2 Tim pasangan calon Pilkada Surabaya tolak hasil cetak surat suara

Merdeka.com - Tim dua pasangan kandidat Pilwali Surabaya, Jawa Timur, kompak menolak hasil cetak surat suara. Mereka mendesak pemenang tender atau rekanan percetakan untuk mendesain surat suara sesuai desain yang diajukan masing-masing Paslon.

Saat proofing surat suara dan debat Paslon di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya di Jalan Adityawarman, Selasa (20/10), ternyata kualitas warna dan gambar contoh surat suara yang diperlihatkan sangat jelek, serta tidak sesuai dengan desain yang dikirimkan masing-masing tim Paslon.

Ketua Tim Sukses Paslon Nomor Urut Satu, Rasiyo-Lucy Kurniasari, Agung Nugroho mengaku kecewa dengan hasil cetak surat suara yang diperlihatkan oleh KPU Surabaya.

"Hasil cetaknya tidak sesuai. Warnanya tidak terang seperti apa yang telah kita sampaikan ke KPU kemarin," keluh Agung di Kantor KPU Surabaya.

Tak hanya itu, mantan Komisioner KPU Jawa Timur ini juga menyesalkan ‎alat peraga kampanye (APK) yang hingga saat ini masih banyak yang belum terpasang di beberapa lokasi. Agung menilai, kinerja KPU tidak maksimal dalam menyosialisasikan gelaran pesta demokrasi lima tahunan di Kota Pahlawan ini.

Akibatnya, aura pilkada serentak, 9 Desember 2015 di Kota Surabaya ini belum tampak. Menurutnya, ini bisa merugikan warga Surabaya, karena tidak tahu kalau Pilwali nanti akan diikuti oleh dua Paslon, yaitu Rasiyo-Lucy dan pasangan nomor urut dua, Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana.

‎"KPU bilang Jumat kemarin sudah terpasang semua, tapi ternyata belum dan kami meminta KPU agar segera memasang APK-nya. Jika ada yang rusak segeralah diganti. Jika masih seperti ini, jangan salahkan calon kalau memasang sendiri APK-nya. KPU sendiri tidak proaktif menyosialisasikan masalah ini," tegasnya.

Tim Pasangan Risma-Whisnu juga mengeluhkan hal yang sama dan meminta pihak rekanan percetakan segera mengontrol kualitas surat suara sesuai contoh desain yang diajukan.

"Kami minta perusahaan pemenang tender mencetak kertas suara di mesin cetaknya dulu, agar kualitasnya kelihatan, terlalu gelap atau terang," kata Juru Bicara Tim Risma-Whisnu, Didik Prasetiyono. ‎‎

Terkait atribut Risma-Whisnu, yang mengenakan simbol Bendera Merah Putih di dada kiri, Didik mengaku pihaknya membangkitkan semangat: Siapapun pilihan masyarakat, Merah Putih tetap yang utama. "‎Tidak ada perpecahan dan konflik setelah Pilkada digelar," jelas mantan anggota KPU Jawa Timur ini.

‎Sedangkan, baju putih yang dipakai Risma-Whisnu seperti pada gambar kertas suara, menurutnya sebagai perlambang ketulusan. Meski diusung Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDIP) yang identik dengan warna merah, pasangan Risma-Whisnu tidak akan mengenakan baju partai, karena keduanya sudah menjadi milik warga Surabaya.

‎"Biarkan masyarakat Surabaya memiliki Risma-Whisnu, dan Merah Putih di dada melambangkan bakti kami untuk Indonesia," tuturnya.

‎Sedang soal acara debat kandidat yang dijadwalkan KPU pada 30 Oktober nanti, Didik menyebut, juknis (petunjuk teknis) skema debat yang dibuat KPU, beda dengan Pilkada sebelumnya. Sehingga aura Pilkada tidak nampak di Surabaya.

"‎Skema debat kali ini tidak ada keriuhan, alat peraga dilarang, kemudian yel-yel dilarang. Pilkada di Surabaya terasa hambar," ucap aumnus Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya itu menyayangkan.

P‎ria yang akrab disapa Didonk ini juga menyesalkan adanya beberapa batasan yang mengakibatkan keriuhan dan kegembiraan dalam Pilkada tidak terlihat lagi. "Sudah alat peraganya sedikit, keriuhan juga dilarang. Begitu banyak aturan pada Pilkada kali ini," keluh Didik.

P‎ada pelaksanaan pilkada 9 Desember depan, imbuh dia, terkesan partisipasi masyarakat ditekan, serta menumpulkan kreativitas tim pemenangan pasangan calon. "Ini (Pilkada) jauh lebih buruk dari lima tahun lalu," tandasnya.