Yuddy Chrisnandi: Menteri Jokowi siap dipanggil DPR kapan saja

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan, saat ini semua menteri pemerintahan Jokowi-JK siap menerima panggilan DPR. Setelah sebelumnya sempat diimbau tidak boleh harid ke DPR karena konflik internal antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat di parlemen.

"Sekarang seluruh menteri Pak Jokowi siap dipanggil DPR kapan saja," kata Yuddy di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/1).

Menurut dia, pemanggilan Menteri tersebut akan diatur oleh setiap komisi dan pimpinan DPR untuk membahas kebijakan dan program yang akan dilaksanakan pemerintah. "Nantinya Kementerian apa diserahkan domiannya pada DPR dan setiap komisi akan membahas apa bersama Menteri," ujarnya.

Dia menambahkan, tujuan dirinya menggelar pertemuan dengan pimpinan DPR untuk berkonsultasi membicarakan penataan birokrasi dan reformasi di DPR. Dia menyatakan, kehadirannya hari ini atas undangan dari pimpinan DPR.

"Saya selaku pembantu presiden, datang ke sini atas undangan pimpinan DPR, dalam bentuk pemerintahan yang dibentuk presiden, menyampaikan salam hangat kepada pimpinan DPR, selain itu tadi kamu membicarakan penantaan reformasi dan birokrasi," tukasnya.

Sebelumnya, Yuddy Chrisnandi melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan DPR. Pertemuan ini dilakukan di ruang rapat pimpinan DPR lantai tiga, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (9/1) sore.

Dalam pantauan Merdeka.com, Yuddy disambut langsung oleh Ketua DPR Setya Novanto yang diampingi oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Fadli Zon, Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan. Yuddy dan Setya kompak berbatik cokelat.

"Saya tahu rekan media pasti bertanya alasan saya ke sini. Jadi, ini bentuk kepatuhan eksekutif terhadap Undang-Undang. Saya diundang Ketua (DPR), saya datang," ujar Yuddy sambil menebar senyum di ruang pimpinan DPR sebelum pertemuan berlangsung.

Diketahui, pasca dilantik 1 Oktober 2014, DPR belum bisa kerja maksimal karena konflik yang terjadi antara kubu KMP dan KIH. Bahkan Presiden Jokowi meminta agar menteri tak perlu datang dulu ke DPR sebelum dua kutub yang berseberangan itu damai.