Follow
Yasonna sebut SK kepengurusan Agung belum terbit, masih kurang data
Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Menurut dia, masih ada kekurangan data yang mesti dilengkapi oleh Agung Laksono cs.
"Sampai sekarang belum ada. Ada kekurangan akta, tadi saya sudah minta dikirimkan. Belum keluarkan informasi," kata Yasonna di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (20/3).
Dia tak menjelaskan secara rinci apa saja kekurangan tersebut. Namun menurut dia, ada sejumlah kesalahan dalam akta itu yang membuat Yasonna belum keluarkan SK.
-
Kenapa Golkar harus konsolidasi? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,“ katanya.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Apa pesan para ketua dewan kepada pengurus Golkar? “Jangan ada lagi konflik internal yang justru kontraproduktif dengan cita-cita Partai Golkar, mengembalikan kemenangan seperti Pemilu 2004,“ ujar Lodewijk.
"Ada lah yang kita inginkan. Di dalam aktanya ada sedikit kesalahan," terang dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Waktu perbaikan administrasi ini sesuai dengan tahapan Pilkada.
Baca Selengkapnya
Pelapor diminta hakim MK memperbaiki laporan karena terdapat beberapa legal standing dan salah ketik.
Baca Selengkapnya
Adi sempat menyinggung beberapa berkas tersebut juga ada yang berkaitan dengan pendidikan terkait atau berkas LHKPN.
Baca Selengkapnya
Jimly kemudian menjelaskan, dokumen yang beredar memang dokumen awal yang belum ditandatangani, dan memiliki banyak kesalahan dalam administrasi
Baca Selengkapnya
Wahyu menjelaskan, kurang lengkapnya syarat administratif pencalonan umumnya ada pada urusan persuratan
Baca Selengkapnya
Kritik dilayangkan tidak lepas dari langkah KPUD Labura yang membuka kembali pendaftaran calon kepala daerah.
Baca Selengkapnya
KPU klaim dokumen yang menjadi dasar Partai Golkar mendalilkan selisih suara dapil Tanjung Pinang 4 tidak valid
Baca Selengkapnya
Dokumen pendaftaran yang paling banyak belum memenuhi syarat adalah milik Andika Perkasa-Hendrar Prihadi yang diusung PDIP.
Baca Selengkapnya
Dharma menegaskan, semua syarat yang dikumpulkan untuk maju sebagai pasangan calon perseorangan dipastikan didapat dari para relawan secara sukarela.
Baca Selengkapnya
Anggota tim Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo memberkan penyebab ratusan Cakada itu belum lengkap.
Baca Selengkapnya
Padahal, RUU Masyarakat Adat sudah dibahas selama 15 tahun terakhir
Baca Selengkapnya
Putusan tersebut tercatat dalam nomor perkara 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
Baca Selengkapnya