Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

204 Daerah Butuh Tambahan Anggaran Pilkada Rp1,02 T saat Pandemi Covid-19

204 Daerah Butuh Tambahan Anggaran Pilkada Rp1,02 T saat Pandemi Covid-19 Mendagri Tito Karnavian hadiri Raker dengan Komisi II. ©2020 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Komisi II DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo untuk membahas penambahan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Dalam paparannya, Mendagri Tito menyebut sebanyak 204 pemerintah daerah yang memerlukan tambahan biaya dari APBN.

"204 daerah sudah komunikasi, total yang memerlukan tambahan APBN yaitu Rp1,02 triliun," kata Tito dalam rapat dengan Komisi II, Kamis (11/6/2020).

Orang lain juga bertanya?

Rincian Rp1,02 triliun itu adalah untuk KPUD Rp908,44 miliar, Bawaslu daerah Rp76,36 miliar, pengamanan Rp35,78 miliar. "Ini masih menunggu revisi PKPU tentang protokol kesehatan," kata Tito.

Tito menyebut kebutuhan tambahan anggaran tersebut dihitung dengan standar keamanan umum. "Kalau sudah ada PKPU dengan tambahan standar lainnya, mungkin ada tambahan dari alat yang dibutuhkan lagi," ujarnya.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani menyatakan pihaknya siap mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp1,02 triliun dari APBN.

"Kami akan alokasikan Rp1,02 triliun. Kami akan berikan kepastian supaya tahapan pilkada terlaksana," ucapnya.

Reporter: Delvira Hutabarat

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mendagri Dorong Pemda di Papua Penuhi Kebutuhan Anggaran Pilkada Serentak 2024
Mendagri Dorong Pemda di Papua Penuhi Kebutuhan Anggaran Pilkada Serentak 2024

Mendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
KPU Usulkan Anggaran Rp2 Triliun untuk Pilkada Serentak Jateng 2024, Ini Rinciannya
KPU Usulkan Anggaran Rp2 Triliun untuk Pilkada Serentak Jateng 2024, Ini Rinciannya

Nantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.

Baca Selengkapnya
Segini Anggaran Pilkada Serentak 2024 yang Disiapkan Pemerintah, Jumlahnya Fantastis
Segini Anggaran Pilkada Serentak 2024 yang Disiapkan Pemerintah, Jumlahnya Fantastis

Namun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.

Baca Selengkapnya
KPU Sebut Ada Anggaran Pemilu untuk Situasi Covid-19
KPU Sebut Ada Anggaran Pemilu untuk Situasi Covid-19

"Dalam anggaran penyelenggara pemilu itu ada anggaran pemilu untuk situasi Covid," kata Hasyim

Baca Selengkapnya
Rakor Pilkada, Mendagri Minta Pemda Bantu KPU-Bawaslu yang Tak Punya Kantor
Rakor Pilkada, Mendagri Minta Pemda Bantu KPU-Bawaslu yang Tak Punya Kantor

Tito meminta pemerintah daerah memperhatikan gaji personel Satpol PP dan Satlimnas.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
KPU Jakarta Siapkan 8,4 Juta Surat Suara untuk Hari Pencoblosan Pilkada 2024
KPU Jakarta Siapkan 8,4 Juta Surat Suara untuk Hari Pencoblosan Pilkada 2024

Sebanyak 8.425.755 surat suara tersebut telah didistribusikan langsung ke KPU kabupaten dan kota.

Baca Selengkapnya
Mendagri Ingatkan Pemda soal Dana Hibah Pilkada: Kita Paksa Cairkan 9 Juli
Mendagri Ingatkan Pemda soal Dana Hibah Pilkada: Kita Paksa Cairkan 9 Juli

Dana NPHD Pilkada serentak 2024 disalurkan ke KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri.

Baca Selengkapnya
KPU Siap Cetak 1,2 Miliar Lembar Surat Suara Pemilu 2024
KPU Siap Cetak 1,2 Miliar Lembar Surat Suara Pemilu 2024

Sebanyak 1.208.921.320 lembar surat suara akan dicetak

Baca Selengkapnya
KPU DKI Siap Jika Pilkada Jakarta Berlangsung Dua Putaran
KPU DKI Siap Jika Pilkada Jakarta Berlangsung Dua Putaran

KPU tengah merancang keputusan untuk mempersiapkan peluang putaran kedua Pilgub Jakarta 2024

Baca Selengkapnya
Revisi UU Pilkada, Komisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah hingga Februari 2025
Revisi UU Pilkada, Komisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah hingga Februari 2025

Masa jabatan Pj kepala daerah berakhir pada Desember 2024.

Baca Selengkapnya
DPR dan KPU Rapat Bahas Antisipasi Bila Kotak Kosong Menang di Pilkada 2024
DPR dan KPU Rapat Bahas Antisipasi Bila Kotak Kosong Menang di Pilkada 2024

DPR RI bersama KPU, Bawaslu dan Pemerintah akan melakukan rapat dengar pendapat untuk mengantisipasi bila kotak kosong menang dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya