Yusril Tak Salahkan Jokowi Soal Simpang Siur Rencana Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir

Merdeka.com - Penasihat Hukum Joko Widodo, Yusril Ihza Mahendra mengatakan pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir, ada di tangan pemerintah. Tugas Yusril untuk melakukan lobi pembebasan Ba'asyir sudah usai. Yusril sudah melaksanakan tugas dari Jokowi untuk bertemu dengan Ba'asyir.

"Jadi kalau ada sekarang ada perubahan di internal pemerintah, kewenangan pemerintah, saya tidak menyalahkan Pak Presiden," ujar Yusril di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (23/1).

Rencana pembebasan Ba'asyir kini simpang siur. Awalnya, Yusril menyebut Presiden Joko Widodo bersedia membebaskan demi kemanusiaan. Namun, terakhir, Menko Polhukam Wiranto mengkaji kembali rencana pembebasan tersebut.

Bukan tanpa sebab, Abu Bakar Ba'asyir menolak menyatakan setia kepada Pancasila dan NKRI. Jokowi sendiri telah menegaskan bahwa pembebasan Ba'asyir adalah bebas bersyarat. Karena melalui prosedur hukum itu, harus memenuhi syarat salah satunya setia kepada NKRI.

Yusril menegaskan tak lagi terlibat dalam pembebasan Ba'asyir. Karena ada pihak pengacara dari Tim Pengacara Muslim (TPM). Dia hanya tugaskan Jokowi selaku penasihat hukum.

Sementara untuk keputusan di internal pemerintah, dia mengaku tidak ikut campur. "Jadi seperti saya katakan, saya kembalikan lagi kepada pemerintah yang akan menjadi keputusan akhir bagi pemerintah," kata dia.

Yusril mengungkap selama melakukan lobi sudah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menkumham Yasonna Laoly. Saat ini dirinya masih tunggu tugas lebih lanjut dari Jokowi terkait pembebasan Abu Bakar Ba'asyir.

"Sementara ini saya belum bertemu dengan pak Jokowi," ucapnya.