Zulkifli Hasan: Kisruh KPK vs Polri masalah perorangan
Merdeka.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan, kondisi politik yang dinamis dan selalu berubah merupakan suatu keniscayaan. Karenanya, karakter politisi dengan kualitas negarawan menentukan kemampuan suatu bangsa untuk mampu bertahan dan terus melangkah maju.
Bakal calon ketua umum PAN ini menilai, kisruh KPK vs Polri yang terjadi bukanlah masalah dua lembaga. Menurutnya, hal itu adalah masalah perorangan.
"Kondisi politik yang dinamis dan selalu berubah merupakan tantangan sekaligus peluang untuk politisi dan partai politik. Hari ini kita menghadapi kondisi yang tidak ideal hubungan KPK dan Polri yang penuh dengan dinamika. Sejatinya, ketegangan yang terjadi di antara kedua lembaga tersebut lebih merupakan masalah perorangan yang melebar menjadi masalah lembaga," kata Zulkifli Hasan, Senin (9/2).
-
Kapan kerja sama KPK-Polri ditandatangani? Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (4/12).
-
Bagaimana KPK dan Polri akan berkolaborasi? Kunjungan tersebut dalam rangka menandatangani kerja sama antara Polri dengan KPK terkait pemberantasan korupsi.
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Dia mengatakan, jika persoalan yang dihadapi sudah begitu kompleks dan mengancam kepentingan bangsa, para pejabat negara harus mendahulukan kepentingan bangsa.
"Apa ukurannya? Sederhana saja, yaitu aspirasi dan tuntutan rakyat. Terkait tidak harmonisnya hubungan kedua lembaga tersebut, aspirasi dan tuntutan publik dapat dibaca secara tersurat dan tersirat," katanya.
Menurutnya, politisi dan pejabat publik yang memiliki sikap, keteguhan dan keberpihakan akan mampu mengelola dan keluar dari kondisi tersebut. Sebab, seorang pemimpin tidak dapat mengharapkan keputusan yang dibuatnya akan menyenangkan semua pihak.
"Seorang pemimpin harus teguh bersikap untuk berpihak terhadap kepentingan yang lebih besar. Dan salah satu sumber dari sikap, keteguhan dan keberpihakan tersebut adalah nilai-nilai kebajikan yang diperjuangkan oleh partai politik," katanya.
"Nilai-nilai kebajikan adalah pondasi yang mengubah seseorang dari politisi yang sekedar membela kelompok dan golongan menjadi seorang negarawan yang mendahulukan kepentingan bangsa dan rakyat. Dan PAN di masa depan adalah partai yg mendukung transformasi para politisi menjadi negarawan," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Untuk kesekian kalinya, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kalah dalam menghadapi gugatan praperadilan dari sejumlah tersangka atas kasus korupsi.
Baca SelengkapnyaAda dua kasus Firli Bahuri ditangani Polda Metro Jaya.
Baca SelengkapnyaHubungan antara Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dengan Dewas KPK kian memanas.
Baca SelengkapnyaSenyum Firli Bahuri Usai 2 Jam Diperiksa Dewas KPK
Baca SelengkapnyaSulis menyinggung pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah akan dihadapkan dengan hukum.
Baca SelengkapnyaPolri klaim tangani kasus Firli Bahuri secara profesional
Baca SelengkapnyaPolisi memanggil sejumlah ahli untuk dimintai pandangan dalam dua kasus yang menyeret nama mantan Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai pemanggilan Hasto tidak lepas dari aspek politis mengingat saat ini momen Pilkada.
Baca SelengkapnyaKejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca SelengkapnyaPenetapan tersangka dilakukan usai Firli menjalani pemeriksaan kedua yang dilakukan penyidik gabungan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya, Selasa (24/11).
Baca SelengkapnyaKPK menolak permintaan Polda Metro Jaya untuk melakukan supervisi kasus dugaan pemerasaan Firli terhadap SYL.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.
Baca Selengkapnya