Yusril sebut vonis Ahok lebih ringan dibanding kasus penodaan lain

Merdeka.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis 2 tahun penjara terhadap terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurut majelis hakim, Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penodaan agama terkait Surah Al Maidah dan melanggar Pasal 156a KUHP. Tidak hanya itu, Majelis Hakim juga memerintahkan agar Ahok dimasukkan ke dalam tahanan.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyebut vonis dua tahun penjara untuk Ahok terbilang ringan bila dibandingkan dengan kasus-kasus soal penodaan agama sebelumnya.

"Kalau kita bandingkan dengan kasus-kasus penodaan agama yang lain yang sudah divonis, vonis terhadap Ahok cukup ringan. Beberapa kasus penodaan agama di Jakarta, Bali dan Pangkal Pinang, dijatuhi hukuman 4 tahun, lebih lama dua tahun dibanding Ahok," kata Yusril dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (9/5).

Yusril tak menampik bila vonis yang dijatuhkah majelis hakim memang lebih berat dari tuntutan jaksa yang hanya menuntut Ahok dipidana 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Menurutnya, hakim bisa saja menghukum Ahok lebih berat dari tuntutan jaksa.

"Vonis seperti itu disebut vonis ultra petita. Hakim beralasan bahwa mereka bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Karena itu, rasa keadilanlah yang dikedepankan, bukan sekedar tuntutan jaksa yang dibacakan di persidangan," jelasnya.

Apapun vonis yang dijatuhkan pada seseorang apalagi Ahok, lanjut Yusril, pastilah menjadi vonis yang kontroversial. Bagi yang suka, kata dia, vonis itu dianggap terlalu berat dan bahkan mereka ingin agar terdakwa diputus bebas karena mereka anggap tidak bersalah.

Sebaliknya bagi mereka yang tidak suka, tegas Yusril, hukuman yang dijatuhkan kepada Ahok, pastilah dianggap terlalu ringan. Mereka bahkan ingin agar terdakwa dihukum seberat-beratnya.

"Ahok sendiri sudah menyatakan banding atas putusan pengadilan hari ini. Belum tahu seperti apa sikap jaksa. Dengan demikian, putusan ini belum inkracht van gewijsde atau belum berkekuatan hukum tetap. Karena itu, secara hukum berdasarkan asas praduga tidak bersalah, sampai saat ini status Ahok masih belum jelas, apakah salah atau tidak salah, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa secara awam, orang menganggap Ahok sudah bersalah, hal itu tentu dapat kita maklumi," terang Yusril.

"Dengan ditahannya Ahok, maka pemerintah harus memberhentikan sementara Ahok dari jabatannya yang akan berakhir bulan Oktober 2017 nanti. Nampaknya, proses banding dan kasasi yang dijalani Ahok belum akan selesai sampai Oktober, sehingga kemungkinan Ahok akan kembali menduduki jabatannya sampai bulan Oktober juga kecil kemungkinannya," tutup Yusril.