Yudi Latif soal gaji BPIP belum dibayar: Mudah-mudahan bisa diselesaikan

Merdeka.com - Yudi Latif mengakui hingga kini gajinya sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) belum cair. Padahal, ia bersama anggota Dewan Pengarah BPIP telah dilantik sejak 7 Juni 2017 lalu.

Kini, ia berharap tunggakan tersebut bisa diselesaikan pemerintah.

"Ya mudah-mudahan bisa diselesaikan," kata Yudi saat ditemui usai Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (1/6).

Dia hanya berisyarat, dalam waktu dekat akan ada keceriaan menjelang hari raya Idul Fitri.

"Ada tanda-tanda dalam tempo sesingkat-singkatnya, dan keceriaan lebaran semoga terpancar di kita semua," tutup Yudi.

Polemik soal gaji anggota Dewan Pengarah BPIP mencuat lewat Perpres No 42 Tahun 2018 tentang hak keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Berdasarkan Perpres itu, Ketua Dewan Pengarah BPIP yang saat ini dijabat Megawati Soekarnoputri mendapat hak keuangan Rp 112.548.000, sedangkan anggotanya seperi Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya mendapat besaran lebih kecil yakni Rp 100.811.000.

Namun, angka yang disebut fantastis tersebut diakui anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD belum ditetima sepeser pun, sejak dirinya resmi dilantik.

"Bukan sampai awal 2018, tapi sampai detik ini (belum terima gaji)," kicau Mahfud lewat akun twitter @mohmahfudmd, Rabu 20 Mei 2018.

"Ketahuilah, sampai hr ini, kami tidak pernah menerima gaji dan tidak pernah mengurusnya. Malah kami rikuh untuk membicarakan itu, bahkan di internal kami sendiri. Mengapa? Krn pejuang ideologi Pancasila itu hrs berakhlaq, tak boleh rakus atau melahap uang scr tak wajar," lanjut Mahfud dalam kicaunya.

Kicau Mahfud nyata diamini Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia mengatakan gaji Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) belum dibayarkan serupiah pun sejak Juni 2017.

"Jadi proses semenjak diumumkan Juni 2017 sampai sekarang belum ada pembayaran, mereka sudah bekerja hampir setahun belum ada gaji, tunjangan, bahkan anggaran untuk operasi pun tidak ada," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 28 Mei 2018.

Reporter: Muhammad Radityo PriyasmoroSumber : Liputan6.com