Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Yusril: Pemerintah jangan mau ditekan USA saat revisi UU terorisme

Yusril: Pemerintah jangan mau ditekan USA saat revisi UU terorisme Yusril Ihza Mahendra. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam merevisi UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Yusril mengingatkan agar UU yang berasal dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) bukan merupakan pesanan pihak asing dan tidak melanggar HAM.

"Kami juga tidak mau ditekan Amerika dan negara-negara lain agar mengikuti kemauan mereka dalam menghadapi terorisme," tulis Yusril lewat akun Twitter pribadinya, Rabu (15/4).

Lebih lanjut, mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Indonesia era Abdurrahman Wahid mengingatkan jika UU ini sangat sensitif bagi umat Islam. "Mayoritas umat Islam Indonesia memilih jalan moderat dan demokratis dalam membangun bangsa dan negara RI," lanjutnya.

Orang lain juga bertanya?

Lebih lanjut, Yusril mengatakan, pemerintah harus menyadari bahwa rencana pemberlakuan surut Perpu adalah bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Perpu 2 Tahun 2002/UU No 16 Tahun 2003 yang memberlakukan surut Perpu No 1 Tahun 2002/UU No 15 Tahun 2003.

Sebelumnya, lanjut Yusril, dirinya sempat berpandangan jika terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan, sehingga bisa berlaku surut atau retroaktif. Dia menambahkan, Statuta Roma tentang Pembentukan International Criminal Court belum memasukkan terorisme sebagai kejahatan kemanusiaan.

"Namun setelah ada putusan MK saya menyadari norma hukum pemberantasan terorisme tidak bisa diberlakukan retroaktif," tulisnya. (mdk/amn)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Membedah Aturan KUHP Tindak Pidana Terorisme dan Perlunya Kehati-hatian dalam Penanganan Pelaku
Membedah Aturan KUHP Tindak Pidana Terorisme dan Perlunya Kehati-hatian dalam Penanganan Pelaku

Salah satu praktik yang masih ditemui saat ini adalah terorisme yang berbasis ideologi agama dan kekerasan.

Baca Selengkapnya
Wakapolri: RUU Perampasan Aset akan Berikan Efek Jera Koruptor
Wakapolri: RUU Perampasan Aset akan Berikan Efek Jera Koruptor

Agus menilai pemerintah melalui kebijakan strategis perlu menyelesaikan RUU Perampasan Aset.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Pemilu Sulit Diintervensi, Jubir Anies Sindir Kasus Pelanggaran Etik Berat Anwar Usman
Jokowi Sebut Pemilu Sulit Diintervensi, Jubir Anies Sindir Kasus Pelanggaran Etik Berat Anwar Usman

Juru Bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra tak setuju sepenuhnya dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa Pemilu 2024 sulit diintervensi.

Baca Selengkapnya
BPIP Harap Masyarakat Tak Mudah Dipecah Belah Perbedaan Budaya dan Agama
BPIP Harap Masyarakat Tak Mudah Dipecah Belah Perbedaan Budaya dan Agama

Romo Benny menyampaikan harapannya agar Indonesia tidak mudah dipecah belah oleh perbedaan kebudayaan atau keagamaan.

Baca Selengkapnya
Wapres Ingatkan BNPT: Gerakan Radikal Terorisme Tumbuh Subur Jelang Pemilu
Wapres Ingatkan BNPT: Gerakan Radikal Terorisme Tumbuh Subur Jelang Pemilu

Ma’ruf menyampaikan, media sosial dapat dimanfaatkan sejumlah pihak untuk memecah belah umat.

Baca Selengkapnya
Yenny Wahid Kutip Ucapan Gus Dur: DPR Seperti Taman Kanak-Kanak
Yenny Wahid Kutip Ucapan Gus Dur: DPR Seperti Taman Kanak-Kanak

Yenny Wahid turut menolak RUU Pilkada. Dia memprotes sikap DPR merevisi UU Pilkada lewat sebuah postingan di akun Instagram @yennywahid.

Baca Selengkapnya
Wacana Penghapusan Larangan TNI Berbisnis, Menko Polhukam Singgung soal Kesenjangan
Wacana Penghapusan Larangan TNI Berbisnis, Menko Polhukam Singgung soal Kesenjangan

Menurut Menko Polhukam, apabila aturan larangan bisnis dihapuskan, tidak akan mengganggu tugas pokok dari fungsi TNI.

Baca Selengkapnya
PDIP akan Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU Polri
PDIP akan Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU Polri

Bambang mengaku, belum mengetahui apakah revisi UU Polri akan dibahas di Komisi III DPR RI atau tidak.

Baca Selengkapnya