Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Yusril ajukan uji materi soal Daerah Istimewa Surakarta ke MK

Yusril ajukan uji materi soal Daerah Istimewa Surakarta ke MK Yusril Ihza Mahendra. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Pakar hukum tata negara yang juga pengacara Kraton Kasunanan Surakarta, Yusril Ihza Mahendra akan mengajukan uji materi terkait Daerah Istimewa Surakarta (DIS) ke Mahkamah Konstitusi. Uji materi itu akan diajukan pada awal tahun 2013.

"Sebenarnya masyarakat tinggal mengajukan uji materi undang-undang yang telah ada kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan uji materi perlu dilakukan sesuai jalur yang ada, tidak perlu harus berdarah-darah, karena aturan-aturan yang ada itu semuanya sudah jelas," ujar Yusril, di Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu (15/12).

Menurut Yusril, Daerah Istimewa Surakarta (DIS) sebenarnya sudah ada sejak dulu. Pemerintah hanya tinggal menghidupkan dan tidak perlu membentuk lagi. DIS lanjut Yusril, tak memerlukan undang-undang lagi.

"DIS itu tak perlu undang-undang lagi. Itu kan sudah ada jauh sebelum negara kita lahir. DIS juga merupakan sebuah pemerintahan yang secara berkesinambungan telah ada," tambahnya.

Yusril menuturkan, untuk mewujudkan DIS hanya dibutuhkan political will dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Yusril mencontohkan, provinsi Aceh sebagai daerah istimewa yang dibentuk oleh UU. Aceh saat ini memang menjadi istimewa, karena merupakan sebuah kerajaan yang pernah mengalami kepunahan.

"Surakarta dan Yogjakarta itu sampai sekarang kerajaannya masih ada tanpa terputus, lain dengan Aceh," pungkasnya. (mdk/did)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Diperingati Setiap Tanggal 31 Agustus, Begini Sejarah Keistimewaan Yogyakarta
Diperingati Setiap Tanggal 31 Agustus, Begini Sejarah Keistimewaan Yogyakarta

Keistimewaan Yogyakarta memiliki sejarah yang panjang, walau begitu peraturannya baru disahkan pada tahun 2012

Baca Selengkapnya
VIDEO: Yusril Kritik Putusan MK
VIDEO: Yusril Kritik Putusan MK "Cacat Hukum Serius!"

Yusril menduga ada penyelundupan hukum dalam putusan tersebut

Baca Selengkapnya
NasDem Soal RUU DKJ Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Obrak-abrik dan Nodai Konstitusi, Tanda Otoritarianisme
NasDem Soal RUU DKJ Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Obrak-abrik dan Nodai Konstitusi, Tanda Otoritarianisme

NasDem mewanti-wanti perlahan demokrasi tergerus oleh kesesatan pikir dalam mengelola negara.

Baca Selengkapnya
Keras, Yusril Sebut Ada Penyelundupan Hukum dalam Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres
Keras, Yusril Sebut Ada Penyelundupan Hukum dalam Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres

Terkait putusan itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus berkonsultasi dengan DPR untuk mengubah peraturan KPU. Namun, saat ini anggota DPR sedang reses.

Baca Selengkapnya
Yusril soal Dugaan Intervensi Istana di Putusan MK:  Itu Spekulatif
Yusril soal Dugaan Intervensi Istana di Putusan MK: Itu Spekulatif

Yusril tak bisa menjawab dugaan intervensi politik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
Tanpa Perlu Revisi UU dan PKPU, Gibran Penuhi Syarat Maju Pilpres 2024, Ini Alasannya
Tanpa Perlu Revisi UU dan PKPU, Gibran Penuhi Syarat Maju Pilpres 2024, Ini Alasannya

Guru Besar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat usia minimal cawapres.

Baca Selengkapnya
Kata Sultan HB X Soal Kritikan Dinasti Politik di DIY oleh Ade Armando
Kata Sultan HB X Soal Kritikan Dinasti Politik di DIY oleh Ade Armando

Hanya saja, Sultan menerangkan bahwa DIY diakui sebagai daerah istimewa karena asal-usul, sejarah dan budayanya.

Baca Selengkapnya
Beda dengan Luhut soal Wacana Dwi Kewarganegaraan bagi Diaspora, Menkumham Singgung Sumpah Pemuda
Beda dengan Luhut soal Wacana Dwi Kewarganegaraan bagi Diaspora, Menkumham Singgung Sumpah Pemuda

Menkumham Yasonna H Laoly merespon wacana dwi kewarganegaraan untuk diaspora yang tengah mencuat. Dia menyinggung isi Sumpah Pemuda.

Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil: IKN Bukan Ide Pak Jokowi, Sering Orang Salah Kira
Ridwan Kamil: IKN Bukan Ide Pak Jokowi, Sering Orang Salah Kira

Ridwan Kamil sendiri diangkat menjadi Kurator Ibu Kota Nusantara oleh Presiden Jokowi

Baca Selengkapnya
Yusril Bicara Dasar Hukum Wantimpres Diubah Jadi Dewan Pertimbangan Agung
Yusril Bicara Dasar Hukum Wantimpres Diubah Jadi Dewan Pertimbangan Agung

Menurut Yusril, dasar pembentukan Wantimpres dimulai ada era pemerintahan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca Selengkapnya
Usai Putusan MK, Ini Sederet Kepala Daerah di Bawah 40 Tahun Selain Gibran Berpeluang Maju Pilpres
Usai Putusan MK, Ini Sederet Kepala Daerah di Bawah 40 Tahun Selain Gibran Berpeluang Maju Pilpres

Secara sederhana, maka seseorang yang belum mencapai umur 40 tahun dapat mencalonkan menjadi capres-cawapres, namun telah berpengalaman menjadi kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Yusril: Jangan Permainkan Jabatan Capres-Cawapres, Dampaknya ke 300 Juta Masyarakat
Yusril: Jangan Permainkan Jabatan Capres-Cawapres, Dampaknya ke 300 Juta Masyarakat

Menurut Yusril, putusan MK itu belum bersifat bulat, karena ada empat hakim konstitusi menyatakan dissenting opinion, dan dua hakim konstitusi concurring.

Baca Selengkapnya