YLPK Bali Terima Banyak Aduan Terkait Kebijakan Tes PCR
Merdeka.com - Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali, Putu Armaya mengaku menerima banyak pengaduan dari konsumen terkait kebijakan tes swab PCR. Dia menyebutkan, ada sekitar 150 orang yang mengadukan keberatan terkait kebijakan tes PCR.
"Keluhan dari berbagai konsumen yang diadukan lewat media sosial terkait masalah keluhan mengenai PCR. Ini, lumayan juga yang mengadu. Keluhan-keluhan yang diberlakukan sejak PPKM turun dan diwajibkan menggunakan PCR sudah lumayan hampir 150 (orang)," kata Armaya saat dihubungi, Rabu (3/11).
Ia menerangkan, banyak konsumen yang kecewa terkait kebijakan tersebut. Karena menurut mereka PPKM sudah turun level, tetapi masih diwajibkan tes PCR yang seharusnya hanya tes antigen.
-
Mengapa YLKI mendukung aturan baru BPOM? 'YLKI mendukung inisiatif ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan konsumen dan memastikan produk yang beredar di pasaran aman dikonsumsi,' katanya.
-
Siapa yang diadukan ke DKPP? Dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2024, Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap.
-
Apa yang diadukan kepada Ketua KPU? Ketua KPU Hasyim Asyari didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan anggota KPU Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai anggota aktif partai politik.
-
Kenapa polisi memeriksa yayasan di Bali? 'Saat ini Polda Bali masih melakukan proses lidik dan pengembangan terhadap dugaan perdagangan bayi tersebut dan sudah melakukan pemeriksaan terhadap yayasan Bali Luwih yang berada di Tabanan,' kata Kombes Jansen dalam keterangannya, Jumat (20/9).
-
Apa yang diungkap oleh Ombudsman RI tentang puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Siapa yang memprotes kejadian tersebut? Diketahui, terekam video yang beredar di media sosial salah satu pendukung mengacungkan tiga jari saat debat capres berlangsung. Hal tersebut pun menuai protes dari pihak 02 yakni Grace Natalie.
"Kebijakan ini seperti plin-plan. Sekarang ada instruksi Kementerian Dalam Negeri tidak harus lagi mewajibkan PCR. Di satu sisi keluhan yang saya terima, itu ada penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai masih menggunakan harus PCR," ujarnya.
"Padahal sudah ada instruksi dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian PCR itu belum dicabut dan di Bandara I Gusti Ngurah Rai masih memberlakukan itu, dan menunggu hasilnya lumayan lama dan akhirnya (penumpang) tiketnya hangus," ungkapnya.
Menurutnya, kebijakan itu merugikan konsumen terlebih sudah ada Instruksi Kementerian Dalam Negeri tidak lagi memberlakukan tes PCR. Dia menilai, seharusnya pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai menyesuaikan dengan kebijakan baru.
"Iya, digunakan itu di bandara. Ini menyoroti Bandara Ngurah Rai. Jadi seperti itu," jelasnya.
Armaya menilai, yang diinginkan konsumen sebenarnya adalah harga tes PCR yang terjangkau, kendati itu diwajibkan atau diberlakukan.
"Tetapi bukan harus dipukul rata, kemarin juga banyak pengendara motor yang dari Jawa ke Bali dan sebaliknya dari Bali ke Jawa dia juga menanyakan itu. Apakah diberlakukan tes PCR, pengendara kendaraan roda dua beli tiketnya juga tidak seberapa harus harga PCR-nya sekitar Rp 300 (ribu) kan rugi, sangat memberatkan terutama bagi pengguna mode transportasi darat khususnya sepeda motor," ujarnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal ini juga berpotensi membuat masyarakat menghakimi orang-orang atau yang belum tentu bersalah.
Baca SelengkapnyaJumlah ini meningkat tajam dibandingkan tahun lalu hanya 300-an kasus.
Baca SelengkapnyaObjek kasus keduanya sama perihal ucapan Arya saat Rapat Angkasa Pura, Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali.
Baca SelengkapnyaJumlah pengaduan konsumen terkait sektor jasa keuangan yang diterima YLKI mencapai 38,20 persen pada 2023.
Baca SelengkapnyaGubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan terdapat ribuan aduan dalam proses PPDB di wilayahnya pada tahun 2023. Mayoritas terkait pemalsuan data.
Baca SelengkapnyaArya menyebut video yang viral terkait ucapannya saat rapat adalah potongan.
Baca SelengkapnyaSenator Arya Wedakarna bahkan dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh MUI Bali.
Baca SelengkapnyaSebagian besar aduan yang masuk didominasi tentang rekrutmen penyelenggaraan Pemilu.
Baca SelengkapnyaKasus Dugaan Ujaran Kebencian Senator Bali Arya Wedakarna, Polisi Akan Periksa Ahli Bahasa dan Pidana
Baca SelengkapnyaUntuk badan peradilan lainnya, Peradilan TUN 56 laporan, Tipikor 54 laporan, PHI 14 laporan, Peradilan Militer 8 laporan dan Niaga 36 laporan.
Baca SelengkapnyaMukti mengatakan, proses penyelidikan laporan tersebut masih berlanjut hingga saat ini.
Baca SelengkapnyaPelaporan dilakukan kuasa hukum Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan ke DKPP pada Selasa (15/8).
Baca Selengkapnya