1 Tahun Jokowi-JK, Demokrat kritik pembekuan PSSI
Merdeka.com - Partai Demokrat menyoroti satu tahun pemerintahan Joko Widodo dengan mengangkat permasalahan dunia sepak bola di tanah air. Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai semenjak Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memutuskan membekukan PSSI, secara otomatis dia menilai banyak dampak negatif yang harus ditanggung pihak yang mencari nafkah dari sepak bola.
"Berapa pemain yang nasibnya menjadi tidak jelas? Berapa uang yang tidak berputar di situ? Demokrat sangat menggarisbawahi ini," kata Hinca dalam rilis survei Poltracking di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta, Selasa (20/10).
Pembekuan yang dilakukan Menpora ke PSSI itu diketahui membuat FIFA memberikan sanksi untuk Indonesia yaitu larangan bertanding di turnamen internasional dan juga larangan mendapatkan bantuan dari FIFA dan dari Konfederasi Sepak Bola Asia dalam bentuk dana bantuan, program, atau kursus, hingga syarat-syarat yang diberikan oleh FIFA dituruti.
-
Siapa yang di PHK oleh PSSI? PSSI telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Diketahui, jumlah karyawan yang diberhentikan mencapai 43 orang, termasuk dari divisi media.
-
Apa yang terjadi di PSSI? PSSI telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Diketahui, jumlah karyawan yang diberhentikan mencapai 43 orang, termasuk dari divisi media.
-
Siapa pemain yang diincar PSSI sejak 2021? Hilgers merupakan pemain yang sudah lama menjadi incaran PSSI sejak tahun 2021, sementara Eliano adalah adik dari Tijjani Reijnders, gelandang AC Milan yang berasal dari Belanda.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Siapa pendiri PSSI? PSSI didirikan oleh seorang insinyur bernama Soeratin Sosrosegondo.
Hinca yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua PSSI ini mengklaim lewat sanksi FIFA tersebut Indonesia terancam batal menjadi tuan rumah Asian Games tahun 2018. Sebab, apabila belum ada jalan keluar sampai tiga tahun mendatang, maka akan aneh sang tuan rumah tak menjadi partisipan di kategori sepak bola.
"2/3 penduduk Asia akan menonton sepak bola di Asian Games. Kalau kita tidak ada sepak bola maka terancam gagal jadi tuan rumah. Kita ambil contoh apa ada negara yang tidak ada sepak bola saat jadi tuan rumah pesta olahraga? Bisa bubar itu," ucapnya.
Dia juga geram dengan kebijakan pemerintah yang menggagas turnamen sepakbola yang dimaksudkan untuk mewadahi klub sepak bola karena liga Indonesia dihentikan. Semisal, helatan Piala Presiden yang menurutnya terkesan digelar berlebihan.
"Piala Presiden sama seperti piala tarkam (antar kampung). Cuma buat nyenengin satu orang dibuat laga final siaga 1," herannya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPU memberikan waktu 1 hari kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk memperbaiki laporan awal dana kampanye (LADK).
Baca SelengkapnyaPSI telah menyelesaikan penginputan laporan penggunaan dana kampanye ke KPU.
Baca SelengkapnyaTidak logis lantaran PSI sudah berkampanye dimana-mana.
Baca SelengkapnyaTotal pengeluaran kampanye partai akan bisa dilihat nanti di Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
Baca SelengkapnyaKPU mengungkapkan jika laporan PSI itu belum semuanya dilaporkan.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, sebagai kader punya tanggung jawab dalam menjaga kemurnian suara rakyat.
Baca Selengkapnyaartai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menyerahkan laporan terbaru terkait Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) partai politik peserta Pemilu 2024 kepada KPU.
Baca SelengkapnyaTidak banyak yang dikatakan Jokowi saat diminta tanggapan terkait rasa sedih PDIP.
Baca SelengkapnyaPSI pernah menjadi sorotan terkait dana kampanye. Sorotan kembali diterima PSI usai Pemilu 2024 kemarin.
Baca SelengkapnyaPernyataan PPATK yang menyebut ada seribu anggota legislatif bermain judi online menjadi meluas membuat salah paham di antara DPR hingga MPR.
Baca SelengkapnyaHZ diduga terlibat korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Selatan.
Baca SelengkapnyaPendapatan partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu sebesar Rp2.002.000.000 atau sekitar Rp2 miliar.
Baca Selengkapnya