Yasonna: Presiden pesan undang-undang tak boleh pesanan sponsor

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan, Presiden Joko Widodo alias Jokowi memberikan arahan khusus soal pembahasan Undang-Undang ini. Jokowi meminta undang-undang harus kepentingan rakyat dan bukan pesanan.

"Presiden berikan arahan bahwa yang penting kualitas bukan kuantitas. Presiden juga berikan arahan supaya Undang-Undang harus betul-betul demi kesejahteraan rakyat, demi kepentingan negara. Tidak boleh pesanan sponsor," kata Yasonna di Istana, Jakarta, Kamis (21/1).

Menurut Yasonna, Jokowi mengharapkan agar Kementerian Hukum dan HAM menjadi leading sektor dalam perundang-undangan. Artinya, seluruh rancangan undang-undang pemerintah harus satu pintu.

"Tidak boleh lagi disusupkan, kementerian masukkan langsung ke DPR misalnya karena tidak berhasil kita sinkronisasi ke pemerintah. Ini betul-betul kita mau menjaga konteks RUU kita ke depan," jelas Yasonna.

Pembahasan RUU prioritas 2016 sudah dibahas antara pemerintah dan DPR. Kata Yasonna, 12 RUU usulan pemerintah, 23 usulan dari DPR dan sisanya usulan dari keduanya.

"DPR ajukan 23 RUU, ada yang masih dalam pembicaraan kita beberapa kerjasama antara DPR dan pemerintah yang belum kita putuskan. Nanti barangkali finalnya akan kita putuskan bersama baleg," tandasnya. (mdk/ang)