Yorrys Nilai Kasus Papua & Papua Barat Bisa Diatasi dengan Pendekatan Antropologi
Merdeka.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah terpilih asal Papua, Yorrys Raweyai, menilai gejolak di Manokwari, Papua Barat sudah terjadi sejak 1965. Rentetan peristiwa itu menurutnya seperti akumulasi dari kekecewaan yang dirasakan warga Papua.
Yorrys mengatakan pemerintah sebenarnya bisa menyelesaikan kasus Papua dengan cara pendekatan antropologi dan budaya. Usulan itu pernah dia dibicarakan beberapa kali bersama Luhut Binsar Panjaitan yang kala itu menjabat Menko Polhukam.
"Pemikiran menyelesaikan Papua secara holistik dengan pendekatan antropologi dan budaya," kata Yorrys saat di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8).
-
Siapa yang terlibat dalam konflik Papua? Gerakan Papua Merdeka semakin terorganisir melalui budaya, sosial, politik luar negeri, senjata, bahkan berhasil menarik perhatian aktivis NGO.
-
Apa yang dibahas BPH Migas saat berkunjung ke Papua Barat Daya? Kepala BPH Migas dan anggota Komite BPH Migas belum lama ini melakukan kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Papua dan Maluku di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
-
Apa yang dibahas BP2MI dengan Menkopolhukam? 'Kami bicara dengan Pak Menko terkait praktik perdagangan orang dalam konteksnya pekerja migran Indonesia,' kata Benny.
-
Bagaimana solusi penyelesaian konflik Papua? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
-
Apa yang dibahas Menaker dengan Dubes Indonesia untuk Laos? Pertemuan keduanya dalam rangka peluang kerja sama antara Indonesia dan Laos di bidang ketenagakerjaan, khususnya terkait pelatihan dan pemagangan kerja.
-
Siapa yang memimpin delegasi Indonesia di pertemuan Konsultasi? Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.
Yorrys menambahkan, saat itu pembicaraan melibatkan seluruh stakeholder baik dari Papua dan Papua Barat dan sudah sampai tahap mengimplementasikan. Tetapi, rencana pendekatan tersebut tidak ada kelanjutannya setelah Luhut menjadi Menko Kemaritiman
"Konsep itu menurut saya konsep paling baik, pendekatannya harus antropologi karena Papua ini sangat heterogen budaya. Nah ini jadi konsep secara holistik dengan pendekatan antropologi dan sosiologi budaya," lanjut Yorrys.
Setelah rentetan peristiwa di Papua dan Papua Barat sepekan terakhir, Yorrys mengaku belum mengutarakan kembali usulan tersebut pada Menko Polhukam, Wiranto saat kunjungan bersama ke Manokwari beberapa hari yang lalu. Namun demikian, dia yakin para deputi di Polhukam sudah mengetahui usulan tersebut.
"Saya kira tidak, karena relatif singkat dan setiap pertemuan dua jam sampai, pertemuan dengan masyarakat kemudian jedah dengan hasil-hasil itu. Kemudian karena ini kan di bawah Polhukam, ada Panglima. Saya tidak sempat sampaikan tetapi sama deputi-deputi tahu karena mereka kan berproses," kata Yorrys.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pilot Susi Air, Kapten Philips Mertens, sudah disandera KKB sejak Februari 2023 silam.
Baca SelengkapnyaMenurut Putu, terbentuknya kerja sama Indonesia dengan Papua Nugini merupakan hal yang positif.
Baca SelengkapnyaAnies menyebut pendekatan ini pernah dia terapkan saat bertugas sebagai gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPemerintah mesti melibatkan banyak pihak dalam setiap penyelesaian konflik.
Baca SelengkapnyaAHY menyatakan pemerintah tidak akan menutup mata terhadap Papua.
Baca SelengkapnyaMenurut Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, pertemuan kedua pucuk pimpinan tersebut bersifat audiensi biasa yang dilakukan oleh pejabat baru.
Baca SelengkapnyaCapres Prabowo Subianto setuju permasalahan Papua bisa diselesaikan dengan mengedepankan dialog.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait pembangunan Papua.
Baca SelengkapnyaTerkait pernyataan Panglima TNI tersebut, nampaknya dinilai bukan untuk menyelesaikan masalah, melainkan memperpanjang konflik di Papua.
Baca SelengkapnyaPenyelesaian sengketa lahan jadi salah satu program yang bakal diakselerasi oleh Kementerian ATR/BPN, dalam kurun waktu sisa 8 bulan masa kabinet tersisa.
Baca SelengkapnyaBelakangan ini sejumlah peristiwa gejolak kerusuhan kembali terjadi di tanah Papua.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin menyatakan, pemerintah memahami tantangan yang dihadapi dalam membangun wilayah Papua Pegunungan.
Baca Selengkapnya