Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

YLKI: Syarat Antigen untuk Masuk Mal Beratkan Konsumen

YLKI: Syarat Antigen untuk Masuk Mal Beratkan Konsumen Tes Antigen Acak Pengguna KRL di Stasiun Manggarai. ©2021 Liputan6.com/Herman Zakharia

Merdeka.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti kebijakan pemerintah menjadikan PCR dan Antigen sebagai salah satu syarat untuk masuk ke pusat perbelanjaan atau mal. Kebijakan itu dinilai justru malah akan memberatkan masyarakat.

Koordinator Hukum dan Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sularsih mengatakan, masyarakat ingin ke mal harus diberatkan dengan biaya tes antigen. Sementara, hasil tes dari antigen sendiri dinilai meragukan hasilnya.

"Terkait dengan antigen dan PCR ini kan melihat bahwa itu memang sangat memberatkan konsumen. Bisa tidak menjamin bahwa PCR dan antigen waktunya kapan dilakukan? berlaku berapa lama itu tidak menjamin dan ada biaya," kata Sularsih saat dihubungi merdeka.com, Rabu (11/9).

Orang lain juga bertanya?

Dia mengatakan, masyarakat Indonesia saat ini sudah lelah dengan keadaan pandemi Covid-19. Belum lagi secara ekonomi. Ada satu sisi di mana masyarakat perlu makan. Sekalipun ada tabungan, hanya bisa bertahan beberapa bulan ke depan saja.

"Kalau untuk mal, kalau PCR antigen kayaknya kurang. Tetapi kembali lagi kepada kesadaran masyarakatnya. Dasarnya itu adalah kesadaran dari masyarakatnya," jelasnya.

Di sisi lain, YLKI sendiri tidak keberatan jika persyaratan masuk ke mal harus sudah divaksin. Sebab, upaya vaksinasi ini menjadi bagian pemerintah untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat. Di mana sebanyak 70 persen dari total penduduk Indonesia harus disuntik vaksin Covid-19.

"Kalau untuk vaksin itu adalah bagaimana cara menekan kepada masyarakat untuk menekan vaksin ini untuk dirinya sendiri. Kayak kita pakai helm. Cuma kalau pakai helm ugal-ugalan juga akan jatuh. (Jadi) kita sangat mendukung sekali," jelasnya.

Namun dirinya juga mengingatkan kemudahan akses vaksin di daerah juga perlu menjadi perhatian. Sebab, berdasarkan pengamatannya masih banyak masyarakat daerah sulit mendapatkan akses vaksin.

"Peraturan ke mal harus pakai vaksin tapi di daerah belum bisa. Untuk cari vaksin saja masih sulit. Untuk mendapatkan itu. Itu yang harus dipikirkan," tandasnya.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Daya Beli Masyarakat Anjlok, Produsen Makanan Minta Pemerintah Kembali Salurkan BLT
Daya Beli Masyarakat Anjlok, Produsen Makanan Minta Pemerintah Kembali Salurkan BLT

BPS mencatat jumlah kelas menengah pada tahun 2019 mencapai 57,33 juta orang.

Baca Selengkapnya
Daya Beli Masyarakat Turun, Mendag Usul Salurkan Bansos hingga Subsidi
Daya Beli Masyarakat Turun, Mendag Usul Salurkan Bansos hingga Subsidi

Pemerintah perlu memberikan bantuan bagi kelas menengah untuk mendorong daya beli kelompok masyarakat itu kembali bangkit.

Baca Selengkapnya
Inflasi Masih Tinggi, Sri Mulyani: Kondisi Ekonomi Dunia Sedang Tidak Baik
Inflasi Masih Tinggi, Sri Mulyani: Kondisi Ekonomi Dunia Sedang Tidak Baik

Lonjakan inflasi yang dirasakan oleh sejumlah negara mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, termasuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kondisi Pangan Global Makin Mengkhawatirkan, Sepertiga Populasi Dunia Tidur dalam Kelaparan
Kondisi Pangan Global Makin Mengkhawatirkan, Sepertiga Populasi Dunia Tidur dalam Kelaparan

Apakah Indonesia termasuk yang dilanda kerawanan pangan?

Baca Selengkapnya
Wajib Dicoba, Sederet Cara Pemerintah Atasi Penurunan Kelas Menengah
Wajib Dicoba, Sederet Cara Pemerintah Atasi Penurunan Kelas Menengah

Dia menilai, saat ini, inflasi pangan masih terlampau tinggi yang berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat kelas menengah.

Baca Selengkapnya
Melihat Kehidupan Para Perajin Tahu di Dusun Kanoman Boyolali, Makin Tercekik Harga Kedelai yang Mahal
Melihat Kehidupan Para Perajin Tahu di Dusun Kanoman Boyolali, Makin Tercekik Harga Kedelai yang Mahal

Industri tahu di Dusun Kanoman muncul sejak tahun 1956. Kini mereka mengalami masa-masa sulit.

Baca Selengkapnya
Sederet Bukti dan Fakta Jumlah Kelas Menengah Turun
Sederet Bukti dan Fakta Jumlah Kelas Menengah Turun

Jumlah kelas menengah ini turun menjadi kelompok menuju ke kelas menengah

Baca Selengkapnya
Ivanhoe Desak Kenaikkan Pajak Hiburan di Jakarta Ditinjau Ulang
Ivanhoe Desak Kenaikkan Pajak Hiburan di Jakarta Ditinjau Ulang

Ivanhoe menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum pulih usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya
Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang, Pedagang Asongan Mengeluh
Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang, Pedagang Asongan Mengeluh

Penjualan Rokok Ketengan Bakal DIlarang, Pedagang Asongan Mengeluh

Baca Selengkapnya
Tak Hanya Orang Miskin, Kelas Menengah dan Orang Kaya Ikut Nikmati Anggaran Perlindungan Sosial
Tak Hanya Orang Miskin, Kelas Menengah dan Orang Kaya Ikut Nikmati Anggaran Perlindungan Sosial

Sebenarnya anggaran perlindungan sosial juga dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi yang dinikmati hampir seluruh masyarakat Indonesia.

Baca Selengkapnya
Tak Hanya Kelompok Miskin, Masyarakat Kelas Menengah Sangat Butuh Bantuan Pemerintah
Tak Hanya Kelompok Miskin, Masyarakat Kelas Menengah Sangat Butuh Bantuan Pemerintah

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS, jumlah kelas menengah dan menuju kelas menengah mencakup 66,35 persen dari total penduduk Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kelas Menengah RI Turun, Jokowi: Imbas Pandemi Covid-19
Kelas Menengah RI Turun, Jokowi: Imbas Pandemi Covid-19

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, Budihardjo Iduansjah menyebut bahwa ada perubahan pola konsumsi masyarakat kelas menengah.

Baca Selengkapnya