2.611 Relawan diturunkan pantau pelaksanaan Pilpres
Merdeka.com - Pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden tinggal dua Minggu lagi. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) bakal berperan aktif dalam proses demokrasi hajatan lima tahunan ini.
"Kita akan pantau tahapan Pilpres baik pra, hari-H dan paska pemungutan suara di 145 Kabupaten/Kota di 25 Propinsi dengan 2611 relawan," ujar Deputi JPRR, Maskurudin di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (23/6).
Dalam hal ini, kata dia, pihaknya bakal mengerahkan sebanyak 2.611 relawan JPPR untuk memantau tahapan Pilpres. Dengan tujuan proses penyelenggaraan Pilpres lebih berkualitas.
-
Siapa yang mengawasi Pilkada? Diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.
-
Siapa anggota Paspampres yang terlibat? Dimana dari ketiga tersangka yang ditetapkan hanya ada Praka RM yang merupakan anggota Paspampres.
-
Siapa yang akan mengamankan Capres-Cawapres? Maka mereka akan mendapatkan pengamanan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 17.'Kendaraan, lokasi dan seterusnya, itu nanti yang akan melakukan pihak kepolisian.
-
Apa yang dipantau DPR terkait Pilkada? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Kenapa Capres-Cawapres butuh pengamanan? Maka mereka akan mendapatkan pengamanan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 17.
Adapun fokus pemantauan JPPR, jelas Maskurudin adalah mengenai data pemilih, logistik, politik uang, kampanye terselubung, integritas, intimidasi, dan pemantauan akses serta rekapitulasi suara.
"Kami akan melakukan pemantauan terhadap kualitas data pemilih Pilpres dengan memeriksa apakah masih terdapat pemilih yang tidak berhak memilih di DPT, lalu apakah terdapat masyarakat pemilih yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar di DPT. Lalu memantau terhadap transparansi data pemilih," jelas Maskurudin.
"Kami memantau terhadap praktik-praktik yang mempengaruhi pemilih dengan cara pemberian uang dan barang menjelang dan saat pemungutan suara," lanjutnya.
Kemudian, tambah dia, pihaknya juga bakal memantau kampanye-kampanye terselubung. Baik itu mengenai intimidasi dari kedua kubu capres dan cawapres untuk meraup perolehan suara.
"Melakukan pemantauan tentang adanya tindakan intimidasi baik verbal maupun tindakan yang terjadi saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung di sekitar TPS," tutupnya. (mdk/ian)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebanyak 2.120 personel gabungan akan mengamankan pelaksanaan debat perdana capres di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12) .
Baca SelengkapnyaKapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro meminta simpatisan Anies-Cak Imin gantian dengan relawan Ganjar.
Baca SelengkapnyaTim hukum TPN Ganjar-Mahfud terus bergerak menyikapi terhadap berbagai bentuk intimidasi yang terjadi.
Baca Selengkapnyapolisian dalam hal ini berkoordinasi dengan tim pemenangan masing-masing.
Baca SelengkapnyaKPU mengakui sempat kecolongan lantaran banyak yang masuk ke lokasi debat kedua capres.
Baca SelengkapnyaProses pengamanan itu melekat kepada capres-cawapres selama Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Bagja, masa kampanye adalah ajang bagi para peserta Pemilu untuk meyakinkan masyarakat dengan program yang dimiliki.
Baca SelengkapnyaMenanggapi ini Gibran meminta agar para relawannya selalu berpatokan pada hasil survei yang paling jelek saja.
Baca SelengkapnyaSelain itu, jalan-jalan di sekitar KPU akan dilakukan sterilisasi atau rekayasa jalan sehingga arus lalu lintas di lokasi acara diharapkan lancar.
Baca SelengkapnyaSetidaknya ada 16 catatan yang berhasil dikumpulkan oleh kubu Prabowo Gibran.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang dalam rapat dengar pendapat dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Mendagri di kompleks parlemen.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran memaparkan temuan beberapa skenario hitam.
Baca Selengkapnya