Yasonna sebut dirinya yang rekomendasi grasi Antasari ke Jokowi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengabulkan grasi diajukan terpidana kasus pembunuhan, Antasari Azhar. Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly mendukung keputusan tersebut.

"Sepenuhnya (pengabulan grasi) itu kewenangan Presiden. Saya sendiri merekomendasi gitu," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/1).

Yasonna mengatakan, dasar pertimbangan presiden sebelum mengabulkan grasi itu sudah benar. Namun demikian, politisi PDI Perjuangan ini belum mau menyampaikan apa saja dasar pertimbangan dimaksud.

"Seperti yang pernah saya bilang, sebetulnya ada sesuatu mengenai kasus beliau. Jadi intinya itu hak konstitusional Presiden. Siapa pun bisa diberi grasi oleh Presiden," tambah Yasonna.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengabulkan grasi Antasari melalui Keputusan Presiden (Keppres). Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, Keppres itu sudah diteken dan dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 23 Januari 2017 lalu.

"Alasan (pengabulan grasi) salah satunya adalah karena adanya pertimbangan Mahkamah Agung yang disampaikan kepada Presiden," ujar Johan melalui pesan singkat.

Johan menuturkan, di dalam Keppres tersebut, ditegaskan bahwa hukuman terhadap Antasari berkurang sebanyak tahun. "Keppres itu isinya mengurangi hukuman Antasari sebanyak 6 tahun," jelasnya.

Pada tahun 2010, Antasari Azhar divonis 18 tahun penjara atas pembunuhan bos PT Putra Rajawali Bantaran, Nasrudin Zulkarnain. Antasari sudah menjalani hukuman penjara selama enam tahun, terhitung sejak 2010 hingga 2016. Dengan adanya grasi tersebut, total masa pidana yang sudah dijalani ialah 12 tahun.