Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Zulkifli Hasan bantah alih fungsi hutan Riau bermasalah

Zulkifli Hasan bantah alih fungsi hutan Riau bermasalah Zulkifli Hasan diperiksa KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan membantah revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014 bermasalah. Zulkifli yang sekarang menjabat ketua MPR ini diperiksa KPK sebagai saksi, terdakwa Gubernur Riau Annas Maamun dan pengusaha Gulat Medali Emas Manurung.

"Hari ini saya menjadi saksi Pak Gubernur Riau Annas Maamun dan Gulat. Jadi saya menjelaskan agar menjadi terang karena ini terkait dengan tata ruang Riau," kata Zulkifli Hasan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/11).

Menurut dia, perubahan alih fungsi hutan Riau tahun 2014 adalah prestasi tata ruang yang sudah bermasalah selama 10 tahun. "Sebetulnya itu, prestasi puluhan tahun tata ruang Riau yang tidak selesai-selesai. Tapi alhamdulillah selesai. Namun baru sampai perubahan dan penunjukan," ujar Ketua MPR ini.

Orang lain juga bertanya?

Lanjut dia, gubernur Riau mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan alih fungsi hutan kepada Kementerian Kehutanan, jika terjadi permasalahan tata ruang.

"Di situ memang ditanyakan soal usulan perubahan terhadap perbaikan itu oleh Gubenur Riau, itu juga benar. Karena kewenangan gubernur mengusulkan perubahan itu memang boleh, yang enggak boleh itu kan yang lain-lain," jelasnya.

Setelah diperiksa selama sembilan jam, dia mengaku menjelaskan kepada penyidik mengenai proses alih fungsi hutan. Dalam kasus ini, Annas diduga menerima suap dari pengusaha Gulat Medali Emas Manurung.

"Jadi saya terangkan tadi semuanya juga tugas-tugas Kementerian Kehutanan apa, tugas eselon terkait apa jadi teknis sekali. Bahwa ada soal-soal lain, ya sedikit agak menciderai, saya kira begitu saja," imbuhnya.

Seperti diketahui, KPK menetapkan Gulat sebagai tersangka dan menahannya di rumah tahanan terpisah dengan Annas. Penetapan keduanya sebagai tersangka berawal dari operasi tangkap tangan di Perumahan Citra Grand, Cibubur, Jakarta, Kamis (25/9).

Diduga, pemberian suap dilakukan agar status hutan tanaman industri (HTI) seluas 140 hektar di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, diubah menjadi area peruntukan lainnya.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menyita uang 156.000 dollar Singapura dan Rp 500 juta yang diduga diberikan Gulat kepada Annas. Jika dikonversi ke dalam rupiah, jumlahnya sekitar Rp 2 miliar.

Di samping itu, KPK mengamankan uang 30.000 dollar AS dalam operasi tangkap tangan yang sama. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Annas mengaku bahwa uang 30.000 dollar AS ini miliknya dan bukan pemberian Gulat. Mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan membantah revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014 tidak bermasalah, ketua MPR ini diperiksa KPK sebagai saksi terdakwa Gubernur Riau Annas Maamun dan pengusaha Gulat Medali Emas Manurung. (mdk/cob)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mahfud MD Ungkap Data Deforestasi Hutan di Indonesia Capai 12,5 Juta Hektare, Menteri LHK Berikan Bantahan
Mahfud MD Ungkap Data Deforestasi Hutan di Indonesia Capai 12,5 Juta Hektare, Menteri LHK Berikan Bantahan

Menteri LHK ungkap ada kesalahan dalam paparan data Mahfud MD.

Baca Selengkapnya
Zulkifli Hasan jadi Menko Bidang Pangan, Pernah Jabat Menhut hingga Mendag
Zulkifli Hasan jadi Menko Bidang Pangan, Pernah Jabat Menhut hingga Mendag

Ketum PAN ini adalah salah satu menteri era Presiden Jokowi yang kembali masuk kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Timses Prabowo-Gibran soal Tudingan Mahfud Food Estate Gagal dan Rusak Lingkungan
Penjelasan Timses Prabowo-Gibran soal Tudingan Mahfud Food Estate Gagal dan Rusak Lingkungan

Budi menerangkan, bekas area hutan produksi yang dibangun proyek food estate bukan lahan produktif.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Blak-blakan Menteri Eks Panglima Sebut Warga Pulau Rempang Tak Miliki Sertifikat Tanah
VIDEO: Blak-blakan Menteri Eks Panglima Sebut Warga Pulau Rempang Tak Miliki Sertifikat Tanah

Hadi Tjahjanto mengungkapkan, lahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, tidak memiliki sertifikat.

Baca Selengkapnya
PDIP Kritik Food Estate Kejahatan Lingkungan, Gerindra: Pakai Tanah Rawa, Bukan Babat Pohon
PDIP Kritik Food Estate Kejahatan Lingkungan, Gerindra: Pakai Tanah Rawa, Bukan Babat Pohon

Gerindra Luruskan Tudingan PDIP Sebut Food Estate Kejahatan Lingkungan: Pakai Tanah Rawa, Bukan Babat Pohon

Baca Selengkapnya
Food Estate Disebut Kejahatan Lingkungan. Mentan Syahrul: Yang Mana? Kalau di Kita Aman
Food Estate Disebut Kejahatan Lingkungan. Mentan Syahrul: Yang Mana? Kalau di Kita Aman

Food estate diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate.

Baca Selengkapnya
Mahfud Sebut Deforestasi 12,5 Juta Hektare, Menteri LHK: Data Itu Salah
Mahfud Sebut Deforestasi 12,5 Juta Hektare, Menteri LHK: Data Itu Salah

Menteri LHK Siti Nurbaya meluruskan data yang dipaparkan Capres nomor urut 3, Mahfud Md soal deforestasi pada debat keempat Pilpres 2024, Minggu (21/1).

Baca Selengkapnya
Lahan Perbatasan Hutan Lindung di Riau Terbakar, 40 Personel Pemadam Dikerahkan
Lahan Perbatasan Hutan Lindung di Riau Terbakar, 40 Personel Pemadam Dikerahkan

Cagar Biosfer Giam Siak Kecil merupakan hutan yang dilindungi negara di bawah naungan Unesco PBB.

Baca Selengkapnya
KLHK Klaim Penggundulan Hutan di Indonesia Turun Hingga 114 Ribu Hektare
KLHK Klaim Penggundulan Hutan di Indonesia Turun Hingga 114 Ribu Hektare

Meski penurunan sudah cukup signifikan, KLHK tidak memungkiri masih marak penebangan hutan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Menilik Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kisah Perjalanan Darat Presiden Kedua RI Balikpapan-Samarinda
Menilik Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kisah Perjalanan Darat Presiden Kedua RI Balikpapan-Samarinda

Taman Hutan Raya yang identik dengan nama Presiden kedua RI ini memiliki sejarah panjang mulai dari digunakan oleh penjajah hingga perjalanan darat.

Baca Selengkapnya
Sekjen AMAN:Political Will Pemerintah Terhadap Hukum Adat Sangat Rendah
Sekjen AMAN:Political Will Pemerintah Terhadap Hukum Adat Sangat Rendah

MK telah memberikan koreksi terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Baca Selengkapnya
VIDEO: PDIP Kritik Keras Proyek Food Estate Jokowi Sebut Bagian dari Kejahatan Terhadap Lingkungan
VIDEO: PDIP Kritik Keras Proyek Food Estate Jokowi Sebut Bagian dari Kejahatan Terhadap Lingkungan

Hasto Kristiyanto mengkritik keras soal proyek lumbung pangan atau Food Estate yang berada di bawah Kementerian Pertanian dan Pertahanan.

Baca Selengkapnya