2 Tahun Jokowi, PDIP banggakan KIP dan infrastruktur luar Jawa

Merdeka.com - Sejumlah kritik disampaikan pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua tahun terakhir. PDIP tak mempersoalkan hal tersebut. Terlebih, kritik disampaikan oleh para politisi yang partainya berada di luar pemerintah alias oposisi.

Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Soejono menilai, sudah lazim, sikap berbeda yang disampaikan oleh pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Meskipun publik, kata dia, berdasarkan hasil survei memberikan penilaian positif dan tingkat kepuasaan yang cukup tinggi terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK.

Anggota Komisi V DPR ini mengatakan, penilaian yang cenderung negatif yang disampaikan partai politik atau pengamat yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah sebagai bagian dari strategi untuk mencari dan mengemukakan kekurangan bahkan cenderung hanya mencari kelemahan pemerintah untuk disampaikan ke publik.

Nusyirwan mengatakan, sudah pasti pihak yang berada di posisi oposisi tidak akan menyinggung tentang pembangunan jalan di daerah perbatasan seperti Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Meskipun hal itu sudah diharapkan terbangun sejak 25 tahun lalu, untuk menjawab perbedaan tingkat kesejahteraan rakyat dengan negara tetangga, serta dalam rangka menjaga wilayah perbatasan dari infiltrasi batas.

Termasuk kehadiran Presiden Jokowi di beberapa wilayah perbatasan dan komitmennya menjadikannya bagian terdepan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Oposisi juga tidak akan menyampaikan keberhasilan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat), yang sudah dibagikan kepada jutaan rakyat ataupun tentang pembangunan jalur kereta Trans Sulawesi, sebagai sebuah jawaban jelas bahwa orientasi pembangunan tidak hanya di Jawa saja," kata Nusyirwan kepada wartawan, Minggu (23/10).

Nusyirwan mengatakan, pembangunan prasarana transportasi jenis baru di Indonesia berupa proyek mass rapid transit (MRT), yang sudah direncanakan sejak 35 tahun lalu, tetapi baru terealisasi pada Pemerintahan Jokowi-JK.

"Program MRT yang sedang berjalan tentunya juga sudah pasti tidak dikemukakan sebagai terobosan dalam bidang transportasi," katanya.

Selain itu, menurut Nusyirwan, Tol Laut, sebenarnya merupakan 'revolusi' pembangunan Nusantara, menggerakan pembangunan yang setara dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia.

"Pada akhirnya penilaian rakyatlah yang paling dapat diandalkan kebenarannya, salah satunya mungkin hasil survei yang mengungkapkan kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi-JK yang tinggi," pungkas Nusyirwan. (mdk/rnd)