk membangun di tanah yang tak sah kepemilikannya.
"Dari segi anggaran juga membangun, melakukan (pembangunan dengan) anggaran di atas tanah yang tidak sah kepemilikannya itu juga bermasalah secara hukum. Jadi udahlah, nanti ada prosesnya itu," pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Yasonna mengaku sempat bertemu empat mata dengan Jokowi sebelum dicopot sebagai Menteri Hukum dan HAM.
Baca SelengkapnyaSalah satunya Menkumkam Yasonna Laoly yang digantikan oleh Supratman Andi Atgas, politisi Partai Gerindra.
Baca SelengkapnyaMuhamad Riki Setiawan, koordinator Tim Tampung Demokrasi Kabupaten Serang mengatakan pelaporan tersebut terkait netralitas pejabat.
Baca Selengkapnya"Membantu masyarakat yang mengalami kerugian dari tindakan notaris yang tidak profesional," kata Yasonna
Baca SelengkapnyaYasonna merupakan menteri dari partai PDIP. Dia digantikan oleh Supratman Andi Atgas dari partai Gerindra.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Yasonna menanggapi rapor merah yang diberikan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo terhadap penegakan hukum dan HAM di era Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Selasa, 21 November 2023.
Baca SelengkapnyaHal itu diungkap Yasonna saat menjadi inspektur di Upacara Hari Pengayoman pada Senin (19/8).
Baca SelengkapnyaSupratman ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca SelengkapnyaMantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengingatkan semua keputusan ada di tangan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Baca SelengkapnyaAiman menggugat Polda Metro Jaya terkait penyitaan handphone hingga data pribadi elektronik yang masih berstatus saksi.
Baca Selengkapnya