10 Hari upaya 'kudeta' saat Setya Novanto terbaring di rumah sakit
Merdeka.com - Ketua DPR Setya Novanto terbaring di rumah sakit sejak 11 September 2017. Tepat dengan jadwal pemeriksaan Novanto sebagai tersangka dalam korupsi proyek e-KTP di KPK.
Dari keterangan keluarga dan kolega, Novanto menderita penyakit jantung, vertigo sampai sinusitis. Hingga 29 September Novanto masih terbaring di rumah sakit. Kini dia dirawat di RS Premier, Jatinegara, Jakarta Timur.
Di tengah sang ketua umum Golkar ini sakit, rupanya ada upaya sejumlah pihak untuk melengserkan Novanto. Diam-diam, Golkar di bawah pimpinan ketua harian Nurdin Halid membentuk tim pengkajian.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
Tim ini mulai dibentuk 13 September 2017, atau dua hari saat Novanto dinyatakan harus dirawat di RS karena penyakitnya. Tim Pengkajian dipimpin oleh Yorrys Raweyai. Hasilnya mengejutkan.
10 Hari bekerja, tim menyatakan elektabilitas Golkar merosot. Litbang Kompas menyatakan elektabilitas Golkar hanya 7,1 persen, SMRC 9 persen, LSI 10 persen. Tim Pengkajian juga meneliti sebab akibat dari merosotnya elektabilitas Golkar.
"Kenapa sampai menurun, itu berbagai macam faktor ada pertama dukungan kepada Ahok, dampak dari Ahok 23 persen. Kemudian kedua penyelidikan e-KTP, tidak hanya khusus Novanto, dampaknya 49,7 persen," jelas Yorrys saat dihubungi merdeka.com, Rabu (27/9) lalu.
Rekomendasi Tim Pengkajian pun keluar. Hasilnya, mereka meminta agar Novanto fokus pada kesehatan dan kasus hukumnya di KPK. Maka tim meminta agar Novanto nonaktif dari kursi ketua umum Golkar.
Keputusan ini sudah dibahas dalam rapat pleno Golkar awal pekan ini. Tugas Sekjen Golkar Idrus Marham menyampaikan hasil tim pengkajian ini kepada Novanto yang tengah terbaling lemah di kasur rumah sakit.
Sementara itu, suara-suara miring kepada Novanto pun mulai berdenging di internal Golkar. Novanto didesak mundur, demi menyelamatkan Golkar dari keterpurukan jelang Pemilu 2019.
"Pertama tentu kembali kepada yang bersangkutan (Novanto), kalau mestinya sebagai kader yang baik, penyelamatan partai di atas segala-galanya, jadi itu pertama mundur adalah jalan yang terbaik," kata politikus Golkar Ahmadi Noor Supit dihubungi terpisah.
"Kedua, dimundurkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Partai Golkar dibutuhkan bangsa dan negara, ini partai besar, saya kira bisa melakukan upaya penyelamatan nonaktifkan, sangat bisa, caranya keputusan pleno menyelamatkan partai kalau kemudian menonaktifkan dibawa ke forum lebih tinggi, Rapimnas dilaporkan, kemudian menyepakati maka kesepakatan ketum dinyatakan berhalangan harus dimundurkan," kata Supit yang juga mantan Timses Ade Komarudin melawan Setya Novanto di Munas Golkar 2016.
Upaya kudeta kepada Novanto ini tak mendapatkan persetujuan semua unsur DPP Golkar. Loyalis Novanto pun melawan. Menuding riset yang dilakukan oleh Tim Pengkajian akal-akalan saja. Bagaimana mungkin dalam 10 hari sudah dapat menyatakan bahwa elektabilitas Golkar merosot.
"Itu survei ujug-ujug dibikin, terus direkayasa hasilnya Plt ketum dan ini bertentangan dan asas prinsip di Golkar. Karena agenda rapat tanggal 25 itu tentang materi pokok rapat kerja nasional tapi tiba-tiba muncul survei dan diarahkan. Ini adalah sebuah manipulatif yang dilaksanakan secara sistemik. ini adalah pembohongan publik, itu bukan rekomendasi harian," kata Wabendum Golkar Edwin Ricardo Silalahi.
Pihaknya pun akan melakukan langkah-langkah organisasi, karena menurutnya langkah tersebut tindakan indisipliner. "Ini saya pikir kita ingin mengusulkan ke DPP, dan tentu ambil langkah-langkah organisasi. Karena menurut saya ini tindakan indisipliner," terangnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kehadiran Luhut menjadi kejutan tersendiri lantaran kondisinya yang tengah sakit dan harus menjalani perawatan di Singapura
Baca SelengkapnyaMenko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berikan update kondisi kesehatannya saat ini.
Baca SelengkapnyaKondisi Luhut hingga saat ini terus menunjukkan tren pemulihan kesehatan yang baik, salah satunya ditandai dengan kemampuan otot untuk berjalan maupun duduk.
Baca SelengkapnyaKomandan Tim Komunikasi Bravo TKN Prabowo Gibran, Budisatrio Djiwandono mengutuk keras hoaks yang terus diarahkan ke Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaDiketahui, hanya Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep yang hadir ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca SelengkapnyaAirlangga akan cuti saat mulai mengampanyekan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaErick Thohir kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk sementara waktu.
Baca SelengkapnyaPemanggilan itu diduga karena ada upaya meminta Munaslub untuk melengserkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaMenurut Sandiaga, Luhut saat ini tengah dirawat di rumah sakit di Indonesia.
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dilarikan ke Rumah Sakit Gatot Soebroto karena sakit.
Baca SelengkapnyaLuhut Binsar Pandjaitan, dikabarkan meninggal dunia, pada 7 Oktober 2023, ini penelusurannya
Baca SelengkapnyaRachmat tidak menjawab pertanyaan lebih lanjut kapan Menko Luhut akan kembali ke Jakarta.
Baca Selengkapnya