1 Tahun Jokowi-JK, Desmond soroti inkonsistensi penegakan hukum

Merdeka.com - Politisi Gerindra Desmond Mahesa menilai satu pemerintahan Jokowi-JK sangat buruk dalam penegakan hukum. Paling tidak, ada tiga hal yang disoroti secara tajam oleh Anggota Komisi III DPR ini mengapa Jokowi dikatakan buruk dalam penegakan hukum yakni konflik KPK-Polri, revisi UU KPK dan Kasus Pelindo II.

"Sangat gamblang berbicara satu tahun dan arah penegakan hukum Pemerintahan Jokowi. Susah saya jawab," ujar Desmond di ruang komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10).

Menurut dia, lemahnya sikap dan ketidakkonsistenan Jokowi-JK dalam penegakan hukum sangat terlihat dalam beberapa kasus seperti konflik Polri-KPK dan revisi UU KPK.

"Ketika awal pemerintahan, dia (Jokowi) melibatkan KPK untuk menyeleksi menteri. Kita sambut positif bahwa pemerintahan ini akan bersih, akan dipimpin oleh orang-orang yang bagus. Kenyataannya, ke sininya, apa yang terjadi dengan sikap Jokowi terhadap korupsi kan kenyataannya berbeda,"

"Apanya yang berbeda? Pada saat konflik antara polisi dan KPK, dia tidak tegas bersikap. Selanjutnya ada usul revisi UU KPK. Ada yg protes, dia suruh cabut. Sampai hari ini tidak dicabut. Ada apa dengan Jokowi dengan niat pemberantasan korupsi? Kan enggak jelas. Apa yang saya mau omongkan," tegas dia.

Namun demikian, selain masalah pengakan hukum yang lemah dan ketidakjelasan sikap Jokowi, Desmond menilai dalam banyak hal Jokowi pada dasarnya sudah bagus.

"Kalau yang lain-lain dia hebat. Paling yang luar biasa dia angkat sahabat saya Pak Fadjroel Rahman jadi Komisaris Utama Adhi Karya. Ya itu bagus sekali, dia (Fadjroel) dari daerah saya. Mudah-murahan membawa berkat bagi kampung saya saya. Lebih bagus dia datang ke tempat asap ternyata asap lebih banyak. Tidak menyelesaikan masalah bagi banyak orang yg terkena asap," pungkas dia.